Berita Terkini

Denpasar, bali.kpu.go.id - KPU Provnsi Bali melaksanakan Rapat Koordinasi Pengelolaan Logistik Pemilihan Tahun 2024, bertempat di Ruang Rapat Kantor KPU Provinsi Bali, Minggu(20/10/2024). Kegiatan Rapat dibuka oleh Sekretaris KPU Provinsi Bali, I Made Oka Purnama yang menyampaikan "Saat ini kita sudah menyelesaikan pengelolaan pasca pemilu, hampir selesai 100% dan evaluasi penerimaan logistik, semoga aman tidak ada kendala. Setelah ini yang lebih penting lagi akan dibahas terkait dengan anggaran atau biaya untuk sortir lipat dan lain sebagainya. Agar tidak ada terjadi lagi kekeliruan atau kesalahan yang terjadi di pemilihan sebelumnya.". Dilanjutkan dengan arahan Kepala bagian Kuangan, Umum, dan Logistik, Santi Chovarida yang menyampaikan "Banyak hal yang bisa dipelajari terkait ini, apa bila SK sudah ditetapkan maka yang menjadi pedoman untuk lapangan adalah SK KPU Provinsi Bali. Diakhir kegiatan masing-masing Pokja (Kelompok kerja) menyampaikan arahan tambahan atau saran terkait pengelolaan Logistik tersebut. Rapat ditutup oleh Sekretaris KPU Bali Oka Purnama yang menyampaikan closing statement "Oleh karena itu apa yang kita tetapkan, itu yang kita gunakan. Sehingga efektif dan efisien sperti yang disampaikan tadi. Terimakasih".(ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id - Dalam rangka menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, KPU Provinsi Bali menggelar acara coffee morning di Karangasem yang berlangsung di Ramayana Hotel Candidasa, 18 Oktober 2024  Rapat dibuka oleh I Gede John Darmawan, Anggota KPU Provinsi Bali Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, yang mempertemukan Forkopimda Provinsi dengan Forkopimda Kabupaten Karangasem serta sejumlah stakeholder penting lainnya untuk membahas berbagai isu dan tantangan dalam pelaksanaan Pilkada serentak. Dalam sambutannya, Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, menekankan pentingnya forum ini sebagai ajang bertukar informasi dan memperkuat koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota terkait pelaksanaan Pilkada. "Kegiatan ini kami nilai sangat penting karena selain melaksanakan Pilkada, kami juga berfungsi sebagai pengawas dan pemantau, untuk memastikan seluruh tahapan Pilkada di Bali berjalan dengan kondusif, sesuai dengan tagline kita, 'Ngardi Bali Shanti lan Jagadhita'," ujarnya. Dalam diskusi, beberapa masalah terkait pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) menjadi perhatian utama. Ketua KPU Bali menegaskan bahwa penertiban APK akan terus dilakukan sesuai aturan, dan KPU akan bekerjasama dengan Satpol PP, Kepolisian, dan TNI untuk memastikan tidak ada pelanggaran. "Kami sudah memberikan instruksi kepada penyedia agar pemasangan APK dilakukan sesuai spesifikasi yang telah disepakati. Jika tidak, akan ada tindakan tegas, termasuk blacklist terhadap penyedia yang melanggar aturan," ungkap I Dewa Agung Gede Lidartawan. Pada kesempatan tersebut, Ketua KPU Kabupaten Karangasem, I Putu Darma Budiasa, melaporkan perkembangan tahapan Pilkada di wilayahnya yang saat ini sudah memasuki masa kampanye. "Kami telah membagi tiga zona untuk kampanye paslon secara bergilir, serta memfasilitasi pemasangan baliho dan billboard di seluruh wilayah Karangasem," ujarnya. Forkopimda Kabupaten Karangasem, TNI, Polri, serta stakeholder lainnya juga turut memberikan masukan terkait keamanan, netralitas ASN, serta langkah-langkah untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Plt. Bupati Karangasem menegaskan pentingnya penertiban APK yang tidak sesuai aturan, sementara perwakilan dari Dandim Karangasem menekankan empat indikator keberhasilan Pilkada, yakni pelaksanaan yang aman, partisipasi masyarakat yang tinggi, tidak adanya konflik antar paslon, dan pemerintahan yang tetap berjalan efektif. Pertemuan yang dihadiri oleh Ketua KPU Bali  dan Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Provinsi Bali, Forkopimda dan Stakeholder Provinsi Bali, Perwakilan KPU Kabupaten Karangasem, Forkopimda dan Stakeholder Kabupaten Karangasem dan Perwakilan jurnalis media cetak, elektronik, dan online di Kabupaten Karangasem ini ditutup  oleh Ketua KPU Provinsi Bali dengan kesimpulan bahwa kesepakatan bersama telah dicapai untuk penertiban APK dan penegakan aturan yang lebih tegas. "Dengan sinergi antara KPU, Bawaslu, Forkopimda, TNI, dan Polri, kita berharap Pilkada di Bali dapat berjalan lancar, partisipasi pemilih mencapai 75%, dan tidak ada sengketa