Berita Terkini

Denpasar, bali.kpu.go.id - Sebanyak Sembilan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun 2024 resmi memulai tugas mereka di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali pada hari ini, setelah menjalani masa orientasi selama empat hari. Selasa 10/06/2025 Setelah melaksanakan sembahyang bersama, Sekretaris KPU Provinsi Bali, I Made Oka Purnama, memberikan pengarahan langsung kepada para CPNS serta seluruh jajaran KPU Bali. Bertempat diruang Rapat KPU Bali. Dalam arahannya, Oka menekankan pentingnya penyesuaian diri sesuai dengan unit kerja masing-masing sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan KPU RI. “Selamat datang sebagai bagian dari KPU Bali dan KORPRI. Harus bisa menyesuaikan diri sesuai dengan bagian masing-masing. Jaga etika, tingkah laku, dan cara berbicara. KPU adalah lembaga kolektif kolegial, tidak bisa bekerja sendiri,” ujar Oka Purnama. Oka Purnama juga menekankan bahwa setiap tugas dan target yang diberikan harus dapat diselesaikan tepat waktu. Ia berharap para CPNS dapat menjadi generasi penerus KPU Bali yang mampu bekerja lebih baik, serta terus menumbuhkan kreativitas dan inovasi dalam pelaksanaan tugas. Adapun nama-nama CPNS yang mulai bertugas di KPU Bali adalah : Ida Ayu Engellika Putri Maya Sadhwi, Ketut Puspa Dewik, I Wayan Adi Saputra, Kadek Vigyan Melati Sukma Sari, Putu Agus Fredy Satya Dharma, Put Bagus Khrisnanda Kamajaya Artha, Anak Agung Gede Mega Antara, Putu Ratna Amandewi dan Luh Gede Ria Riski Sari Purnama Dewi Dengan kehadiran mereka, diharapkan semangat baru dapat memperkuat soliditas dan profesionalisme di lingkungan KPU Bali. (ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id - Pada rahina Purnama , Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali yang mayoritas beragama Hindu melaksanakan persembahyangan bersama di  Padmasana, yang berada di lingkungan Kantor KPU Bali pada Selasa (10/6/2025). Sebelum sembahyang bersama dimulai Sekretaris KPU Bali, I Made Oka Purnama menyampaikan “Kita bersyukur masih bisa berkumpul, melaksanakan persembahyangan bersama, dan bekerja dengan semangat di lingkungan KPU Bali. Semoga kita semua selalu diberikan kekuatan dan perlindungan dalam menjalankan tugas,” ungkap Oka Purnama Kegiatan persembahyangan ini dipimpin oleh Pejabat Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Madya, I Made Ardana. Sembahyang bersama ini merupakan kegiatan rutin yang digelar setiap hari suci dalam ajaran Agama Hindu, baik saat Hari Purnama maupun Hari Tilem. Pelaksanaan persembahyangan tersebut merupakan bentuk bakti dan rasa syukur kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa atas segala anugerah dan kelancaran yang telah diberikan. Melalui doa dan persembahyangan ini, para pegawai KPU Bali memohon keselamatan, kesehatan, kelancaran dalam menjalankan tugas, serta agar seluruh makhluk hidup senantiasa berbahagia. Kegiatan ini juga diharapkan dapat semakin mempererat rasa kekeluargaan dan spiritualitas di kalangan pegawai KPU Bali, sekaligus menjadi sarana menumbuhkan semangat kerja yang selaras dengan nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal. (ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali melaksanakan apel pagi yang bertepatan dengan peringatan Hari Purnama, Selasa (10/06). Apel dilangsungkan di halaman kantor KPU Bali dan dipimpin langsung oleh Sekretaris KPU Bali, I Made Oka Purnama. Dalam arahannya, Oka Purnama menyampaikan bahwa jajaran KPU Bali akan melaksanakan sembahyang bersama dalam rangka memperingati Hari Purnama sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai Agama. Ia juga menyampaikan ucapan selamat datang kepada para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang baru bergabung di lingkungan KPU Bali. “Selamat datang untuk para CPNS. Kami harap dapat segera menyesuaikan diri dan berkontribusi secara optimal,” ujarnya. Meski demikian, Oka Purnama menyoroti masih adanya pegawai yang datang terlambat dan mengingatkan pentingnya peningkatan disiplin di lingkungan kerja. “Kedisiplinan merupakan bagian dari tanggung jawab dan integritas kita sebagai penyelenggara pemilu,” tegasnya. Apel pagi ini diikuti oleh seluruh jajaran pegawai KPU Bali dan berlangsung dengan khidmat. (ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id - Hari kedua CPNS KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali mengikuti kegiatan orientasi tugas di Lingkungan Sekretariat KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh serta KPU Kabupaten/Kota yang dilaksanakan secara hybrid pada Kamis (5/6), bertempat di Ruang Rapat KPU Provinsi Bali. Melanjutkan kegiatan Orientasi Tugas (Ortug), pada hari kedua ini dijadwalkan mengikuti depalan materi pembekalan, Materi pertama disampaikan oleh Sekretaris KPU Provinsi Riau, dilanjutkan dengan Kepala Biro Keuangan, selanjutnya Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi SDM, Kepala Biro SDM, Inspektur Wilayah, Kepala Biro Hukum, Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, dan Kepala Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat. Pada penghujung acara, Deputi Administrasi KPU, Suryadi, dalam arahannya menyampaikan harapan agar para CPNS menyerap sebanyak mungkin ilmu selama kegiatan Ortug berlangsung, bertanggung jawab, menjaga integritas, menjunjung tinggi netralitas, serta adaptif terhadap dinamika pekerjaan.  