Berita Terkini

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi meminta seluruh jajarannya untuk meningkatkan kualitas konten website di daerahnya masing-masing. Peningkatan dimaksud untuk selalu mengupdate isi berita dan informasi pada website, dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah penulisan yang benar. "Seluruh KPU Kabupaten/Kota agar meningkatkan kualitas dan ketersediaan informasi di website masing-masing baik dari segi desain, konten dan substansinya", ujar Dewa Raka Sandi pada acara pelatihan jurnalistik di Kantor KPU Provinsi Bali, Kamis (12/3/2015). Dihadapan peserta pelatihan yang dihadiri perwakilan komisioner dan staf sekretariat KPU Kabupaten/Kota se-Bali, Dewa Raka Sandi juga mengatakan pembuatan berita agar tetap memperhatikan kaidah-kaidah penulisan berita yang benar. "Berita atau informasi yang dibuat harus tetap memperhatikan Undang-Undang Pers, Keterbukaan Informasi Publik maupun ITE", tegasnya. Demi memberikan pembekalan menulis berita yang baik dan benar, KPU Provinsi Bali menghadirkan dua narasumber yang kredibel dibidang ini. Dia adalah Gede Suardana (Ketua KPU Kaupetn Buleleng) dan Putu Gede Pertama Pujawan (KPU Kabupaten Bangli) yang merupakan mantan jurnalis (las)

Setelah selama 40 hari melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN/Magang) di kantor KPU Provinsi Bali, mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar akhirnya mengakhiri masa magangnya. Selama malaksanakan magangnya, para mahasiswa yang terdiri dari 5 orang laki-laki tersebut menjalankan beberapa program kerja antara lain gerakan penghijauan, administrasi dan tata kelola administrasi serta pembuatan karya tulis mengenai Kepemiluan. Pada hari Rabu 11 Maret 2015, seluruh mahasiswa magang didampingi oleh dosen pembimbing DR. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, SH.,MH mengakhiri masa magangnya dan secara simbolik menyerahkan hasil karya tulis, papan struktur organisasi serta beberapa buah tempat sampah diterima oleh Ketua KPU Bali Dewa Raka Sandi dan Sekretaris Putu Arya Gunawan. Atas nama KPU Provinsi Bali, Raka Sandi mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak Universitas dan berharap dengan adanya kegiatan ini sinergitas antara KPU dan Perguruan Tinggi dapat senantiasa dijaga dan ditingkatkan untuk kemajuan Pemilu di Bali.

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan keterbukaan informasi publik, KPU Provinsi Bali terus melakukan perbaikan dan pembenahan di segala aspek, salah satunya dengan menyempurnakan konten pada jurnal suara KPU Provinsi Bali yang selama ini sudah terbit sejak tahun 2004. Mengundang seluruh anggota dan jajaran pejabat serta kontributor, bertempat di ruang rapat sekretariat KPU Provinsi Bali tanggal 10 Maret 2015, diadakan rapat koordinasi mengenai konten, manajemen pewartaan serta distribusi pada jurnal suara KPU Bali dan Website. Ketua KPU Bali Dewa Raka Sandi mengatakan selama ini jurnal suara KPU Bali sudah mempunyai konten yang cukup baik, namun masih tetap harus ditingkatkan terutama dari segi kualitas dan manajemennya, sehingga tetap menjadi media yang menarik bagi pembacanya. Tahun ini Jurnal Suara KPU Bali juga akan didaftarkan pada ISSN(International Standard of Serial Number) yang merupakan nomor pengenal terbitan berkala. Sehingga secara bertahap dapat memenuhi standard-standar penerbitan serta kaidah-kaidah jurnalistik.

