Berita Terkini

Denpasar, bali.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali menerima kunjungan resmi dari Fakultas Hukum Universitas Islam Batik (UNIBA) Surakarta dalam rangka kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengalaman belajar mahasiswa tentang tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.Kegiatan yang berlangsung pada Senin, 20 Januari 2025, pukul 10.00 WITA ini diselenggarakan di Kantor KPU Provinsi Bali. Rombongan mahasiswa dan dosen pendamping dari Fakultas Hukum UNIBA disambut langsung oleh Anggota KPU Bali, I Gede John Darmawan.Senin 20/01/2026 Dalam sambutannya, I Gede John Darmawan menjelaskan peran KPU sebagai penyelenggara Pemilu, termasuk tugas, fungsi, dan tantangan yang dihadapi dalam menjalankan kewenangan. "KPU tidak hanya bertugas menyelenggarakan Pemilu secara teknis, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menjaga integritas demokrasi," ujarnya. Para mahasiswa terlihat antusias mengikuti pemaparan materi dan berdiskusi terkait isu-isu aktual, seperti tantangan dalam pelaksanaan Pemilu serentak dan upaya meningkatkan partisipasi pemilih. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan wawasan praktis bagi mahasiswa Fakultas Hukum UNIBA Surakarta sebagai generasi muda yang akan berkontribusi dalam penegakan hukum dan demokrasi di masa depan. Kegiatan KKL ini merupakan bagian dari agenda akademik Semester Gasal Tahun Ajaran 2024/2025 Fakultas Hukum UNIBA Surakarta, yang rutin mengadakan kunjungan ke lembaga-lembaga strategis sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis praktik.(ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)

Denpasar, Bali.kpu.go.id - KPU Provinsi Bali melaksanakan Rapat Rekonsiliasi dan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024 (Unaudited), di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor KPU Provinsi, Kamis s.d Jumat (16-17/1/2025). Rapat dibuka oleh Sekretaris KPU Provinsi Bali, I Made Oka Purnama yang menyampaikan "Pada tahun 2024, telah dilakukan revisi dan pengurangan pagu agar serapan mencapai 99%. Pada Tahun 2025, terdapat beberapa kegiatan evaluasi yang akan dilakukan.".  Dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali, I Ketut Oka Widiasa yang menjelaskan materi Rekonsiliasi dan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024 (Unaudited). Penjelasan tersebut mengenai pengaturan jadwal rekonsiliasi eksternal sakti-span periode Desember 2024, ketentuan periodisasi, pedoman tutup periode. Dan Dwi Anggani dari Kanwil DJPb Provinsi Bali menjelaskan mengenai perpanjangan penyelesaian administratif terkait pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran tahun 2024. Kemudian Arahan oleh narasumber Kepala Sub Bagian pada Biro Pengadaan Barang/Jasa dan BMN, M. Ismantri dan Arahan oleh narasumber Bagian Aklap KPU RI, Dian Nurlaily. Dilanjutkan Sesi Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan oleh Tim Pendampingan KPU RI. kegiatan rapat tersebut turut mengundang Sekretaris KPU Provinsi Bali, Bagian Akuntansi dan Pelaporan KPU RI, Bagian BMN KPU RI, Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Provinsi Bali. Kepala Subbagian Keuangan KPU Provinsi Bali, Kepala Subbagian Umum KPU Provinsi Bali. Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kabupaten/Kota se-Bali, Operator GL dan Pelaporan KPU Kabupaten/ Kota se-Bali, Operator Aset dan Persediaan KPU Kabupaten/ Kota se-Bali. Rapat ditutup oleh Sekretaris KPU Provins Bali, I Made Oka Purnama pada 17 Januari 2025 siang hari.