Berita Terkini

Denpasar, bali.kpu.go.id – Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Provinsi Bali melaksankan rapat koordinasi dengan pembahasan mengenai rencana anggaran kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang akan disusun oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan anggaran DIPA 076 Tahun 2022. Senin, (4/4/2022) Acara dihadiri oleh Anggota KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Kabupaten/Kota se-Bali, Sekretaris dan Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten/Kota se-Bali.  Anggota KPU Provinsi Bali Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) I Gede John Darmawan memimpin jalannya rapat yang dilaksanakan secara daring. Pada kesempatan tersebut, John menekankan agar KPU Kabupaten/Kota meningkatkan kreativitas terhadap metode-metode pelaksanaan kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Selain itu, sinergitas antara KPU Provinsi dengan KPU Kabupaten/Kota perlu dibangun dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi agar tercapai target 85% partisipasi pemilih. Pada akhir acara Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan menghimbau agar setiap KPU Kabupaten/Kota dapat memproyeksikan jenis-jenis kegiatan sosialisasi yang dapat direalisasikan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Lidartawan juga berpesan kepada Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat untuk meningkatkan kreativitas dalam membuat konten-konten sosialisasi. (er.red/Foto KPU Bali/er/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id – “Seluruh jajaran KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib memahami dan mengentahui Rancangan Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Serentak 2024 secara rinci dan detail pada setiap kegiatan di masing – masing tahapan serta mampu memaparkannya secara confident dihadapan pihak terkait” tegas Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan dalam memimpin jalannya kegiatan morning briefing, Senin (28/3/2022). Kegiatan yang dilaksanakan secara daring tersebut diikuti oleh Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Provinsi Bali dan KPU Kabupaten/Kota se-Bali. Agung lidartawan dalam kesempatan tersebut menyampaikan agar dilakukan pemetaan dan pencermatan kembali terhadap keberadaan RKB pemilihan di setiap Satker terhadap kemungkinan terjadinya rasionalisasi atau pemotongan terhadap nilai anggaran yang sudah dirancang. Masing – masing Divisi harus berhitung lagi dan melakukan sinkronisasi terhadap rincian kegiatan dan kebutuhan anggaran antara KPU Kabupaten/Kota dengan KPU Provinsi Bali. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya pemotongan atau pengurangan anggaran pemilihan, sehingga tidak sampai mengakibatkan terjadinya kegiatan tahapan yang tidak terlaksana, tegasnya. Di lain kesempatan, Agung Lidartawan juga menyampaikan hal yang sama kepada jajaran KPU Provinsi Bali dalam kegiatan Rapat Pleno Rutin Mingguan yang dihadiri oleh Anggota KPU Bali dan para Pejabat Struktural di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Bali terkait Rancangan kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali 2024. (nv.red/Foto KPU Bali/nv/hupmas)