Dalam rangka mempermudah penyampaian informasi kepada publik, transparansi dan partsipasi masyarakat pada penyelenggaraan Pemilu di Indonesia dan Bali pada khususnya, dipandang perlu untuk melakukan hal-hal yang bersifat inovatif. Bertempat di Inna Grand Bali Beach Hotel tanggal 3 Maret 2015 sampai dengan 4 Maret 2015, Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM) bekerjasama dengan KPU Provinsi Bali melaksanakan Pelatihan Data Pemilu Untuk Penyelenggara Pemilu dan LSM. Pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas organisasi penyelenggara Pemilu terkait proses publikasi dan manajemen data serta untuk meningkatkan standard keterbukaan informasi publik pada website dan media social tersebut dibuka oleh Ketua KPU Bali Dewa Raka Sandi dan dihadiri oleh Anggota dan Sekretaris KPU Provinsi, Anggota dan Kasubag KPU Kabupaten/Kota divisi Data dan Informasi serta beberapa LSM di Bali. Raka Sandi mengatakan, data adalah jantungnya KPU. “Semua tindakan yang kita kerjakan selalu berdasarkan data” tegasnya. Oleh karena itu manajemen data baik secara manual dan digital dipandang sangat penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilu serta keterbukaan informasi publik. Ia juga berharap, apa yang kita dapatkan dalam pelatihan ini dapat segera diimplementasikan pada satuan kerja masing-masing. Hadir dalam acara tersebut Anggota KPU RI Ferry Kurnia Rizkiyansah dan Direktur Eksekutif PERLUDEM Titi Anggraini serta perwakilan dari API Pemilu sebagai narasumber. Acara dikemas dengan sangat menarik dan interaktif, peserta diberikan kesempatan untuk berkreasi menuangkan ide-ide kreatifnya dalam berbagai cara. Diakhir acara, dilaksanakan penyerahan kenang-kenangan dari masing-masing pihak.

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 233/SJ/II/2015 tanggal 18 Februari 2015 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, KPU Provinsi Bali mengundang  Ketua dan Anggota Divisi Perencanaan seta Sekretaris KPU Kabupaten/Kota se-Bali pada hari Jumat 27 Februari 2015. Rapat yang dihadiri pula oleh Ketua, Anggota, Sekretaris serta pejabat struktural KPU Provinsi Bali tersebut membahas mengenai beberapa hal yakni Sinkronisasi/Pembahasan Rencana Kerja dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali. Pada kesempatan itu pula, Ketua KPU Bali Dewa Raka Sandi dalam sambutannya berdasarkan pada Surat Edaran Nomor 95/KPU/II/2015 dijadikan acuan unuk melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam pembahsan alokasi anggaran Pemilikada Tahun 2015. Untuk jajaran sekretariat KPU Kabupaten/Kota agar menyamakan persepsi atas aturan baru yakni Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah serta Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Brang/jasa Pemerintah. “dengan pemahaman yang baik mengenai peraturan yang ada maka kesalahan dalam pengadaan barang/jasa dapat kita minimalisir” tambahnya.

Membenahi Sistem Pengendalian Intern pada KPU Provinsi Bali, pada hari Rabu 25 Februari 2015 KPU Provinsi Bali mengundang narasumber Agus Hardja dan Putu Alit Putrawan yang merupakan Kepala Bidang dan Auditor dari BPKP Bali dalam Rapat Koordinasi yang dihadiri oleh Ketua, Anggota dan Pejabat Struktural Sekretariat KPU Provinsi Bali. Ketua KPU Bali Dewa Raka sandi  saat membuka acara menyampaikan untuk mengurangi terjadinya penyimpangan pelanggaran kode etik, laporan keuangan, hingga masalah kepegawaian maka sangat dipandang perlu untuk melakukan pembenahan dalam bidang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan KPU Provinsi Bali, sehingga KPU Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat lebih baik. Dalam pemaparan materinya Agus Hardja menjelasakan SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Agus juga menekankan bahwa SPIP harus diterapkan oleh semua bagian dalam sebuah instansi dengan pembinaan yang bekesinambungan sehingga proses dan hasil kegiatan yang diinginkan dapat tercapai denga baik.