di Mahkamah Konstitusi," pungkasnya (ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id - KPU Provinsi Bali gelar Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se Bali, bertempat di Grand Palace Hotel Sanur, Selasa(15/10/2024) Kegiatan rapat dibuka dan sekaligus memberi arahan oleh Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan yang menyampaikan "saya harap semua meningkatkan kapasitas diri dengan diskusi dan pelatihan-pelatihan yang dilakukan. Jangan sampai kita gagap teknologi. Dokumentasi penting tidak hanya untuk laporan kinerja kita tetapi untuk kita menjawab sengketa-sengketa yang akan disampaikan ke kita.". Dilanjutkan dengan arahan dari Anggota KPU Provinsi, I Gede John Darmawan yang menyampaikan "Terkait peningkatan kapasitas, jika diperhatikan website JDIH pasti akan melihat proses peningkatan, kunjungannya meningkat. Ini artinya banyak membutuhkan produk hukum kita. Ini akan menjadi control pada semua system JDIH, banyak keputusan yang sudah kita buat pada pilkada ini.". Kemudian arahan dari Anggota KPU Provinsi Bali, Anak Agung Gede Raka Nakula yang menyampaikan "Tentunya JDIH ini merupakan suatu pengelolaan dokumen yang bersifat berkesinambungan, hal yang sangat penting kita lakukan dan mengeluarkan produk hukum selalu kita unggah di JDIH.". Kegiatan dilankutkan dengan penyampaian mater dari para narasumber. Narasumber yang pertama dari Kasubbid Luhbankum dan JDIH Kanwil KemenkumHAM Provinsi Bali yang memaparkan materi terkait JDIH. Narasumber yang kedua dari Staf Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Biro Hukum yang memaparkan materi Mekanisme Pengelolaan dan Pengisian Metadata Informasi Hukum serta Penyusunan Abstrak Produk Hukum. Acara ditutup oleh Anggota KPU Provinsi Bali, Anak Agung Gede Raka Nakula yang memberi closing statemen "Saya mengucapkan terimakasih kepada narsumber atas materinya, materi akan kita gunakan dan kita jadikan pedoman dalam pembuatan produk hukum dan penyebaran informasinya." (ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id - KPU Provinsi Bali gelar Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, bertempat di Ruang Rapat KPU Provinsi Bali, Senin(14/10/2024) Kegiatan dibuka oleh Anggota KPU Provinsi Bali Divisi Teknis Penyelenggara, Luh Putu Sri Widyastini memberikan sedikit arahan diawal kegiatan bimtek. Dilanjutkan dengan arahan Anggota KPU Provinsi Divisi Hukum dan Pengawasan, Anak Agung Gede Raka Nakula menyampaikan yang terkait dalam hal apa saja yang menyangkut rekapitulasi hasil pengitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan. Kemudian dilanjutkan dengan memaparkan materi mekanisme dan tata tertib di TPS oleh Sri Widyastini. Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan menegaskan Kembali terkait mekanisme yang terjadi di TPS, "saya tekankan catat semua kejadian sedetail apapun yang terjadi supaya kita punya bukti yang kuat". dipenghujung kegiatan KPU Bali mengadakan simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara serta terkait bagaimana cara penulisan dalam specimen C Plano. (ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)

Denpasar. bali.kpu.go.id Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali menerima kedatangan delapan mahasiswa magang dari Universitas Pendidikan Nasional, Fakultas Hukum, pada Senin (14/10/2024). Program magang ini merupakan bagian dari implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025. Kegiatan magang ini difasilitasi oleh kerja sama antara Universitas Pendidikan Nasional dengan KPU Bali, berdasarkan hasil kesepakatan dan surat permohonan dari kedua belah pihak. Mahasiswa magang yang ditempatkan di KPU Bali akan menjalani program selama satu semester, mulai September 2024 hingga Februari 2025. Anggota KPU Bali, I Gede John Darmawan, menyambut baik kedatangan para mahasiswa tersebut dan menekankan pentingnya disiplin waktu dalam menjalankan tugas-tugas mereka selama magang. Ia berharap para mahasiswa dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar dan berkontribusi dalam kegiatan di lingkungan KPU Bali. Delapan mahasiswa yang mengikuti program magang ini adalah Ricko Chandra Halim, Laila Ramadhanti Nur Ikhsania, Robby Alfahrizi, Anak Agung Gede Bagus Suwendra Putra, Pande Made Gita Prasanti, Ni Kadek Nadya Putri Maharani, Ni Putu Nadhea Fernanda Veronica, dan Ketut Arya Amanta Wiguna. Mereka diharapkan dapat memperoleh pengalaman langsung dalam dunia kerja yang terkait dengan bidang hukum dan kepemiluan. Program magang ini merupakan salah satu upaya Universitas Pendidikan Nasional dalam mendukung program MBKM yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi melalui pengalaman praktis di dunia kerja.(ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)

