Berita Terkini

(KPU Prov. Bali-Pada Pemilukada Buleleng yang diselenggarakan 22 April lalu, diketahui bahwa selisih jumlah penduduk dalam Penduduk Potensial Pemilih Pemilukada (DP4) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Buleleng mencapai 97 ribu. Hal ini tentunya menjadi sorotan dan perhatian KPU Provinsi Bali yang saat ini telah memasuki kegiatan Pra Pilgub. Selain adanya pemilih ganda, hal ini juga disebabkan karena data DP4 yang diterima dari Pemda setempat belum akurat. Mengantisipasi hal tersebut, KesbangPol Provinsi Bali dan KPU Provinsi Bali, pada hari Senin, 30 April 2012, menyelenggarakan Rapat Koordinasi Data Pemilih Pemilukada Tahun 2013 di Gedung Wiswa Sabha Kantor Gubenur Denpasar. Tampil sebagai narasumber diantaranya Gede Pasek Suardika, SH., MH. (Anggota Komisi II DPR-RI), Drs. I Wayan Sudana, M.Si (Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Bali), dan Ni Putu Ayu Winariati, SP. (anggota KPU Provinsi Bali). Rapat digelar dalam bentuk diskusi dengan dipandu moderator I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, ST. (Anggota KPU Provinsi Bali).   Undangan yang hadir dalam rapat tersebut selain instansi kependudukan seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Statistik (BPS) Provinsi Bali, hadir pula Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota Se-Bali, Ketua dan Anggota Panwaslu Provinsi Bali, perwakilan Partai politik serta unsur akademisi.   Rapat diawali dengan pemaparan "Persiapan KPU Bali dalam Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilukada Tahun 2013" oleh Anggota KPU Bali, Ni Putu Ayu Winariati, SP., yang menjelaskan unsur utama dari Pemilu adalah Pemilih yang telah memenuhi persyaratan. Dari 7 Kabupaten/Kota (Kota Denpasar, Kab. Badung, Kab. Tabanan, Kab. Bangli, Kab. Karangasem, Kab. Jembrana, dan Kab. Buleleng) yang telah menyelenggarakan Pemilukada, terdapat selisih antara jumlah DP4 yang diserahkan Pemda Kabupaten/Kota dengan DPT, salah satunya adalah Kabupaten Buleleng yang mencapai selisih 97 ribu. Dalam jadwal tahapan penyusunan DPT yang telah disusun KPU Provinsi Bali, penyerahan DP4 oleh Pemda kepada KPU Provinsi Bali akan dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2012. Beberapa terobosan yang telah dilakukan KPU Provinsi Bali dalam memutakhirkan data pemilih adalah dengan launching DPT Online untuk memberikan kemudahan bagi pemilih, meningkatkan akurasi data pemilih, membantu petugas lapangan, dan sebagai pusat informasi pemilih. Daftar Pemilih online dapat diakses pada website KPU Provinsi Bali di www.kpud-baliprov.go   Sementara itu Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Bali, Drs. I Wayan Sudana, M.Si menjelaskan mengenai Kondisi database kependudukan Kabupaten/Kota pada tahun 2010 telah dilaksanakan dengan penerbitan NIK dan pelaksanaan e-KTP untuk Kabupaten Jembrana, Badung dan Kota Denpasar tahun 2011 serta 6 kabupaten lainnya (Klungkung, Karangasem, Bangli, Gianyar, Tabanan dan Buleleng ) akan melaksanakan e-KTP Tahun 2012. Saat ini kabupaten/kota sudah mempergunakan format Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Online dan Offline. Saat Pemilukada, database kependudukan berguna sebagai dasar penetapan jumlah TPS, Suara terbanyak, dan jumlah kursi DPRD. Pemerintah Provinsi Bali optimis akan menyerahkan hasil rekapan per Kabupaten/Kota pada Bulan Oktober 2012 atau 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan Pemilukada Provinsi Bali Tahun 2013.   Gede Pasek Suardika, SH., MH. (Anggota Komisi II DPR-RI) yang juga Ketua Tim Perumus RUU Pemilu mengatakan bahwa dalam Pemilu dan pelaksanaan Pemilukada, hal yang terlihat adalah angka seperti dalam jumlah pemilih, jumlah calon, dan jumlah suara. Untuk mengantisipasi masalah tersebut, Pemda membuat terobosan melalui e-KTP. "Sekarang bagaimana Pemda dan KPU bersama-sama berkoordinasi memutakhirkan DPT dengan sebaik-baiknya dan menjaga secara berlapis agar hak suara pemilih yang memenuhi syarat tidak hilang. Bila perlu dibuatkan TPS Khusus bagi penduduk/pemilih yang memenuhi syarat usia dan keadaannya tetapi tidak memiliki kelengkapan administrasi yang lengkap." demikian tambahnya.   Permasalahan kependudukan yang dihadapi pada tahun 2009 adalah adanya pemilih ganda, satu NIK digunakan beberapa orang, dan kualitas DP4 yang belum optimal. Sehingga pada pelaksanaan Pemilukada Tahun 2013, Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilukada (DP4) yang akan diberikan Pemda kepada KPU harus merupakan data yang valid sehingga dalam DPT tidak terdapat selisih yang terlalu tinggi. Hal penting lainnya, Biro Tapem dan KPU perlu mengadakan kesepakatan mengenai format yang akan digunakan digunakan dalam DP4 dan DPT. (wk)