(bayu.red/Foto KPU Bali/bayu/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali menyelenggarakan Rapat Koordinasi Mitigasi Potensi Sengketa Hukum terkait Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024. Acara ini berlangsung di Aston Denpasar Hotel & Convention, dihadiri oleh jajaran KPU, Bawaslu, Kesbangpol, serta perwakilan dari KPU Kabupaten/Kota se-Bali. Rapat bertujuan untuk mengantisipasi potensi sengketa hukum dalam seluruh tahapan Pilkada. Senin, 9 Desember 2024  Dalam sambutan pembukaan acara, I Gede John Darmawan, Anggota KPU Provinsi Bali, menekankan pentingnya kerja maksimal dan persiapan matang demi menjaga kelancaran proses politik di Bali. Beliau mengapresiasi kerja keras jajaran KPU yang telah mendokumentasikan serta mencatat berbagai kejadian selama pemilu, termasuk rekonsiliasi hasil di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. “Proses politik memerlukan dokumentasi dan evaluasi teliti. Dengan persiapan yang matang, diharapkan Bali tetap aman dan tidak ada sengketa di Mahkamah Konstitusi,” tegasnya. Anak Agung Gede Raka Nakula dari KPU Provinsi Bali memaparkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), menyoroti pentingnya evaluasi bersama untuk memitigasi potensi sengketa hukum, terutama di wilayah Badung dan Denpasar.  Pada kesempatan ini Kadek Rudiani dari Kesbangpol Provinsi Bali turut mengapresiasi kelancaran tahapan pemilu seraya menekankan pentingnya pendidikan politik guna meningkatkan partisipasi pemilih yang cenderung menurun. Ketua Bawaslu Provinsi Bali menyatakan komitmen untuk mengawal regulasi guna mencegah potensi sengketa, termasuk audit dana kampanye dan distribusi formulir C pemberitahuan. Beliau menekankan bahwa komunikasi dan tradisi adat Bali menjadi kekuatan utama dalam menyelesaikan masalah. Diskusi Daftar Inventarisasi Masalah yang dipimpin KPU Kota Denpasar menghasilkan berbagai langkah mitigasi yang diharapkan mampu menjaga stabilitas politik di Bali. Acara ditutup oleh Sekretaris KPU Provinsi Bali I Made Oka Purnama dengan harapan Rapat ini menjadi momentum penting dalampelaksanaan Pilkada 2024. Sinergi antara KPU, Bawaslu, Kesbangpol, dan pihak terkait lainnya diharapkan mampu memastikan kelancaran pelaksanaan Pilkada tanpa adanya sengketa, menjaga Bali tetap aman dan kondusif. (ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali, Dewa Agung Gede Lidartawan, melayat ke rumah duka almarhum Muhammad Arif (65), anggota Linmas yang bertugas di TPS 4 Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Buleleng. Muhammad Arif ditemukan meninggal dunia pada Kamis pagi, diduga karena kecapaian usai bertugas dalam rangkaian Pilkada Serentak 2024. Dalam kunjungan tersebut, Lidartawan bersama Komisioner KPU Buleleng, Putu Arya Suarnata, dan Ketua PPS Kampung Bugis, Sudarmo, turut menyerahkan santunan kepada keluarga almarhum. Jumat. 28/11/2024 Muhammad Arif ditemukan meninggal dunia sekitar pukul 07.35 Wita oleh anaknya. Menurut Sudarmo, Ketua PPS Kelurahan Kampung Bugis, anak almarhum mencoba membangunkan ayahnya yang tidak bangun pagi seperti biasanya. Saat diperiksa, tubuh Muhammad Arif sudah dingin. Jenazahnya dimakamkan pada Kamis sore di Pemakaman Kayubuntil. Sudarmo menjelaskan bahwa almarhum belum sempat menerima honor sebagai petugas Linmas. "Honor baru cair hari ini, dan uangnya sudah kami serahkan kepada keluarga almarhum," jelasnya. Meskipun memiliki riwayat penyakit lambung, Muhammad Arif tetap aktif menjalankan tugasnya hingga hari-hari terakhir. Bahkan, beberapa hari sebelumnya, ia membantu menggali kubur untuk warga yang meninggal dunia. Meninggalnya Muhammad Arif meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, masyarakat, dan rekan-rekannya. Sebagai anggota Linmas yang senior, ia dikenal berdedikasi tinggi dan selalu siap menjalankan tugas. Pengabdiannya selama bertahun-tahun menjadi teladan bagi banyak orang, khususnya dalam setiap perhelatan pemilu atau pilkada. (ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali mengadakan konferensi pers pada hari Kamis, 28 November 2024, di ruang media center KPU Bali. Acara ini bertujuan untuk memberikan informasi terkini terkait pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2024 di Bali. Insiden yang Menimpa Petugas Pemilu Dalam konferensi pers, anggota KPU Bali dari Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM I Gede John Darmawan menyampaikan beberapa insiden yang dialami oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Linmas: 1.    