Berita Terkini

Denpasar, bali.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali menerima kunjungan tim peneliti dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung pada Senin, 7 Juli 2025. Kunjungan ini dalam rangka pelaksanaan tugas wawancara dan pencarian data untuk penelitian ilmiah. Kedatangan tim peneliti diterima langsung oleh Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, di ruang kerjanya. Penelitian yang dilaksanakan mengusung judul “Komparasi Komunikasi Politik dalam Pilkada Langsung dan Pilkada Perwakilan Menuju Demokrasi yang Berkualitas”. Salah satu objek penelitian adalah penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali. Tim peneliti terdiri dari Ketua Tim Prof. Dr. H. Mahi M. Hikmat, M.Si., dan anggota Prof. Dr. H. Agus Salim Mansyur, M.Pd. Dalam kunjungan tersebut, tim melakukan wawancara mendalam untuk menggali informasi mengenai proses komunikasi politik yang dijalankan dalam penyelenggaraan pilkada di Bali. Pada kesempatan itu, Agung Lidartawan memaparkan penyelenggaraan Pilgub Bali, termasuk berbagai terobosan dan ide yang telah dilakukan KPU Bali untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Ia berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan tata kelola pemilu yang lebih baik di masa mendatang. (ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id - Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan menghadiri kegiatan Paruman Agung Pasikian Yowana Bali Tahun 2025 pada hari Sabtu, 5 Juli 2025. Acara ini diadakan di Balai Budaya Giri Nata Mandala, Puspem Badung. Tema yang diangkat dalam Paruman Agung kali ini adalah “Yowana Negara Swatantra (Pemuda Mandiri, Negara Berdikari)”, yang bertujuan untuk memperkuat peran pemuda Bali dalam menjaga dan mengembangkan adat serta budaya Bali. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ajang evaluasi terhadap program kerja yang telah dilaksanakan oleh Pasikian Yowana Bali selama ini, serta menyusun kebijakan strategis untuk lima tahun ke depan (2025–2030). Dalam acara ini, dilakukan pemilihan Prajuru Pasikian Yowana Bali untuk masa bakti 2025–2030 secara demokratis. Kegiatan ini turut hadir Wakil Gubernur Provinsi Bali, I Nyoman Giri Prasta, Forkopimda Provinsi Bali, Instansi Vertikal Provinsi Bali, Bupati/Walikota se-Bali, serta Organisasi Kepemudaan. (ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)  

Denpasar, bali.kpu.go.id - KPU Provinsi Bali mengikuti Rapat Penyusunan Laporan Wasdal Semester I Tahun 2025 secara zoom. Rapat ini dihadiri oleh Sekretaris KPU Provinsi Bali, Kabag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Provinsi Bali, Kasubag Umum dan Logistik KPU Provinsi Bali, Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten/Kota se-Bali, dan operator SIMAN di lingkungan KPU Provinsi Bali dan KPU Kabupaten/Kota se-Bali. Jumat(4/7/2025). Sekretaris KPU Provinsi Bali, I Made Oka Purnama membuka Rapat sekaligus membuka acara. Oka Purnama menekankan pentingnya penyusunan laporan Wasdal yang akurat dan tepat waktu. Beliau juga mengingatkan bahwa KPU Provinsi Bali harus mempertahankan prestasinya di tingkat nasional. Rapat zoom dimulai dengan sambutan dari Kabag Pengelola BMN, Saipul Bahri yang menyampaikan "Walaupun kegiatan pemilu sudah landai tetapi belum tentu kegiatan kita renggang, karena kegiatan kita berkaitan dengan rutinitas, mei kita menyelsaikan laporan keuangan yang belum dapat hasil opininya, kemarin kita juga melakukan rapat entri meeting PDTT, dan laporan pengelolaan BMN kita juga harus selesaikan." Tujuan rapat ini adalah untuk memastikan bahwa laporan Wasdal semester I tahun 2025 dapat disusun dengan akurat dan tepat waktu. Dengan demikian, KPU Provinsi Bali dan KPU Kabupaten/Kota se-Bali dapat mempertahankan prestasi terbaik di tingkat nasional. (ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)  