Dalam upaya mengetahui partisipasi pemilih dan peningkatan demokrasi di Bali, KPU Provinsi Bali melakukan evaluasi tentang perilaku pemilih/masyarakat pada Pemilu 2009 dan PemiluKada 2010.   Pada tanggal 22 April 2012, saat pelaksanaan Pemilukada Buleleng, KPU Bali menyebar timnya untuk terjun ke masyarakat khususnya ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk menyampaikan kuisioner kepada masyarakat yang telah menggunakan hak pilih.   Dalam kuisioner dimasukkan pertanyaan mengenai alasan pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2009. Selain itu dicantumkan juga pertanyaan mengenai sumber informasi, pelaksanaan, cara yang cocok digunakan dalam menggunakan hak pilih, dengan cara coblos atau contreng dan seberapa besar pemilih yang datang ke bale banjar untuk melihat namanya dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap).   Anggota KPU Bali, Udi Prayudi mengatakan bahwa survey yang dilakukan akan digunakan untuk evaluasi dalam rangka perbaikan kualitas Pemilukada tahun 2013. (wk)

(KPU Prov. Bali, Jumat,20 April 2012) bertempat di Ruang Rapat KPU Provinsi Bali, Sekretaris KPU Bali, Putu Arya Gunawan, SH., melantik Pejabat Struktural Eselon III dan IV Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Bali, Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Jembrana, Sekretaris KPU Kabupaten Kota Se-Bali, serta pejabat struktural di lingkungan KPU Provinsi Bali.   Sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 172/Kpts/Setjen/Tahun 2012 dan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Bali Nomor 275/Kpts/KPU-Prov-016/IV/2012, Drs. I Gede Martiana, M.Si resmi menduduki jabatan sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana menggantikan Gede Putu Wigraha, S.Sos yang memasuki usia pensiun. Sementara itu untuk mengantisipasi kebutuhan organisasi setelah adanya pegawai daerah yang pensiun dan dimutasi, maka dilantik pula 4 pegawai daerah untuk menduduki jabatan eselon IV di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana, antara lain:   1. I Gusti Ngurah Adil Widana, S.Sos sebagai Kepala Sub Bagian Program dan Data   2. Ida Bagus Gede Brahmantara, SH sebagai Kepala Sub Bagian Hukum   3. I Ketut Niriani, SE sebagai Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas   4. Siti Aminah, SE sebagai Pj.Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik   Sekretaris KPU Provinsi Bali, Putu Arya Gunawan, SH dalam sambutannya menyampaikan bahwa mutasi atau pergantian dalam jabatan ini adalah hal yang biasa terjadi dalam suatu lembaga. Yang mana ada pejabat yang memasuki usia pensiun dan ada pula pejabat yang mengalami mutasi jabatan dan itu semua adalah semata-mata karena kebutuhan organisasi. Untuk itu kepada pejabat yang dipercaya untuk menduduki jabatan yang baru diharapkan untuk dapat bekerja dengan sebaik-baiknya.   Dan disampaikan pula bahwa pejabat yang diangkat dalam jabatan ini, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada mempunyai tugas yang cukup berat antara lain adalah untuk memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan dari komisioner dalam melaksanakan tugas maupun kebijakan yang dibutuhkan oleh lembaga ini, oleh karena pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur yang sebentar lagi memasuki tahapan persiapan. Dengan demikian diharapkan pejabat yang baru menduduki jabatannya sesegera mungkin untuk melakukan konsolidasi dan beradaptasi sehingga tugas – tugas tersebut dapat tercapai sesuai dengan harapan.(ga)

