Berita Terkini

"Setelah dilakukan pengundian, didapatkan, jika pasangan Cokorda Gede Putra Nindia dan AA. Ngurah Agung (Ning) yang diusung oleh Partai Golkar, mendapatkan nomor urut 1. Sedangkan pasangan kandidat AA. Gede Agung Bharata dan I Made Mahayastra (Bagus 12), yang diusung Partai PDIP dan Demokrat, mendapatkan nomor urut 2," ujar Ketua KPUD Gianyar, AA. Gede Putra, saat ditemui di Balai Budaya, Gianyar, Kamis 20 September 2012. Penetapan nomor urut tersebut adalah hasil final yang bersifat mengikat dan tidak bisa diubah. Ketua KPU Kabupaten Gianyar menjelaskan nomor urut tersebut resmi dan akan digunakan dalam surat suara oleh KPU Gianyar pada saat pencoblosan tanggal 4 November 2012.   Bupati Gianyar, Tjokorda Oka Sukawati (Cok Ace) dalam sambutannya berpesan pada kedua pasangan kandidat, agar dalam Pemilukada Gianyar, yang berlangsung 4 November 2012, diharapkan, masing-masing tim pemenangannya untuk tetap menjaga kekondusifan Gianyar. Mengingat, tak jarang, di momen tersebut, kerap terjadi gesekan-gesekan antar pendukung. "Siapapun yang nantinya terpilih. Saya minta bisa memimpin Kabupaten Gianyar dengan baik. Dan saya pinta, masing-masing tim pemenangan dan juga pasangan kandidat, untuk menjaga kekondusifan Gianyar," pungkas Cok Ace.                    

Pakta Integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang, dan peran sesuai peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Penandatanganan pakta integritas oleh KPU Bali merupakan salah satu wujud KPU Bali untuk mengoptimalkan kinerja dalam pelaksanaan Pemilu ke depan. Penandatanganan pakta integritas diselenggarakan di Ruang rapat KPU Provinsi Bali pada hari Senin, 9 Juli 2012 yang dihadiri Lembaga, Ormas, LSM dan media serta Ketua KPU Kabupaten/Kota Se-Bali. Setelah ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Bali, lampiran Pakta integritas kemudian ditandatangani oleh para saksi yang terdiri dari Lembaga, ormas dan LSM, seperti Panwaslu Provinsi Bali, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Provinsi Bali, Komisi Informasi (KIP) Bali, Majelis Utama Desa Pekraman (MUDP) Bali, Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Yayasan Bali Sruti, Yayasan Manikaya Kauci, dan WALHI. "KPU Bali telah menetapkan hari Nyoblos Pemilukada Provinsi Bali pada tanggal 15 Mei 2013" demikian disampaikan Ketua KPU Provinsi Bali dalam kesempatan yang baik tersebut. Dalam sosialisasi dijelaskan pula mengenai tahapan penting dalam Pemilukada Provinsi Bali, tata cara pencalonan, dan anggaran Pemilukada Provinsi Bali 2013. Pada Bulan April lalu, untuk mendukung pelaksanaan Pemilukada Provinsi Bali, KPU Bali meluncurkan Daftar Pemilih Online (DPT Online). Dengan diterapkannya sistem online diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi para pemilih dalam mengakses segala informasi yang berhubungan dengan Daftar Pemilih. "Seluruh divisi dari regulasi, teknis, sosialisasi, logistik dan antar lembaga harus mempersiapkan diri agar dapat menghasilkan Pemilukada yang berkualitas."demikian tambahnya. Selain itu beliau berharap tidak ada perubahan peraturan atau undang-undang menjelang Pemilukada 2013.

Provinsi Bali pada tahun 2010 telah menyelenggarakan Pemilukada serentak di 5 Kabupaten/Kota, diantaranya Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Bangli dan Kabupaten Karangasem kemudian dilanjutkan pada akhir tahun 2010, diselenggarakannya Pemilukada di Kabupaten Jembrana. Tahun 2011 merupakan persiapan bagi KPU Kabupaten Buleleng untuk melaksanakan Pemilukada. Tahapan Pemilukada Buleleng dilaksanakan pada Bulan Desember 2011 dan hari pemungutan dan penghitungan suara jatuh pada bulan Mei 2012. Kabupaten Gianyar kemudian menyusul memulai tahapan pada Bulan April 2012 dan hari pemungutan dan penghitungan suara jatuh pada bulan November 2012. Dengan telah terselenggaranya Pemilukada di hampir seluruh Kabupaten/Kota di Bali, KPU Bali melakukan evaluasi pelaksanaan Pemilukada tahun 2010 s/d 2012 untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dan permasalahan yang dihadapi serta solusi yang diambil oleh KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan tahapan Pemilukada.

