Berita Terkini

Denpasar, bali.kpu.go.id, Ketua KPU Hasyim Asy’ari Mendorong Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Seminar Nasional FISIP Warmadewa, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari menjadi narasumber utama dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Warmadewa di Bali pada Kamis (14/12/2023). Dalam seminar bertema "Menjaga Integritas Demokrasi dalam Pemilu Serentak 2024," Hasyim Asy’ari menyoroti pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik untuk memastikan proses pemilu yang transparan dan akuntabel.   Hasyim Asy’ari menjelaskan bahwa prinsip-prinsip good governance, termasuk transparansi dan akuntabilitas, merupakan elemen kunci dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam konteks pemilu, ia menekankan bahwa UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 telah mengadopsi standar asas-asas good governance sebagai bagian integral dari penyelenggaraan pemilu.   Dalam pemaparannya, Kepala KPU juga menekankan bahwa menjaga integritas demokrasi dalam Pemilu Serentak 2024 bukanlah tanggung jawab semata-mata KPU. Ia menegaskan bahwa hal tersebut merupakan tugas bersama yang melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, lembaga pemerintahan, dan semua elemen yang terlibat dalam proses pemilu.ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id-Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar sukses menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema "Mewujudkan Pemilu yang Demokrasi dan Bermartabat". Acara ini dilaksanakan secara hybrid di Aula Ganesha Gedung Rektorat Lantai 4 Universitas Mahasaraswati Denpasar pada hari Kamis, 14 Desember 2023. Seminar tersebut memiliki tujuan utama untuk membimbing dan mempersiapkan mahasiswa terkait Pemilu 2024, dengan menghadirkan para ahli dan praktisi di bidang hukum serta pemilihan umum. Keynote Speaker dalam acara ini adalah Hasyim Asy’ari, S.H., M.Si., Ph.D., Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI). \Para narasumber yang turut berkontribusi dalam seminar ini antara lain I Dewa Agung Gede Lidartawan, S.TP., M.P., Ketua KPU Provinsi Bali; Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum., Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana; serta Dr. Abdul Kadir Jaelani, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Moderator yang memandu jalannya seminar adalah Ni Wayan Dita Maharani, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar. Diskusi yang intens dan informatif mencakup berbagai aspek terkait pemilu, demokrasi, serta nilai-nilai bermartabat dalam konteks pemilihan umum. Seminar nasional ini menjadi momentum penting dalam mempersiapkan mahasiswa menghadapi Pemilu 2024, menggali wawasan dari para ahli di bidangnya, dan menjadikan demokrasi sebagai fondasi kuat bagi kemajuan bangsa. Universitas Mahasaraswati Denpasar berharap bahwa kegiatan ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pemahaman mahasiswa tentang pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi serta meningkatkan kualitas Pemilu yang demokratis dan bermartabat. ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id-Ketua. KPU RI, Hasim Asy’ari mengunjungi Gudang Logistik KPU Denpasar, yang berlokasi di GOR Kompyang Sujana (Lapangan Buyung) di Jalan Gunung Agung, Denpasar Utara pada, Rabu (13/12/2023) malam pukul 22.00 Wita. Hasyim dan rombongan KPU RI didampingi Ketua KPU KPU Bali, Anggota KPU Bali dan Sekretaris KPU Bali serta jajaran KPU Denpasar mengecek kesiapan logistik Pemilu 2024 di Bali khususnya Kota Denpasar.  Kunjungan ke Gudang Logistik KPU Denpasar merupakan agenda pertama Ketua KPU RI di Bali  dan tinjauan logistik pemilu pada Rabu malam ini hanya ke gudang KPU Denpasar.  Hasyim menjelaskan, kedatangannya memang dibuat mendadak atau direncanakan dalam hitungan beberapa jam sebelum mendarat di Bali. "Ini untuk menunjukkan teman-teman KPU di daerah masih stand by bekerja," ungkap Hasyim. Pada kesempatan ini, Hasyim mengecek kondisi para petugas pelipatan surat suara dan surat suara yang sudah terlipat di dalam box yang sudah terkode dan memiliki QR code. Hasyim menambahkan Untuk seluruh jenis surat suara KPU menargetkan harus sudah ada di gudang KPU Kabupaten/Kota paling lambat 11 Januari 2024.   Dalam pendistribusian logistik, Hasyim menyampaikan bahwa KPU sudah dari tahun lalu memetakan daerah TPS yang masuk kategori terjauh, terpencil, terpencil, hingga terluar. “KPU sejak  tahun lalu sudah koordinasi dengan kepolisian dan TNI untuk meminta dukungan baik personel, moda transportasi dan lain-lain untuk mendistribusikan logistik pemilu yang sudah di packing dalam bentuk kotak-kotak suara menuju TPS-TPS itu,” ucap Hasyim. Terkait Pemilu di luar negeri, Hasyim menyampaikan surat suara untuk pemilih luar negeri sudah dicetak semua dan sudah dikirim ke 128 Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN). “Cetak surat suara pemilu luar negeri, melayani pemilih sekitar 1.750.000 warga itu sudah dicetak semua, dilipat, dan dikirim. Ke 128 panitia pemilihan luar negeri (PPLN), yang diutamakan kloter pertama yang jaraknya jauh," ucap Hasyim. Kunjungan Hasyim kali ini merupakan rangkaian kegiatan Ketua KPU RI Sebagai Narasumber pada Universitas Swasta Mahasaraswati dan Universitas Warmadewa Denpasar.ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali turut serta dalam kegiatan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan buku daftar alokasi Transfer ke Daerah (TKD) secara digital untuk tahun anggaran 2024 Provinsi Bali. Acara berlangsung di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, pada Senin pagi. (11/12/2023) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Bali membuka acara dengan menyampaikan laporan awal. Proses penyerahan DIPA dan TKD dilakukan oleh Pejabat Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya yang didampingi oleh Ketua DPRD Provinsi Bali dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Bali.   Sebagai bagian dari upaya menjaga integritas, dilakukan penandatanganan fakta integritas oleh para pihak terkait. Kemudian, Pejabat Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, menyampaikan kata sambutan. "Marilah kita bekerja keras, bersinergi, dan bahu-membahu dalam mengelola APBN dan APBD agar dapat digunakan secara optimal sebagai kebijakan untuk melindungi masyarakat, menjaga stabilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi," ujar Pejabat Gubernur Bali. Acara ini menandai langkah awal dalam persiapan implementasi program dan proyek yang akan dilaksanakan di Provinsi Bali pada tahun 2024. Dengan penggunaan teknologi digital dalam penyerahan DIPA dan TKD, diharapkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran dapat semakin ditingkatkan. ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali menggelar Rapat Koordinasi Kampanye dan Dana Kampanye untuk Pemilu 2024 di Mercure Hotel Sanur pada Sabtu (9/12/2023). Acara ini dihadiri oleh berbagai Partai Politik dan Calon Anggota DPD Bali Pemilu 2024. Rapat Koordinasi, yang dibuka oleh Anggota KPU Bali, Anak Agung Raka Nakula, menghadirkan dua narasumber yang berkompeten di bidangnya. Pertama, Soelistijono, S.I.K., M.H., Kepala Biro Operasi Polda Bali, dan kedua, I Dewa Nyoman Rai Dharmadi, S.H., M.Si., Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali. Agung Nakula menyampaikan bahwa partai politik dan calon DPD diminta untuk berkoordinasi dengan KPU jika menghadapi permasalahan di lapangan. Semua permasalahan akan dibahas bersama-sama dengan narasumber yang hadir. Soelistijono, dalam pemaparan materi, menekankan peran Polri dalam tahapan kampanye. Dalam konteks keamanan, Polri bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh proses pemilu berjalan lancar, aman, dan sukses. Ia juga mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam menjaga keamanan pemilu. I Dewa Nyoman Rai Dharmadi menambahkan bahwa di lapangan, pemasangan baliho dan atribut kampanye tidak selalu sesuai aturan. Oleh karena itu, diperlukan standarisasi pemasangan baliho untuk setiap peserta kampanye. Sesi tanya jawab dan diskusi menjadi bagian penting dalam pertemuan ini. Dilanjutkan dengan pemaparan Aplikasi SIKADEKA pada sesi kedua oleh G. Manggala Perdana Jaya dari KPU Bali. Acara ditutup oleh Ketua KPI Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawa, menandai akhir dari Rapat Koordinasi yang bertujuan meningkatkan pemahaman dan koordinasi antara KPU, partai politik, dan calon DPD dalam menyelenggarakan kampanye Pemilu 2024 di Bali. Agung lidartawan juga menyampaikan KPU Provinsi Bali akan menjadwalkan terkait konsultasi masalah yang dialami dari admin ataupun LO partai politik dan calon anggota DPD, agar rekan-rekan yang lainnya mudah memahami dan mengerti menggunakan sistem SIKADEKA. ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)  

Denpasar, bali.kpu.go.id-Pada pembukaan Rapat Koordinasi Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali dan Kepolisian Daerah Bali, Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, menegaskan bahwa dukungan terhadap Polda Bali tidak perlu diragukan lagi. Ia juga menegaskan bahwa target-target yang baik di Pilkada maupun Pemilu sebelumnya akan diterapkan kembali untuk kelancaran Pemilu 2024. Berlangsung di Big Garden Corner, Jumat 8 Desember 2023 Dalam kesempatan tersebut, Agung Lidartawan mengumumkan kebijakan baru terkait APK KPU. KPU Bali tidak lagi memfasilitasi zona-zona pemasangan baliho, melainkan hanya memfasilitasi pembuatan 3 buah baliho yang mencakup DPRD Provinsi, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden dengan lokasi di Provinsi. Selain itu, Lidartawan mengingatkan para peserta terkait pose berfoto, dengan menekankan pentingnya menjaga kebiasaan jempol atau dua jari (Peace) saat berfoto. Ia menyatakan bahwa hal ini perlu dijaga karena terkadang, tanpa disadari, tindakan tersebut dapat mengajak orang dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Wakapolda Bali, Brigjen Pol Dr. I Gusti Kade Budhi Harryarsana, mewakili Kapolda Bali yang berhalangan hadir, menyampaikan sambutan Kapolda yang menekankan tugas Kepolisian dalam mengawal dan mengawasi agar seluruh rangkaian pemilu dapat berjalan lancar. Hal ini mencakup pengelolaan data, penegakan hukum, pemantapan SDM, serta pemantapan sarana prasarana sesuai dengan sinergitas yang ditandatangani dengan KPU RI. Kapolda Bali melalui sambbutann yang dibacakan oleh Wakapolda Bali berharap bahwa sinergi antara Polda Bali dan KPU dapat menjadi lebih dari seremonial semata. Ia menegaskan harapan agar Pemilu 2024 dapat menjadi lebih baik dari pemilu sebelumnya. Kapolda juga menekankan kepada anggota Polda Bali untuk menjaga netralitas dan menghindari segala bentuk tawar-menawar. Semua yang seharusnya dilakukan, kata Kapolda, harus dilaksanakan dengan tegas dan tanpa kompromi. ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)