Gianyar, (tvOne) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gianyar menggelar pemilihan kepala daerah dengan mengedepankan nuansa budaya dan tradisi masyarakat Bali. "Bahkan setiap kegiatan sosialisasi pilkada dan kampanye pasangan calon, kami isi dengan atraksi seni dan budaya," kata anggota KPU Gianyar I Gede Hartawan, Kamis (19/4). Menurut dia, pilkada dengan mengedepankan unsur budaya itu telah disepakati oleh semua pihak, termasuk Panwaslu Kabupaten Gianyar. "Hal ini kami lakukan untuk mengurangi ketegangan politik saat proses pilkada hingga pemungutan suara berlangsung," katanya. Oleh sebab itu, Hartawan berharap seni dan budaya dapat menurunkan tensi politik di kabupaten yang terkenal dengan objek wisata Ubud dan Istana Tampaksiring itu. Pilkada Gianyar dengan pendekatan budaya itu akan dicanangkan pada 23 Mei 2012, meskipun pemungutan suara baru digelar pada bulan November. Ketua Panwaslu Gianyar I Made Panca menyambut baik pencangan program tersebut. "Dengan adanya program ini, masyarakat bisa memahami arti pilkada yang sesungguhnya tanpa ada konflik," katanya. (Ant)

www.jpnn.com, JAKARTA - Sehari setelah dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tujuh komisioner baru di Komisi Pemilihan Umum (KPU) langsung menggelar rapat pleno untuk memilih ketua. Hasilnya, terpilihlah Husni Kamil Manik sebagai Ketua KPU periode 2012-20017. Husni yang sebelumnya anggota KPU Provinsi Sumatera Barat itu terpilih sebagai Ketua KPU menggantikan Abdul HAfiz Anshary setelah dilakukan pemilihan dalam dua tahap. Setiap anggota KPU diminta memilih dua nama. Pada tahap pertama, Husni dan dan komisioner lainnya, Arief Budiman masing-masing mendapat tiga suara. Karena tidak ada peraih suara terbanyak, akhirnya dilakukan musyawarah mufakat. Akhirnya, Husni yang dipilih sebagai Ketua KPU. Dalam jumpa pers usai pemilihan, Husni menegaskan bahwa KPU bekerja secara kolektif. "Tujuh komisioner ini adalah kepemimpinan kolektif, jadi fungsi ketua hanya mengkoordinasikan rapat saja," ucapnya. Meski demikian ia berjanji untuk berupaya membawa KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang profesional dan independen. "Karena tugas utama KPU saat ini adalah menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil, baik itu Pemilu anggota legislatif maupun Pemilu Presiden pada 2014 nanti," ujarnya. Husni juga mengatakan, pihaknya akan memperbaiki kekurangan KPU periode sebelumnya. Komisioner KPU, lanjutnya, juga akan membangun sinergi dengan Kesekjenan KPU. Sebelumnya, DPR telah memilih tujuh anggota KPU yakni Husni Kamil Manik, Hadar Gumay, Sigit Pamungkas, Arief Budiman, Ida Budhiati, Ferry Kurnia Rizkiyansyah dan Juri Ardiantoro. Setelah dipilih DPR melalui fit and proper test, akhirnya tujuh anggota KPU terpilih itu dilantik oleh Presiden di Istana, kemarin.(ara/jpnn) 

(KPU Prov. Bali)-Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden yang akan dihadapi pada tahun 2014, membutuhkan persiapan yang lebih baik dari Pemilu sebelumnya. Salah satu hal yang mempunyai pengaruh cukup besar dalam perencanaan dan penganggaran adalah pengelolaan logistik Pemilu. Pendistribusian logistik merupakan bagian dari tahapan penyelenggaraan Pemilu dan salah satu kendala yang dihadapi adalah kondisi geografis yang berbeda-beda menyulitkan dalam pendistribusian. KPU RI saat ini sedang melaksanakan kegiatan pengembangan sistem pemetaan distribusi logistik Pemilu berbasis informasi geospasial yakni sistem informasi geografis, bekerja sama dengan pihak Badan Informasi Geospasial (BIG) berdasarkan Nota Kesepahaman Bersama nomor : 03/KB/KPU/Tahun 2012 dan nomor 01.KA.BIG/RT/03/2012 tentang penggunaan Informasi Geospasial dalam proses penyelengaraan Pemilihan Umum.   Berkenaan dengan hal tersebut, KPU Provinsi Bali mengundang KPU Kabupaten/Kota untuk membahas pemetaan distribusi logistik Pemilu, pada hari Senin, tanggal 16 April 2012. Hal-hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut berkaitan dengan petunjuk teknis yang diberikan KPU RI. Data pendukung dalam membuat pemetaan distribusi logistik akan diintergrasikan dengan sistem informasi logistik (SILOG). Data yang diperlukan berupa jalur pendistribusian, lokasi tempat transportasi, transportasi yang digunakan, jarak dan waktu tempuh serta pembiayaan transportasi. Dengan adanya data-data pendukung terkait pemetaan distribusi logistik Pemilu, diharapkan akan tercipta sebuah sistem pemetaan yang bermanfaat dalam pengambilan kebijakan yang tepat dan cepat.   Acara dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Bali, Sekretaris KPU Provinsi Bali, Anggota KPU Kabupaten/Kota divisi Logistik, Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten/Kota se-Bali dan Staf bidang Logistik KPU Kabupaten/Kota Se-Bali. (wk)