Berita Terkini

Denpasar, bali.kpu.go.id - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Badung Gusti Ketut Gede Yusa Arsana Putra, menerima Berita Acara Serah Terima Pinjam Pakai Gedung Graha Pemilu Alaya Giri Nata, yang diserahkan oleh Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, dan disaksikan oleh Ketua KPU Republik Indonesia, Hasyim Asy’ari. Penyerahan berita acara tersebut menjadi momen penting yang disaksikan oleh berbagai pihak terkait, Kamis tanggal 11 Januari 2024 Acara berlangsung di Alaya Giri Nata, jalan Kebo Iwa 39, Badung, dan dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari, Sekjen KPU, Bernad Dermawan Sutrisno, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, Anggota KPU Anak Agung Raka Nakula, Luh Putu Sri Widyastini, dan I Gusti Ngurah Darmasanjaya. Turut hadir juga Ketua Bawaslu RI beserta jajarannya, Pj. Gubernur Bali, Jajaran Forkopimda Badung, Wakil Ketua I DPRD Badung, Kepala OPD terkait di lingkungan Pemkab Badung, PPK se-Badung, serta undangan lainnya. Serah terima Gedung Alaya Giri Nata ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan. Gedung ini diharapkan dapat menjadi sarana perwujudan kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pemilihan yang dilakukan meliputi Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam pidato singkatnya, Bupati Giri Prasta menyampaikan bahwa Gedung Alaya Giri Nata bukan hanya sebagai struktur fisik semata, melainkan juga sebagai simbol komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Badung untuk mendukung KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024. Alaya Giri Nata dihadirkan sebagai bukti nyata bahwa Pemerintah daerah siap memberikan fasilitas yang memadai untuk memastikan kelancaran setiap tahapan Pemilu. Hasyim Asy’ari, Ketua KPU RI, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Bupati Badung atas fasilitas yang diberikan hingga terwujudnya Gedung KPU Badung. Beliau menyatakan bahwa ini menjadi penyemangat bagi KPU untuk melayani lebih baik, terutama dalam memastikan pemilih dapat menggunakan hak pilih dengan baik serta melayani peserta pemilu untuk dapat berkompetisi dengan baik Dalam konteks hirarki, Hasyim Asy’ari menegaskan bahwa keberhasilan Pemilu di Kabupaten/Kota adalah tanggung jawab KPU Kabupaten/Kota. Sebagai acara puncak, dilakukan peresmian Gedung Alaya Giri Nata oleh Ketua KPU Bali, didampingi oleh Sekretaris Jenderal KPU RI, Ketua Bawaslu RI, PJ Gubernur Bali, Bupati Badung, dan Ketua KPU Badung. Acara tersebut juga dirangkai dengan peninjauan ruang kerja KPU Badung dan Bawaslu Badung, menandai dimulainya tugas baru dalam mendukung pelaksanaan Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Badung ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)a  

Denpasar, bali.kpu.go,id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali menjadi narasumber dalam Pelatihan Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024. Acara ini diselenggarakan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan berlangsung di Prime Plaza Hotel & Suites, Sanur-Bali, pada hari Kamis, 11 Januari 2024. Ketua Dewan Pengurus IAPI, Ellya Noorlisyati, membuka kegiatan ini dengan memberikan sambutannya, yang menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan dana kampanye pemilihan umum. Beliau menyampaikan apresiasi khusus kepada KPU Bali yang bersedia berbagi pengalaman dan pengetahuan terkait penyelenggaraan pemilihan umum. Salah satu sorotan utama dari acara ini adalah pemaparan materi tentang pengadaan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Aplikasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA) oleh Kabag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM Provinsi Bali, I Gusti Gede Made Gustem Lasida. Dalam presentasinya, Gustem Lasida memberikan menjelaskan tentang langkah-langkah praktis yang dapat diambil untuk memastikan kelancaran audit laporan dana kampanye. "Kami sangat berterima kasih kepada KPU Bali atas kontribusinya dalam pelatihan ini. Pemilihan umum adalah tonggak demokrasi, dan transparansi dalam pengelolaan dana kampanye sangat penting untuk menjaga integritas proses demokratis," ujar Ellya Noorlisyati. Acara berlanjut dengan sesi tanya jawab yang aktif, di mana peserta dapat berdiskusi langsung dengan narasumber tentang isu-isu terkait audit laporan dana kampanye. Para peserta yang hadir terdiri dari perwakilan akuntan publik, lembaga penyelenggara pemilihan umum, dan pihak terkait lainnya.ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)a   Pelatihan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam kepada para peserta tentang pentingnya audit laporan dana kampanye serta memberikan pandangan praktis dalam mengimplementasikan langkah-langkah audit yang efektif. KPU Bali berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.    

