Berita Terkini

KPU Bali melaksanakan Rapat Evaluasi Tahapan Pencalonan Anggota DPD dan DPRD Provinsi Bali serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota se-Bali dalam Pemilu Tahun 2024.yang berlangsung di Grand Palace hotel, Acara ini dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, yang didampingi oleh Anggota KPU Bali Anak Agung Raka Nakula, Gede John Darmawan, I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya, Luh Putu Sri Widyastini, dan Sekretaris KPU Bali Made Oka Purnama. Senin (4/12/2024) Ketua KPU Bali, Agung Lidartawan, dalam sambutannya menyampaikan tujuan dari pelaksanaan evaluasi ini adalah untuk mempertahankan aspek positif yang telah dilakukan sebelumnya dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi di tingkat pusat. "Kami ingin memastikan bahwa Pemilu 2024 di Bali berjalan dengan baik dan demokratis," ujar Agung Lidartawan. Beliau juga menekankan pentingnya partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat dalam proses ini. "Jika ada permasalahan atau keberatan, kami mendorong untuk langsung menyampaikannya kepada KPU agar dapat segera ditindaklanjuti," tambah Agung Lidartawan. Setiap Anggota KPU Bali ditugaskan sebagai koordinator wilayah (korwil) untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tahapan pemilu. Dalam upaya meredam potensi konflik dan peredaran informasi palsu, Anggota KPU Bali, Luh Putu Sri Widyastini, sebagai pendamping dan sekaligus memberikan. solusi dalam penyampaian Daftar Inventaris Masalah oleh masing-masing partai politik dan calon DPD. Sri Widyastini juga menyoroti kebutuhan partai politik yang belum memiliki calon dan pengurus di setiap Kabupaten/Kota untuk membuka rekening Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) sebagai langkah preventif untuk menghindari potensi masalah di masa mendatang. Rapat evaluasi ini juga memberikan perhatian khusus pada pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam merespons ujaran kebencian, penyebaran hoaks, dan kampanye dengan isu SARA. KPU Bali berkomitmen untuk memastikan bahwa Pemilu 2024 di Bali berjalan dengan transparan, adil, dan tanpa gejolak yang dapat merugikan kualitas demokrasi.

Dennpasar, bali.kpu.go.id-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali menggelar KPU Bali Gelar Rapat Koordinasi Pemungutan, Penghitungan, Dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Serta Penggunaan Sirekap Dalam Pemilu 2024. Acara ini berlangsung pada hari Minggu, 3 Desember 2023, di Hotel Four Star by Trans Hotel, Renon. Rapat Koordinasi  ini dibuka oleh Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan. Selain Agung Lidartawan, hadir pula dalam acara ini Anggota KPU, yaitu Anak Agung Raka Nakula, Gede John Darmawan, I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya, Luh Putu Sri Widyastini dan Sekretaris KPU Bali, Made Oka Purnama. Dalam sambutannya, Agung Lidartawan menyampaikan urgensi percepatan kinerja KPU mengingat Pemilu 2024 sudah semakin dekat. "KPU Kabupaten/Kota harus berkoordinasi dengan KPU Provinsi apabila ada permasalahan yang terjadi di wilayahnya," ujar Lidartawan. Lidartawan juga menekankan pentingnya pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara yang harus diatensi hingga ke tingkat bawah. KPU di tingkat Kabupaten/Kota diminta untuk bekerja secara maksimal dan cermat dalam penggunaan SIREKAP (Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilu). "Pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara harus diatensi hingga ke tingkat bawah, harus bekerja secara maksimal serta cermat dalam penggunaan