Denpasar, kpu.bali.go.id – Anggota KPU Bali Luh Putu Sri Widyastini menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bali dengan tema “Peningkatan Kapasitas Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif Pada Pemilu Tahun 2024”, Senin, (28/03/2022).   Tema yang diusung kali ini, dilatarbelakangi oleh rendahnya keterwakilan dan keikutsertaan perempuan dalam setiap pembuatan keputusan yang mengakibatkan ketimpangan gender dan hak untuk menyalurkan aspirasi. Keterwakilan perempuan khususnya dalam ranah legislatif pun tergolong rendah dan masih belum memenuhi standar.   Kegiatan yang bertempat di Classroom A Gedung Dharma Negara Alaya, Denpasar tersebut turut mengundang Ketua Bali Sruti Riniti Rahayu sebagai narasumber dengan dihadiri oleh kaum perempuan dari berbagai unsur yang terdiri dari Akademisi, Pengurus Partai Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan stakeholder terkait lainnya.   Anggota KPU Bali Luh Putu Sri Widyastini dalam pemaparannya menyampaikan bahwa kontribusi nyata perempuan merupakan sebuah investasi penting bagi Indonesia. Rendahnya aktivitas politik kaum perempuan memperlihatkan tidak meratanya persamaan hak dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Widyastini pada kesempatan tersebut juga menambahkan bahwa Pemilu kedepannya harus mampu mewujudkan keterwakilan politik kaum perempuan. (hn.red/Foto KPU Bali/an/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum dalam perhelatan kontestasi politik memiliki peranan penting dalam mensukseskan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali, Anggota KPU Provinsi Bali Luh Putu Sri Widyastini berkesempatan hadir sebagai Narasumber dengan pemaparannya mengenai “Peranan KPU dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024”, Jumat (25/03/2022).   Kegiatan FGD yang bertempat di Hotel Puri Nusa Indah, Denpasar tersebut dihadiri oleh beberapa stakeholder terkait khususnya kaum perempuan. Sri Widyastini dalam pemaparannya menyampaikan terkait dasar hukum penyelenggaraan pemilihan umum, sistem pemilihan umum dan peranan KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 serta simulasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada peserta diskusi yang hadir.   Harapannya melalui kegiatan ini, stakeholder terkait dapat mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dan dapat melahirkan insan yang nantinya dapat mewakili suara dan aspirasi rakyat. (hn.red/Foto KPU Bali/an/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id – “Perlu adanya persamaan pemahaman terhadap pelaksanaan digitalisasi nasional dalam mempersiapkan digitalisasi Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024” tegas Ketua KPU RI Ilham Saputra dalam sambutannya sekaligus membuka acara Rapat Koordinasi Digitalisasi Pemilu untuk Digitalisasi Indonesia, bertempat di Hotel Hilton, Nusa Dua, Selasa (22/03/2022) Acara yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU RI , Sekjen KPU RI, Ketua dan Anggota KPU Provinsi di seluruh Indonesia sebagai peserta rapat tersebut, dilaksanakan sebagai upaya KPU RI untuk meningkatkan pelayanan, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 berbasis digital yang berintegritas dan legitimate, sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).  Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan dalam pembukaan acara berkesempatan menyampaikan sambutan selamat datang kepada seluruh peserta rapat dan beberapa undangan yang telah hadir. Lidartawan berharap acara ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses dalam rangka menyukseskan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.  Turut hadir Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, Kementrian/Lembaga yang tergabung dalam Gugus Tugas Keamanan Siber Liasion Officer dan (LO) TI Partai Politik. Pada penghujung acara, Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Johnny Gerard Plate sebagai keynote speaker memaparkan materi mengenai Kesiapan Infrastruktur Internet Indonesia untuk Digitalisasi Pemilu 2024.  (er.red/Foto KPU Bali/er/hupmas)

KPU Provinsi Bali menghadiri undangan rapat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bali perihal pembahasan Komponen Pendanaan Bersama dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang bertempat di Ruang Rapat Kesbangpol Provinsi Bali, selasa (16/03/2022). Rapat yang dibuka oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dewa Putu Mantera yang didampingi oleh Kepala Bidang politik Kesbangpol Provinsi Bali menyampaikan pembahasan pada pertemuan kali ini terkait Pendanaan Bersama Untuk Pemilihan 2024. Untuk persiapan Pemilihan Tahun 2024 diharapkan KPU dan Bawaslu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat agar meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pemilu 2024.  Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan dalam rapat tersebut menyampaikan progres dalam penyusunan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) terutama terkait anggaran teknis. Selain itu, KPU Provinsi Bali juga telah menyiapkan dana rekap untuk Pemilu Serentak Tahun 2024. Lidartawan menghimbau agar dalam waktu dekat dapat dilaksanakan pertemuan serentak mengundang KPU Kabupaten/Kota se-Bali, Bawaslu KPU Kabupaten/Kota se-Bali, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten/Kota se-Bali dalam rangka pembahasan anggaran bersama, sehingga menciptakan efisiensi anggaran.  Pada akhir acara Lidartawan kembali menegaskan agar pembahasan anggaran segera dilaksanakan, mengingat tahapan sudah dimulai pada bulan Juni 2022, dengan membawa draf yang sudah dibicarakan di instansi masing-masing dan Kesbangpol harus sudah mulai merancang kegiatan sosialisasi anggaran. (ps.Red/Foto KPU Bali/er/Hupmas)