Berita Terkini

Dalma rangka mengisi Formasi CPNS Tahun Anggaran 2009/2010 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, membuka Kesempatan bagi Warga Negara Republik Indonesia, pria dan wanita lulusan Sarjana (S1) dan Diploma III (D-III) sebagaimana telah ditetapkan dengan keputusan MENPAN Nomor 290 tahun 2009, tanggal 10 september 2009, untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Nwgri Sipil (CPNS) di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Bali, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota se-Bali. Informasi Lebih lengkap klik disini

Hasil Sementara Tanggal 11 Juli 2009, Jika ingin mendownload silahkan klik disini  

Komisi Pemilihan Umum akhirnya menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara partai politik dalam Pemilu Legislatif 9 April lalu, meskipun dengan sejumlah catatan. KPU memutuskan untuk tidak menunggu proses penghitungan ulang di Kabupaten Nias Selatan yang masih berlangsung hingga saat ini dan tetap menggunakan data penghitungan sebelumnya. "Dengan segala hormat terhadap seluruh saksi partai politik dan rasa tanggungjawab terhadap proses ketatanegaraan dan nasib bangsa, rekapitulasi di Nias Selatan kami sahkan," kata anggota KPU I Gusti Putu Artha di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Sabtu (9/5/2009). Putu menambahkan rekapitulasi suara di Nias Selatan yang meliputi Kecamatan Amandraya, Lolowau, Lotomatua, Teluk Dalam, Bomo dan Lahusa diterima dengan catatan, yaitu mempersilahkan saksi partai mencatat keberatan mereka. Dengan penetapan tersebut maka, lengkaplah sudah rekapitulasi di 33 Provinsi dan 77 daerah pemilihan. Hasil akhirnya tidak jauh berbeda dengan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei yaitu Partai Demokrat tampil sebagai kampiun. Dari 38 partai politik nasional, hanya 9 partai yang memenuhi ambang batas perolehan suara 2,5 persen. Sementara 29 partai lainnya harus tersingkir. Berikut perolehan 9 partai politik tersebut secara lengkap.    Nama Partai  Perolehan Suara  Persentase Suara  Jumlah Kursi DPR  Partai Demokrat  21.703.137  20,85%  148 Partai Golkar  15.037.757  14,45%  108 PDI-Perjuangan  14.600.091  14,03%  93 PKS  8.206.955  7,88%  59 PAN  6.254.580  6,01%  42 PPP  5.533.214  5,32%  39 PKB  5.146.122  4,94%  26 Gerindra  4.646.406  4,46%  30 Hanura  3.922.870  3,77%  15 JAKARTA, Okezone.com —

MODEL DC-1 DPD.pdf MODEL DC-1 DPR.pdf MODEL DC-1 DPRD PROV (BALI 1).pdf MODEL DC-1 DPRD PROV (BALI 2).pdf MODEL DC-1 DPRD PROV (BALI 3).pdf MODEL DC-1 DPRD PROV (BALI 4).pdf MODEL DC-1 DPRD PROV (BALI 5).pdf MODEL DC-1 DPRD PROV (BALI 6).pdf MODEL DC-1 DPRD PROV (BALI 7).pdf MODEL DC-1 DPRD PROV (BALI 8).pdf MODEL DC-1 DPRD PROV (BALI 9).pdf Hasil Penghitungan Suara Nasional  