Denpasar, bali.kpu.go.id - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, memimpin Rapat Koordinasi yang berfokus pada pelaporan kampanye dan dana kampanye melalui aplikasi SIKADEKA Pemilu 2024. Acara tersebut dilaksanakan di ruang rapat KPU Bali pada Kamis (4/1/2024). Dalam acara tersebut, Ketua KPU Bali didampingi oleh anggota KPU Luh Putu Sri Widyastini, Anak Agung Raka Nakula, John Darmawan, dan I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya. Para peserta yang turut hadir antara lain Bawaslu Provinsi Bali, Ketua, Anggota Divisi Teknis Penyelenggaraan, dan Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, serta Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten/Kota. Juga turut serta perwakilan dari partai politik dan calon anggota DPD Provinsi Bali. Pada pembukaan acara, Lidartawan menyampaikan pentingnya pelaporan dana kampanye dan berharap agar semua partai politik dan calon anggota DPD dapat menyelesaikan pelaporan tepat waktu. John Darmawan, anggota KPU, menyampaikan beberapa pelanggaran yang terjadi selama masa kampanye, yang kemudian dirangkai dengan pemaparan terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh anggota KPU I Gusti Agus Darmasanjaya. Sengketa hukum yang berkaitan dengan masalah ini juga dibahas oleh Anak Agung Raka Nakula. Rapat Koordinasi ini dipandu oleh Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan, Luh Putu Sri Widyatini didampingi Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, serta Hubungan Masyarakat KPU, Hukum dan SDM, I Gusti Gede Made Gustem Lasida, yang merangkum masukan dari seluruh peserta rapat untuk memastikan kelancaran dan transparansi pelaksanaan Pemilu 2024 di Bali. ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)a

Denpasar, bali.kpu.go.id - Pada 2 Januari 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali melakukan menandatangani Pakta Integritas di Ruang Rapat KPU Bali. Acara ini dihadiri oleh pejabat KPU Provinsi Bali dan bertujuan untuk mengukuhkan komitmen dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak Tahun 2024 dengan penuh integritas. Pakta Integritas ini mencakup berbagai aspek yang esensial untuk menjaga kualitas demokrasi dan memastikan Pemilu berlangsung dengan adil dan jujur. Penandatanganan ini menjadi titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi di Indonesia. Dalam Pakta Integritas tersebut, KPU Provinsi Bali berkomitmen untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak Tahun 2024 berdasarkan prinsip-prinsip asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil secara profesional, efektif, dan efisien. Mereka juga berjanji untuk memenuhi hak konstitusional Warga Negara Indonesia (WNI) untuk menggunakan hak pilihnya dengan baik dan menjaga suara pemilih sesuai dengan Undang-Undang. Salah satu poin penting dari pakta ini adalah penolakan terhadap pemberian, permintaan, dan perjanjian yang menyimpang dari prinsip-prinsip Pemilu Serentak Tahun 2024 yang jujur dan adil. KPU Provinsi Bali juga bersumpah untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu oleh peserta, simpatisan, dan masyarakat. Dalam upaya meningkatkan kualitas Pemilu, KPU Provinsi Bali berjanji untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparsialitas, non-partisan, dan adil. Keputusan kebijakan KPU akan diambil secara kolektif melalui rapat pleno. Pakta Integritas ini juga menegaskan komitmen pejabat KPU Provinsi Bali untuk menjaga integritas lembaga dan individu dengan melaksanakan tata kerja yang jujur, transparan, dan akuntabel. Mereka bersumpah untuk berperan proaktif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak terlibat dalam perbuatan tercela. Sebagai tambahan, KPU Provinsi Bali juga mengingatkan untuk menghindari pertentangan kepentingan, bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas. Mereka juga diharapkan memberikan contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan kepada sesama pegawai di lingkungan kerja. Pakta Integritas ini bukan hanya sebuah simbol, tetapi juga sebuah komitmen nyata untuk menciptakan masa depan demokrasi yang lebih baik. Dengan langkah ini, KPU Provinsi Bali menunjukkan bahwa KPU Bali siap menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, jujur, dan adil, untuk kepentingan negara dan rakyat. (ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)  