Denpasar, bali.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester I Tahun 2025 pada Jumat, 4 Juli 2025, bertempat di Ruang Rapat Kantor KPU Provinsi Bali. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Gede Agung Lidartawan, dan dihadiri oleh jajaran KPU, perwakilan instansi vertikal, dinas terkait, serta partai politik. Dalam sambutannya, Agung Lidartawan menegaskan bahwa PDPB merupakan program strategis nasional yang tetap dilaksanakan meski tanpa anggaran khusus. Tujuannya adalah memastikan data pemilih selalu mutakhir, termasuk mendata pensiunan TNI dan Polri agar kembali mendapatkan hak pilihnya. Data pemilih yang dihimpun tidak hanya bersumber dari Daftar Pemilih Tetap (DPT), tetapi juga dari Disdukcapil, BPS, dan BPJS. Proses verifikasi di lapangan dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan bantuan mantan PPK dan PPS. Dalam proses ini ditemukan kasus unik, seperti warga yang masih hidup namun tercatat meninggal, akibat kesalahan pencatatan maupun penyalahgunaan dokumen. Rapat juga diisi dengan pembacaan Berita Acara Nomor 56/PL.01.2-BA/51/2025 dan Keputusan KPU Provinsi Bali Nomor 120 Tahun 2025 terkait hasil rekapitulasi PDPB Semester I, oleh Anggota KPU Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya. Beberapa masukan disampaikan oleh peserta rapat, di antaranya dari Bawaslu, Dinas Dukcapil, Kesbangpol, hingga partai politik, yang menyoroti pentingnya akurasi dan kolaborasi antarlembaga. KPU Bali menegaskan komitmennya untuk terus memperbarui data pemilih secara rutin, baik di tingkat provinsi setiap semester maupun tingkat kabupaten/kota setiap triwulan. Dengan data yang lebih akurat dan inklusif, diharapkan pelaksanaan pemilu mendatang dapat berjalan lebih baik dan demokratis. (ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)  

Denpasar, bali.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali memutar dan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Pancasila setiap hari pada pukul 10.00 WIB. Saat lagu dan Pancasila berkumandang, seluruh kegiatan di kantor KPU Bali harus dihentikan sementara. Baik pegawai, pimpinan, maupun pengunjung yang sedang berada di lingkungan KPU Bali diwajibkan berdiri tegak selama sekitar 10 menit untuk menghormati lagu kebangsaan.Jumat 04/07/2025 Langkah ini dilakukan sebagai upaya menanamkan dan memupuk semangat nasionalisme di lingkungan kerja KPU Bali. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada Kamis, 13 Maret 2025, KPU Bali melengkapi kegiatan tersebut dengan pembacaan teks Pancasila setelah lagu Indonesia Raya diputar. Kewajiban untuk berdiri dalam sikap hormat tidak hanya berlaku bagi pegawai atau pimpinan KPU Bali, tetapi juga bagi tenant dan tamu yang kebetulan hadir di lokasi pada saat lagu diperdengarkan. Semua pihak diminta menunjukkan sikap penghargaan terhadap simbol negara tersebut. (ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)  

Denpasar, bali.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali dan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada Jumat, 4 Juli 2025, di Ruang RPP Kantor KPU Provinsi Bali. Penandatanganan ini dihadiri Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan, Sekretaris KPU Provinsi Bali, perwakilan AIPI, pejabat struktural, dan staf pelaksana. Selain penandatanganan PKS, agenda rapat juga membahas persiapan Seminar Nasional bertema “Pemilu yang Mengedepankan Persatuan Indonesia dan Kaji Ulang UUD NRI 1945” yang akan digelar pada 10 Juli 2025 di Universitas Warmadewa. Seminar ini direncanakan berlangsung dalam dua sesi, dengan total peserta mencapai sekitar 180 orang. Sesi pertama menghadirkan empat narasumber utama: Prof. Dr. Drs. A.A Gede Oka Wisnu Murti, M.Si; Dr. H. Alfira Salamm, APU (Ketua Umum AIPI Pusat); Reni Suwarno, Ph.D; dan I Dewa Agung Gede Lidartawan, S.TP., M.P. Sesi kedua akan dibagi dalam empat kelompok diskusi dengan masing-masing satu narasumber dan satu moderator, sehingga untuk keseluruhan rangkaian diperlukan total lima moderator. Kerja sama antara KPU Bali dan AIPI ini difokuskan pada bidang edukasi kepemiluan melalui kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik. Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, menegaskan bahwa sinergi ini bertujuan memperkuat pemahaman publik sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. “Pada saat kajian apapun, kami akan mengundang AIPI sebagai narasumber, pembicara atau moderator. Ini sudah berjalan di berbagai universitas,” ujar Lidartawan. Beliau juga menyampaikan harapan agar kerja sama ini tidak hanya bermanfaat bagi KPU dan AIPI, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat luas dan seluruh pemangku kepentingan. Kegiatan sosialisasi hasil kerja sama ini direncanakan dilaksanakan secara berkelanjutan, berbasis ilmiah, dan partisipatif untuk mendukung penguatan demokrasi di Bali. (ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)