Jakarta,Sebanyak 26 Organisasi Masyarakat Sipil/Civil Society Organizations (CSO’s) akan menjadi agen sosialisasi KPU dalam mensosialisasikan Pemilu kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Ke-26 organisasi ini akan memfokuskan sosialisasi Pemilu dan Pendidikan Pemilih kepada pemilih pemula, perempuan, masyarakat marjinal dan pemilih dengan kebutuhan khusus (penyandang cacat, pemilih di daerah terpencil, dan kelompok lain yang terpinggirkan). Ketua KPU Abdul Hafiz Anshari mengatakan, KPU saat ini sudah dan sedang giat-giatnya melakukan sosialisasi secara berjenjang mulai dari provinsi, kabupaten/kota hingga ke desa-desa. "Kegiatan ini diharapkan lebih memaksimalkan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang selama ini dianggap belum maksimal," ujar Hafiz pada acara pengumuman 26 CSO’s yang akan menjadi pelaksana sosialisasi Pemilu dan Pendidikan Pemilih kepada masyarakat, di Hotel Borobudur, Jakarta (26/02). Point-point penting yang harus disosialisasikan menurut Hafiz adalah tata cara penandaan surat suara, kapan hari dan tanggal pemilihan, dan Pendidikan Pemilih mengenai pentingnya Pemilu sebagai sarana efektif untuk kemajuan bangsa. Mengenai penandaan, sosialisasi tetap satu kali (pada nama calon), namun apabila ditemukan penandaan lebih dari satu kali (menandai calon dan partai politiknya) dianggap sah. "Sosialisasinya tetap satu kali (pada nama calon)," jelas Hafiz. Mengenai tata cara penandaan, sosialisasinya adalah mencentang, mencontreng (√ ) atau sebutan lainnya. Namun, jika ditemukan bentuk pemberian tanda lain pada surat suara, seperti tercoblos, tanda silang (x), tanda garis datar (-), atau karena keadaan tertentu, sehingga tanda centang (√ ) atau sebutan lainnya menjadi tidak sempurna yaitu dalam bentuk (/) atau (), suara tetap dianggap sah. Pendidikan Pemilih bertujuan agar masyarakat tidak hanya memahami teknis Pemilu, tetapi juga hal substantif dari Pemilu. "Satu suara nilainya sangat besar. Orang yang datang ke TPS punya jasa yang sangat besar untuk mengubah bangsa ini," ujar Hafiz. Kegiatan ini terlaksana berkat kerjasama KPU dengan United Nations Development Programme (UNDP). Ke-26 CSO’s ini berasal dari berbagai jenis organisasi dan dari berbagai daerah di Indonesia. Lewat program ini sosialisasi Pemilu dan pendidikan Pemilih ke seluruh masyarakat Indonesia akan lebih intensif. "Bulan Maret ini gerakan sosialisasi pemilu dan Pendidikan Pemilih akan lebih gencar dan intensif dilakukan," ujar Hafiz.***klik Bank Data KPU Baliiklik Video Sosialisasi KPU Bali -agp- 

Denpasar, bali.kpu.go.id – KPU Provinsi Bali melaksanakan kegiatan monitoring dan supervisi hubungan antar lembaga terkait perjanjian Kerjasama (PKS) dan MOU yang telah dilaksanakan pada 9 KPU Kabupaten/Kota di Bali, Selasa (19/04/2022). Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 18-19 April 2022 tersebut bertujuan untuk memetakkan dan mengidentifikasi terkait dengan hubungan antar lembaga yang telah dilaksanakan dan/atau sedang berjalan antara KPU Kabupaten/Kota dengan lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah maupun lembaga kemasyarakatan terkait penyelenggaraan tahapan Pemilu. Tidak hanya itu, KPU Provinsi Bali juga melakukan evaluasi terhadap perjanjian kerjasama yang telah terlaksana sebelumnya. Evaluasi tersebut terkait dengan hambatan pada pelaksanaan proses kerjasama dalam proses pelaksanana Pemilu dan Pemilihan yang telah terlaksana pada periode sebelum-sebelumnya. Ketua KPU Provinsi Bali dalam kunjungannya ke KPU Kabupaten Buleleng menekankan bahwa penyelenggara Pemilu pada tingkat Kabupaten/Kota agar fokus pada tupoksinya dengan memperhatikan serapan anggaran yang tersedia, walaupun dalam waktu dekat akan dilaksanakan proses seleksi anggota KPU Kabupaten/Kota periode selanjutnya. (bd.red/Foto KPU Bali/er/hupmas)