Denpasar, bali.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam persiapan pendistribusian logistik pemilu tahun 2024. Acara berlangsung di Banyualit Spa and Resort, Buleleng, dan dibuka oleh Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan. Kamis (21/12/2023) Dalam sambutannya, Ketua KPU Bali mengungkapkan bahwa pemilihan Buleleng sebagai lokasi FGD dilakukan untuk mencegah terulangnya kasus KPU Kabupaten Buleleng pada pemilu sebelumnya. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Buleleng beserta jajaran kesekretariatan. Tiga narasumber kompeten di bidangnya turut hadir, antara lain Kepala Kepolisian Resort Buleleng yang diwakili Kasubbag Bag Ops Resort Buleleng, I Dewa Made Widhiyasa, Kejaksaan Negeri Buleleng, dan Badan Kesbangpol Pemerintah Kabupaten Buleleng. Turut hadir pula PPK dan PPS Kabupaten Buleleng. Diakhit acara, penyampaian kesimpulan oleh Kabag Keuangan, Umum, dan Logistik, Santi Chovarida. Acara ditutup dengan arahan dari Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Gede Agung Lidartawan, yang menekankan tagline logistik "No Mastake Zero Accident," dengan harapan agar tidak ada kesalahan selama proses distribusi logistik pemilu.ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)a

Denpasar, bali.kpu.go.id-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali menggelar acara Media Gathering Jurnalis Pemilu dengan tema "Pemilu sudah dekat, ini datanya" pada Hari Selasa, 19 Desember 2023. Acara ini berlangsung di Duta Orchid Garden dan dihadiri oleh berbagai media.  Selasa (19/12/2023) Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, membuka kegiatan tersebut dengan kata sambutan yang memaparkan pentingnya acara ini dalam rangka mendekati pemilu serentak.  "Ini adalah hal yang penting dilakukan menuju pemilu serentak, kita akan memberikan informasi yang ter up to date dari pemilu ini." Selanjutnya, masing-masing divisi KPU Bali menyampaikan informasi dan pencapaian yang telah mereka raih dalam persiapan menuju pemilu. Lidartawan menekankan pentingnya menjaga kualitas pemilu dan meminta bantuan dari seluruh media yang hadir. "Disini akan dipaparkan mengenai seluruh kinerja yang telah dikerjakan, mohon bantuan kepada bapak ibu media untuk menjaga kualitas pemilu, dan dari segala macam berita palsu/Hoax," tambahnya. Acara ini juga menjadi forum diskusi dan ngorbol bareng antara KPU Bali dan media. Diharapkan, kolaborasi ini dapat membantu menjaga integritas pemilu dan mencegah penyebaran berita palsu atau hoaks. KPU Bali mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama demi terciptanya pemilu yang adil, bersih, dan transparan. Media Gathering ini menjadi langkah positif dalam membangun komunikasi yang baik antara KPU Bali dan media, serta memberikan ruang untuk berbagi informasi yang akurat dan terpercaya menjelang pemilu serentak.ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)