Acara di tutup dengan menyanyikan lagu Padamu Negeri serta arahan penutup dari Sekretaris KPU Provinsi Bali, I Made Oka Purnama, dengan mengulas Kembali apa yang sudah dipelajari dari Orientasi Tugas (Ortug) serta menekankan tetap belajar, berinovasi, dan berintegritas dalam melaksanakan tugas maupun bekerja. (bt.tmj/Foto KPU Bali/bt/hupmas)

Memasuki hari terakhir pelaksanaan Panggilan Melaksanakan Tugas bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024, CPNS dengan penempatan di Zona Bali kembali mendapatkan pembekalan terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Divisi Hukum dan Pengawasan. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor KPU Provinsi Bali, Kamis (05/06/2025). Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Bali, Anak Agung Gede Raka Nakula, didampingi oleh Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan, Hukum, dan Pengawasan, I Gusti Made Gustem Lasida, menyampaikan secara garis besar tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan Divisi Hukum dan Pengawasan. Beberapa di antaranya meliputi pengawasan Kode Etik, penyusunan Produk Hukum, pengendalian internal melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), penyelesaian sengketa, serta pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Dalam paparannya, Agung Nakula menegaskan bahwa Kode Etik dan Perilaku merupakan aspek yang sangat penting dan wajib ditaati. Kode Etik ini mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh penyelenggara pemilu sebagai wujud integritas dan profesionalitas dalam menjalankan seluruh tahapan pemilu. "Setelah mengikuti orientasi tugas ini, adik-adik diharapkan dapat segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja dan mulai mempelajari tugas pokok dan fungsi di masing-masing bagian. Hal ini penting, karena ketika tahapan telah dimulai, penyelenggara harus sudah siap dengan seluruh regulasi serta pelaksanaan tahapan," jelas Agung Nakula saat menutup sesi dari Divisi Hukum dan Pengawasan. Selanjutnya, para Calon Pegawai Negeri Sipil melanjutkan kegiatan dengan mengikuti sesi orientasi oleh KPU RI, yang mengangkat materi mengenai peran, fungsi, dan tanggung jawab CPNS dalam mendukung tugas kelembagaan KPU secara profesional, akuntabel, dan berintegritas. (bt.tmj/Foto KPU Bali/bt/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali bersama KPU Kabupaten/Kota se-Bali menggelar Rapat Evaluasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) pada Kamis, 5 Juni 2025 di Kantor KPU Kabupaten Badung.  Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua KPU dan Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM dari seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Bali. Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan  dalam sambutannya menekankan pentingnya peran PPID sebagai pintu keterbukaan informasi kepada publik, khususnya dalam menyediakan data yang dibutuhkan oleh masyarakat dan akademisi untuk kebutuhan penelitian. Evaluasi yang dipimpin oleh Anggota KPU Provinsi Bali, I Gede John Darmawan, menyoroti pelaksanaan PPID di KPU Kabupaten/Kota, termasuk penilaian terhadap pelayanan, keseragaman SOP, serta pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) di platform website e-PPID. Ia mengingatkan bahwa sejak tahun 2015, KPU telah menjalankan program PPID yang terstruktur dari pusat hingga daerah. Namun, masih ditemukan kendala seperti kekurangan SDM yang kurang kompeten dan kesiapan data yang belum maksimal. Digitalisasi informasi pun menjadi fokus penting dalam mendukung keterbukaan publik untuk mempermudah mengakses informasi. Selain PPID, evaluasi juga dilakukan terhadap kinerja Bakohumas yang berperan dalam menyebarkan informasi tentang kepemiluan dan kelembagaan KPU. Dibahas upaya peningkatan efektivitas komunikasi melalui media sosial, penyusunan SOP yang lebih sistematis, serta pelatihan pembuatan konten kreatif. Seluruh KPU diimbau untuk lebih aktif mengunggah kegiatan dan mendorong interaksi publik di media sosial, termasuk mengajak masyarakat untuk mengikuti akun resmi KPU. Rapat ini menegaskan komitmen KPU se-Bali dalam memperkuat pelayanan informasi publik dan komunikasi kelembagaan secara terbuka, akurat, dan bertanggung jawab. Dengan evaluasi rutin dan penguatan sistem informasi, KPU berharap dapat meningkatkan partisipasi masyarakat serta membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu yang demokratis. (ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)