SIREKAP," tegas Agung Lidartawan. Pada Kesempatan ini, Anggota KPU Bali A.A Raka Nakula, salah satu anggota KPU, menyampaikan pesan penting terkait mendekatnya kegiatan Pemilu. "Kegiatan Pemilu semakin dekat. Maka dari itu, KPU Kabupaten/Kota harus intens berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyampaikan permasalahan dan perkembangan situasi," ungkap Raka Nakula. Selain itu, ia menyoroti pentingnya pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) kepada jajaran di bawahnya, seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Anggota KPU Provinsi Bali lainnya, Ngurah Agus Darmasanjaya, memberikan penekanan pada aspek kesehatan dan informasi. "KPU Kabupaten/Kota harus menjaga kesehatan karena padatnya kegiatan. Selain itu, hasil rapat ini harus disampaikan kepada rekan lainnya untuk menambah wawasan," ujar Darmasanjaya. Lebih lanjut, ia juga membahas tentang keamanan data. "Terkait kebocoran data, KPU beserta Kominfo dan Kepolisian di tingkat pusat saat ini masih dalam proses penanganan. KPU juga harus menjaga data pemilih dan data calon," tambah Darmasanjaya. John Darmawan, anggota KPU Provinsi Bali menggarisbawahi tanggung jawab KPU Kabupaten/Kota terkait kampanye peserta Pemilu dan rekrutmen KPPS. "Proses pelaksanaan kampanye peserta Pemilu dan rekrutmen KPPS merupakan ranah KPU Kabupaten/Kota. Mereka juga harus menyampaikan kepada peserta Pemilu agar sebelum kampanye, harus menyampaikan pemberitahuan kepada pihak Kepolisian," ungkap Darmawan. Rapat Koordinasi ini berhasil menggambarkan komitmen dan kerjasama yang solid antara KPU Provinsi Bali dan KPU Kabupaten/Kota dalam memastikan suksesnya Pemilu 2024 di wilayah ini yang dipandu oleh Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan, Luh Putu Sri Widyastini. Rapar Koordinasi yang dihadiri Komisioner Bawaslu Bali Gede Sutrawan, Perwakilan Kesbangpol Provinsi Bali, Komisioner KPU Kabupaten/Kota seluruh Bali Divisi Teknis dan Parmas, Kasubag Teknis dan Rendatin KPU Kabupaten/Kota seluruh Bali , Operator SIREKAP KPU Kabupaten/Kota seluruh Bali, ditutup dengan pengarahan dari Sekretaris KPU Bali, Made Oka Purnama.

Denpasar, bali.kpu.go.id-KPU Bali melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Pengelolaan dan Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2024 di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-Bali berlangsung dari tanggal 11 -12 November 2023 di Bali Dynasty hotel. Sabtu 11/11/2023 Rapat dibuka ole Ketua KPU Bali I Dewa Agung. Gede Lidartawan, didampingi Anggota KPU Bali Anak Agung Raka Nakula, John Darmawan, Luh Putu Sri Wiadhyastini dan Sekretaris KPU Bali Oka Purnama, yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota se-Bali, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota se-Bali, Kabag Keuangan, Umum dan Logistik, Kasubbag Umum dan Logistik, Pejabat Struktural Sekretariat KPU Provinsi Bali, Pejabat Struktural KPU Kabupaten/Kota se-Bali, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kelompok Kerja Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilu Tahun 2024 Pada kesempatan ini Agung Lidartawan menyampaikan, Dalam pengelolaan logistik  haruslah Tepat jumlah, waktu, jenis, pengiriman harus kita lakukan.  94 hari kita menyongsong pemilu Tahun 2024, tahapan logistik dari persiapan perencanaan harus kita siapkan sebaik baiknya.  Agung Lidartawan juga menekankan pada keamanan logistik, terutama terkait pemasangan CCTV pada Gudang penyimpanan logistik selain adanya petugas keamanan yang berjaga. Pada kegiatan ini KPU Bali menghadirkan 2 narasumber yang berkompeten dibidangnya yaitu Kejaksaan Tinggi Bali,  Jaksa Muda, Nyoman Tri Surya Buana,SH.,MH. dan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira.ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id-Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali sebagai tanda kesiapan dalam melaksanakan Pemilukada di Tahun 2024. Bertempat di Gedunng Wiswa Sabha Utama, Kamis 9 November 2023. Menjadi satu satu provinsi yang melaksanakan penandatanganan NPHD. Secara serentak, PJ Gubernur Bali, S. M. Mahendra Jaya, menyampaikan “Pemilu dan Pilkada adalah implementasi dari kedaulatan rakyat, rakyat akan memilih pemimpin dan/atau wakil-wakilnya di parlemen.” Mahendra menekankan Pemilu dan Pilkada adalah milik semua masyarakat (inklusi), semua pihak termasuk masyarakat memiliki peran dan bertanggungjawab untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada” Ada 4 empat kunci sukses yang menjadi faktor utama yaitu: Pertama, faktor penyelenggara Pemilu dan Pilkada, dalam hal ini adalah KPU dan BAWASLU. Kedua, yaitu faktor peserta Pemilu, Ketiga, adalah faktor masyarakat atau pemilih yang juga harus memiliki integritas, Keempat, adalah faktor stakeholder seperti Kepolisian, TNI, ASN dan aparat lainnya yang harus menjaga netralitasnya, imbuh Mahendra Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Wiryanata menyampaikan,  Pendanaan Kegiatan Pemilukada Tahun 2024 dibebankan pada APBD masing-masing Pemerintah Daerah secara proporsional sesuai dengan beban kerja masing-masing Daerah Untuk Provinsi Bali total Anggaran yang disepakati sejumlah Rp. 155.982.346.000 dengan rincian : KPU Kabupaten Bangli Rp. 28.233.560.000, KPU Kabupaten Buleleng Rp. 45.301.337.700, KPU Kabupaten Jembrana Rp. 24.750.000.000 KPU Kabupaten Klungkung Rp. 24.604.182.000, KPU Kabupaten Tabanan Rp. 41.265.448.000, KPU Kota Denpasar Rp. 35.663.000.000, KPU Kabupaten Badung Rp. 35.661.690.000, KPU Kabupaten Karangasem Rp. 34.900.000.000 “Sesuai ketentuan dalam SE Mendagri, maka pada Tahun Anggaran 2023 direalisasikan sebesar 40 % dari jumlah yang disepakati dan sisanya yang 60 % akan direalisasikan di Tahun Anggaran 2024. Kecuali Badung yang direalisasikan sekaligus 100 %  Tahun Anggaran 2023,” imbuh  Wiryanata. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, Anggota KPU I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya, Sekretaris KPU Bali Made Oka Purnama. Jajaran Ketua KPU Kabupaten/Kota se-Bali. Anggota KPU Kabupaten/Kota se-Bali, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota Se-Bali.ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id-Anggota KPU Bali, I Gede John Darmawan hadir pada Apel Gelar Pasukan dalam rangka Kesiapan Pengamanan Pemilu dan Deklarasi Pemilu Damai yang dilaksanakan oleh Kodam IX/Udayana bertempat di Lapangan Puputan Niti Mandala Renon, Denpasar, Rabu (8/11/2023).  Dalam Sambutannya, Anggota KPU Bali, I Gede John Darmawan menyampaikan Pemilu adalah milik kita bersama, Pemilu adalah Sarana Integrasi Bangsa bukan saran pemecah belah bangsa dan mengajak segala komponen masyarakat, instansi terkait, untuk menjaga keamanan, bahwa pemilu adalah proses pertarungan, konflik yang dilegalkan sesuai dengan konstitusi. Kita harus bisa menerima apapun hasil dari Pemilu. Pada kesempatan ini John Darmawan juga mengucapkan terimakasih kepada segenap jajaran yang hadir, dan memohon agar KPU sebagai penyelenggara Pemilu tetap dikawal, semoga tahapan kampanye yang akan dijalankan di 28 November 2023-10 Februari 2024 dapat berjalan dengan damai. Apel Gelar Pasukan yang dikomandani langsung