I Gede Agus Febrianayoga (34 tahun) Asal: Desa Gobleg, Kecamatan Banjar Insiden: Mengalami luka berat berupa patah bahu akibat kecelakaan saat membuat Tempat Pemungutan Suara (TPS). 2.    Komang Wana Sari (29 tahun) Asal: Desa Sumber Klampok, Kecamatan Gerokgak, Insiden: Mengalami asam lambung dan pingsan saat proses pungut hitung suara. 3.    Luh Merry Sudaryani (34 tahun), Asal: Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Insiden: Mengalami pendarahan akibat keguguran kehamilan usia tiga bulan. 4.    Muhammad Arif (65 tahun), Asal: Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Buleleng, Jabatan: Linmas, Insiden: Meninggal dunia setelah proses pungut hitung, diduga akibat kelelahan. KPU Bali menyatakan telah mengambil langkah tanggap darurat, termasuk memberikan penjaminan kesehatan kepada para petugas yang terdampak dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait. “Kami bertanggung jawab penuh atas kesehatan para petugas dan terus menggali informasi terkait kondisi mereka,” ujar John Darmawan Proses Rekapitulasi Logistik dan Penghitungan Suara KPU Bali melaporkan bahwa proses rekapitulasi di tingkat TPS telah selesai. Logistik dari TPS telah didistribusikan ke tingkat desa dan kemudian ke gudang kecamatan. Pada pukul 24.00 WITA, semua logistik dari TPS telah tiba di gudang kecamatan. Rekapitulasi di tingkat kecamatan akan berlangsung mulai 28 November hingga 3 Desember 2024. Proses ini merupakan bagian dari mekanisme berjenjang yang dimulai dari TPS, desa, kecamatan, kabupaten, hingga provinsi. Hasil Rekapitulasi Resmi KPU Bali menegaskan bahwa hasil yang telah dipublikasikan saat ini bukan merupakan hasil resmi dari KPU. “Hasil rekapitulasi resmi akan ditetapkan melalui rapat pleno setelah proses berjenjang selesai,” ujar John Darmawan. Masyarakat diminta untuk menunggu pengumuman resmi dan tidak terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. KPU Bali berkomitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh tahapan Pilkada Serentak 2024 demi terciptanya demokrasi yang sehat dan berintegritas.  

Denpasar, bali.kpu.go.id - KPU Bali menyelenggarakan Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024 berlangsung di The Java Pantry,  dengan fokus utama pada pemilih perempuan. Senin (25/11/2024) Acara ini dihadiri oleh perwakilan organisasi perempuan dan  pemilih Perempuan seperti APIK, Bali Sruti, Komunitas Sekolah Permepuan, KPPI , Komunitas Sekolah Perempuan Kartini. Pada pembukaan acara, I Gede John Darmawan, anggota KPU Provinsi Bali, memberikan pemaparan terkait peran strategis perempuan dalam meningkatkan partisipasi politik dan demokrasi. Gede John Darmawan mengungkapkan bahwa jumlah pemilih perempuan di Bali lebih tinggi dibandingkan laki-laki dengan selisih sekitar 40.000 orang. Pemilu 2024 mencatat sejarah baru dengan tingkat partisipasi perempuan yang lebih tinggi dari laki-laki. "Tidak ada perbedaan gender dalam politik. Setiap warga negara memiliki hak suara yang sama," tegasnya. Ia juga mengajak peserta untuk aktif menyebarluaskan informasi pemilu di komunitas mereka, termasuk di grup arisan, guna meningkatkan kesadaran politik. Dalam sosialisasi ini, Gede John menekankan pentingnya memilih berdasarkan hati nurani, tanpa tekanan atau iming-iming tertentu. Beliau juga mengimbau pemilih untuk mendokumentasikan partisipasi mereka dengan berfoto setelah mencoblos dan membagikannya di media sosial sebagai bentuk apresiasi terhadap proses demokrasi. Pilkada yang akan digelar pada 27 November 2024 ini diharapkan menjadi momentum kebersamaan seluruh masyarakat Bali. Isu-isu teknis seperti pengelolaan data pemilih, jarak TPS, dan transparansi dalam penghitungan suara turut dibahas. Gede John menyampaikan harapan agar pemilu berlangsung jujur dan adil. Menutup acara, ia mengingatkan bahwa perempuan adalah penentu kesuksesan Pilkada 2024. Dengan jumlah yang dominan dan peran strategis mereka, suara perempuan di Bali menjadi kunci masa depan politik yang inklusif dan berintegritas. (ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)