Denpasar. bali.kpu.go.id - Ketua Komisi Pemilihan Umum Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, bersama jajarannya mengadakan audiensi dengan Penjabat (Pj.) Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, untuk membahas perkembangan terkini terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Kerja Pj. Gubernur Bali pada Senin, 14 Oktober 2024 ini, sejumlah isu strategis terkait tahapan Pilkada dan kendala teknis menjadi topik utama diskusi. Ketua KPU Bali, Agung Lidartawan, menyampaikan bahwa tahapan kampanye saat ini telah berjalan, termasuk pelaksanaan deklarasi Kampanye Damai. "Kami sudah menyatukan persepsi dengan Satpol PP dan Bawaslu. Iklan-iklan yang belum sesuai akan segera ditertibkan sesuai dengan rekomendasi Bawaslu," ujarnya. Beliau juga menambahkan, terdapat kesepakatan untuk pemasangan alat peraga kampanye (APK), seperti spanduk, baliho, dan videotron, yang sudah diatur jumlahnya. Terkait debat calon, Agung Lidartawan mengungkapkan rencana untuk menggelar tiga kali debat. Debat pertama dijadwalkan pada 30 Oktober 2024 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC). Namun, ia juga menyampaikan bahwa anggaran untuk debat terbatas dan biaya penyiaran di televisi cukup tinggi. Oleh karena itu, KPU Bali berharap ada revisi anggaran yang dapat disetujui, serta meminta kehadiran Pj. Gubernur dalam debat tersebut. "Setiap pasangan calon diperbolehkan membawa maksimal 50 pendukung. Untuk panelis, saat ini sedang dalam proses screening," tambahnya. Sekretaris KPU Bali, I Made Oka Purnama, juga menyampaikan perkembangan terkait pengajuan revisi anggaran. Ia menjelaskan bahwa revisi tersebut telah diajukan pada Jumat minggu lalu, dengan perubahan yang dilakukan hanya pada rincian anggaran, bukan pada lampiran NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah). "Kami hanya merubah rincian sesuai dengan kebutuhan kami. Dalam ketentuan, jika dalam waktu 7 hari setelah diajukan Pemda belum melaksanakan rapat pembahasan, maka revisi tersebut sah ditetapkan. Namun, harapan kami adalah agar ini bisa segera dibahas dan disetujui oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah)," jelas Oka Purnama. Dalam kesempatan tersebut, Agung Lidartawan juga menyampaikan kendala teknis yang dihadapi KPU Bali, seperti kondisi kantor yang hampir rubuh dan memerlukan renovasi. "Kantor kami sudah hampir rubuh, genteng-gentengnya sudah tidak ada yang berani naik. Kami berharap tahun depan bisa direnovasi," ungkapnya. Anggota KPU Bali, I Gede John Darmawan, turut mengangkat isu netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia menyebutkan adanya indikasi dukungan ASN terhadap pasangan calon, meskipun tidak dilakukan secara terang-terangan. “Kami berharap agar ini bisa ditertibkan demi menjaga netralitas ASN," tegas John. Menanggapi hal tersebut, Pj. Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, menyatakan apresiasinya atas kinerja KPU Bali. “Proses pelaksanaan tahapan Pilkada sejauh ini berjalan lancar dan aman. Kami dari Pemda akan terus mengawal dan memfasilitasi penyelenggaraan Pilkada agar sukses,” ujar Mahendra Jaya. Namun, ia juga menegaskan keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemprov Bali, terutama terkait revisi anggaran Pilkada. "Surat pengajuan revisi anggaran belum saya terima, tetapi jika sudah, kami akan segera membahasnya," ucapnya. Selain itu, Mahendra Jaya juga menyoroti pentingnya netralitas ASN dalam Pilkada. Ia menegaskan bahwa ASN memiliki hak pilih, namun tidak boleh terlibat aktif dalam kampanye. "Kami akan terus menggemakan pentingnya netralitas ASN untuk kesuksesan Pilkada," imbuhnya. Pada akhir audiensi, Ketua KPU Bali juga mengundang Pj. Gubernur Bali untuk menghadiri acara penutupan kampanye serta rencana penanaman 250.000 pohon yang melibatkan berbagai pihak, termasuk KPPS, sekolah, dan universitas. Pj. Gubernur menyambut baik inisiatif ini dan berharap seluruh rangkaian Pilkada dapat berjalan dengan lancar. Audiensi ini menjadi langkah strategis dalam memastikan kelancaran pelaksanaan Pilkada Bali 2024 serta menjaga kondusivitas daerah selama proses demokrasi berlangsung(ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)