oleh Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Harfendi, S.I.P., M.Sc., tersebut dilaksanakan juga dilaksanakan secara virtual dan terpusat di Lapangan Silang Monas, Jakarta, dengan dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Agus Subiyanto, S.E., M.Si., serta diikuti juga oleh Kodam se-Indonesia Kasad menyampaikan TNI AD salah satu garda terdepan harus memiliki tingkat kesiapsiagaan yang optimal, sehingga siap menjalankan amanah tugas dari negara kapanpun dan dimanapun dibutuhkan. Karena itu melalui Apel Gelar Pasukan ini memiliki makna yang sangat penting untuk mengukur kesiapsiagaan satuan TNI AD dalam mengawal pesta demokrasi, Pemilu 2024. “TNI dan Polri tidak henti-hentinya menghimbau kepada seluruh komponen masyarakat untuk ikut andil dalam menciptakan situasi yang kondusif dan sejuk. Saya memastikan bahwa TNI AD menjunjung tinggi komitmen netralitas dalam menghadapi tahun politik 2024,”   Pangdam IX/Udayana melaporkan kepada Kasad bahwa pihaknya menggelar Apel Gelar Pasukan dan Deklarasi Pemilu Damai di 3 titik yaitu di Denpasar (Provinsi Bali), Lombok (NTB) dan Kupang (NTT) dengan total Personel yang dilibatkan berjumlah 10.912 orang dan Alutsista yang dikerahkan berjumlah 2.598 unit. Sementara itu, Pangdam IX/Udayana dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta apel dan undangan yang telah hadir i. Melalui acara Deklarasi Pemilu Damai ini diharapkan seluruh komponen masyarakat siap untuk melaksanakan Pemilu Tahun 2024 yang damai dan sejuk untuk mewujudkan demokrasi yang bermartabat. Pembacaan Deklarasi Damai oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai akir acara pada apel gelar pasukan, dilanjutkan dengan Penandatangan Deklarasi Damai oleh Pangdam IX/Udayana, Pj. Gubernur Bali, Kapolda Bali, Kajati Bali, Ketua DPRD Prov. Bali, Kabinda, Ka BNN, Danrem 163/WSA, Danlanal Denpasar, Danlanud Ngurah Rai, Ketua FKUB Provinsi Bali, KPU Bali, Bawaslu, Kapolresta Denpasar, Para Ketua DPD Parpol Peserta Pemilu. (ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id-Pengelolaan tahapan membutuhkan sebuah pertanggungjawaban. Terdapat beberapa hal praktik di lapangan yang membutuhkan koordinasi dan persamaan persepsi dalam pengelolaan anggaran.  Hal ini disampaikan Anggota KPU Bali divisi Hukum dan Pengawasan, Anak Agung Raka Nakula pada pembukaan acara Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran 2023 (LLAT 2023), Pengajuan SPM-LS Melalui Rekening Penampungan Akhir Tahun Dan Penggunaan Aplikasi Sakti Untuk Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2023. Bertempat di Four Star by Trans Hotel, Selasa (7/11/2023) Pada Sosialisasi yang dihadiri oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota se-Bali , Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Bendahara Pengeluaran, Agung Nakula juga menyampaikan, penyelenggaraan Pemilu 2024 agar bebas sengketa oleh karena itu regulasi harus dipedomani. Pada kesempatan ini, Sekretaris KPU Bali, Made Oka Purnama menyampaikan Kegiatan hari ini sangat penting untuk dipedomani mengingat waktu anggaran 2023 yang hanya tersisa satu bulan saja. “Kerja keras, kerja cermat, kerja cerdas, dan strategi yang baik dibutuhkan dalam menyikapi besarnya anggaran yang tersisa. Evaluasi tahun lalu juga diperlukan”.  Akuntabilitas pelaksanaan anggaran tetap harus dijaga meskipun sisa anggaran masih banyak, ujar Oka Purnama Sesi penyampaian materi sosialisasi, KPU Bali menghadirkan narasumber Johan Mirza Nugraha dari KPPN Denpasar terkait  Langkah-langkah Akhir Tahun 2023, yang dimoderatori oleh Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik, Santi Covarida.