Denpasar, bali.kpu.go.id - Gratifikasi, dalam konteks hukum dan etika, merujuk pada pemberian atau penerimaan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi sebagai imbalan atas suatu tindakan atau keputusan. Praktik ini dapat merusak prinsip transparansi, profesionalisme, dan integritas dalam berbagai bidang kehidupan, baik di sektor publik maupun swasta. Oleh karena itu, menolak gratifikasi menjadi langkah penting dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan jujur. Salah satu alasan utama menolak gratifikasi adalah untuk mencegah konflik kepentingan. Ketika seseorang menerima pemberian yang bernilai ekonomi, ada potensi besar bahwa keputusannya akan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau pihak tertentu, bukan demi kepentingan umum. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap individu atau lembaga yang bersangkutan dan menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat. Selain itu, menolak gratifikasi juga mencerminkan komitmen terhadap integritas personal dan profesional. Individu yang menolak gratifikasi menunjukkan sikap tegas dalam menjunjung tinggi etika serta tanggung jawabnya dalam menjalankan tugas. Sikap ini dapat meningkatkan kredibilitas dan membangun citra positif, baik di lingkungan kerja maupun dalam hubungan dengan masyarakat luas. Dengan menanamkan budaya menolak gratifikasi, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel. Upaya ini tidak hanya melindungi individu dan lembaga dari praktik korupsi, tetapi juga mendorong terbentuknya tatanan sosial yang lebih bersih dan berkeadilan. Oleh karena itu, kesadaran dan komitmen untuk menolak gratifikasi harus terus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari demi menciptakan masa depan yang lebih baik. (ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)