Pada hari Senin, tanggal 18 Juni 2012, KPU Provinsi Bali mengundang Sekretaris, Operator SAK dan SIMAK BMN KPU Kabupaten/Kota se-Bali untuk mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut TP BPK RI atas Laporan Keuangan KPU Tahun 2011 dan Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2012 yang bertempat di Ruang Rapat KPU Provinsi Bali. Dalam kesempatan tersebut hadir Anggota KPU RI , Juri Ardiantoro, M.Si , Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat KPU RI, Susilo Hadi dan 2 orang staf Bagian Umum dan Keuangan KPU RI.

(KPU Kab. Gianyar, 15 Juni 2012) Gianyar – Dalam rangka memantapkan kinerja PPK dan PPS beserta sekretaris PPK dan PPS, KPU Gianyar mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembekalan Administrasi Keuangan, Sosialisasi dan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilukada tahun 2012. Acara ini dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Gianyar  A.A. Gde Putra, SH. MH. dan dihadiri oleh Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Kabupaten Gianyar, Panwaslu Kabupaten Gianyar, Anggota dan Sekretaris PPK serta Anggota dan Sekretasis PPS Kabupaten Gianyar,  pada hari kamis kemarin (14/6). Bimbingan teknis ini diselenggarakan selama dua hari yakni kamis (14/6) sampai hari ini (jumat, 15/6) di Ruang Sidang I Kantor Bupati Gianyar pada pukul 09.00 wita. Acara yang berlangsung sampai pukul 14.30 wita itu, diikuti oleh 83 orang peserta dari PPK dan PPS. Dalam sambutannya, Ketua KPU Kabupaten Gianyar menyampaikan " KPU, PPK dan PPS diharapkan dapat bekerja sama supaya pelaksanaan Pemilukada berjalan dengan baik dengan menjalin komunikasi antara penyelenggara pemilukada dengan pejabat yang berwenang di wilayah masing – masing. PPK dan PPS diharapkan bekerja dengan maksimal dan tidak sebatas bekerja diatas meja tetapi, langsung turun ke lapangan." Lebih lanjut disampaikan bahwa antara KPU, PPK dan PPS adalah satu keluarga, maka segala sesuatu harus bersifat terbuka dan saling koordinasi sehingga dapat terjalin komunikasi yang baik. Penyelanggara diharapkan tidak bermain – main dalam hal pemutakhiran data pemilih, karena data pemilih selama ini selalu menjadi hal yang dipermasalahkan. Dalam acara Bimtek ini, yang bertindak sebagai pengisi materi adalah anggota KPU (I Gede Ngurah Hartawan, SIP dan Drs. I Nyoman Gede Anggawarsa) dan sekretaris KPU(Pande Putu Sunarta, SH. MM.).

Guna menyamakan persepsi dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2011 bagi KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali, KPU menyelenggarakan Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) dan AKIP selama 2 hari, 12-13 Juni 2012 di Hotel Nirmala Denpasar. Rapat Monev dihadiri 57 orang peserta dari KPU Kabupaten/Kota. Dalam acara tersebut hadir narasumber dari Tim Monev Setjen KPU RI, diantaranya Dra. Nur Indah Wahyuningsih, MM (Kabag Monitoring dan Evaluasi Biro Perencanaan dan Data), Endah Pienamawati, S.Kom (Kasubbag Evaluasi dan Dokumentasi Biro Perencanaan dan Data), dan Andi Mahira, S.Kom (Staf pelaksana Biro Perencanaan dan data). Selain itu Sekretaris KPU Provinsi Bali, Putu Arya Gunawan, SH., juga memberikan pemaparan mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2011 dan realisasi anggaran Tahun 2012 KPU Kabupaten/Kota se-Bali.   Secara umum, urgensi dari diselenggarakannya rapat ini adalah dipicu oleh rendahnya serapan anggaran secara nasional yang dialami Pemerintah dalam 3 (tiga) tahun belakangan ini. Penyebab kelambatan antara lain adanya masalah dalam perencanaan anggaran, disamping rumitnya prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah. "Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah kemudian berupaya mengambil langkah-langkah percepatan penyerapan anggaran melalui 3 (tiga) aspek, yakni penyempurnaan peraturan dan mekanisme penganggaran, peningkatan frekuensi pelatihan SDM dari kementrian/Lembaga, dan mengevaluasi serapan anggaran setiap satuan kerja seperti yang kita laksanakan saat ini, untuk mengembangkan kemampuan perencanaan dan penganggaran", demikian dikatakan dalam sambutan Ketua KPU Bali,I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, SH., MH yang dibacakan oleh Anggota KPU Provinsi Bali Ni Putu Ayu Winariati, SP.   Dengan terlaksananya Rapat Monev Renja dan AKIP diharapkan tersusunnya Laporan pelaksanaan kegiatan Triwulan berdasarkan PP Nomor 39 Tahun 2006 dengan Aplikasi dan Matriks Monitoring RKP serta mengetahui kendala dalam serapan anggaran pelaksanaan kegiatan tahun 2011 dan sekaligus solusinya untuk serapan tahun 2012.