Berita Terkini

Dalam rangka tercapainya pemungutan dan penghitungan suara yang baik, lancar dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, maka dengan itu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali mengadakan Simulasi pemungutan dan penghitungan suara pemilukada di lingkungan KPU Provinsi Bali, pada hari Senin, 31 Oktober 2011. Simulasi adalah proses yang diperlukan untuk operasionalisasi model, atau penanganan model untuk meniru tingkah laku sistem yang sesungguhnya. Jadi simulasi adalah tindakan menggunakan model. Kemudian dirancang skenario percobaan guna mendapatkan hasil simulasi yang kelak diolah menjadi jawaban atas sistem nyatanya. Simulasi dapat memperkirakan dampak dari suatu keputusan yang diambil. Acara yang berlangsung di pelataran parkir KPU Provinsi Bali ini, dihadiri oleh Anggota KPU Pusat, Bapak I Gusti Putu Artha, S.IP, M.Si, Ketua dan Anggota KPU Provinsi Bali, Sekretaris KPU Provinsi Bali, Anggota KPU bidang Teknis, Logistik, Sosialisasi, Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas KPU Kabupaten/Kota se Bali, dan dipandu oleh anggota KPU Provinsi Bali, Putu Ayu Winariati, SP. Dalam kesempatan ini anggota KPU Pusat, I Gusti Putu Artha, S.IP, M.Si mengharapkan agar, simulasi ini nantinya tidak hanya menginventarisasi permasalahan-permasalahan administrasi, tetapi juga permasalahan – permasalahan yang terkait dengan proses dan teknis penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara itu sendiri, seperti dimana posisi pemantau, lembaga survei, Linmas, Panwas dan lain sebagainya selama proses tersebut. Dalam proses simulasi ini panitia membagi peran kepada peserta simulasi. Peran peserta terdiri dari : petugas logistik, KPPS, Saksi, PPL, pemilih dan lain sebagainya. Selama proses ini ada banyak hal – hal yang menjadi bahan diskusi antara lain jumlah kursi yang disediakan untuk saksi, posisi petugas KPPS, Panwas, saksi, PPL dan lain sebagainya, syarat kotak logistik dibuka, penggunaan surat suara, dan teknis – teknis lainnya selama proses pemungutan dan penghitungan suara pemilukada. Selama simulasi, banyak hal-hal yang menjadi persoalan teknis, sehingga langsung diadakan evaluasi terhadap hal-hal tersebut. Salah satu masukan Pak Artha bahwa "prinsipnya semua surat suara dimasukkan ke kotak suara, sehingga jumlah surat suara balance, dan surat suara dalam keadaan apapun, tidak boleh dibawa pulang atau keluar dari TPS, karena hal tersebut adalah pelanggaran pidana pemilu". Sebagai penutup Bapak Putu Artha, mengharapkan KPU Provinsi Bali menyusun SOP pemungutan dan penghitungan suara termasuk didalamnya tentang penyebutan atau pengucapan dalam proses pemungutan suara, sehingga hal – hal ini nantinya dapat dituangkan dalam Juknis (petunjuk teknis) pada pilkada Buleleng.(ty)

Dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini maka sangat dimungkinkan untuk melakukan Pemilihan Umum (Pemilu) secara elektronik yang merupakan pilihan yang inovatif dan sangat penting dan diharapkan mampu mengatasi permasalahan dalam penyelenggaraan Pemilu yang telah lalu. Sudah saatnya dilakukan perubahan yang inovatif dalam setiap tahapan Pemilu seperti adanya Daftar Pemilih Tetap (DPT) Online, daftar calon/kandidat serta pemanfaatan KTP elektronik. Berkaitan dengan hal tersebut, KPU Bali turut berpatisipasi menjadi peserta dan mendapat kesempatan membuka stand untuk memperkenalkan DPT Online KPU Bali dalam Acara Dialog Nasional dan Pameran Menuju Pemilu Elektronik di Indonesia yang terselenggara atas kerja sama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kementerian Negara Riset dan Teknologi, Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum. KPU Bali yang merupakan penginisiasi pelaksanaan DPT Online dan menjadi satu-satunya KPU yang memilki DPT secara online di Indonesia. Stand KPU Bali memamerkan kegiatan pelaksanaan DPT Online dan implementasi DPT Online yang dapat diakses melalui internet dengan membuka web www.kpud-baliprov.go.id. Materi seperti dasar hukum dan alur kerja dikemas dalam bentuk brosur yang dibagikan kepada peserta dialog saat mengunjungi stand DPT Online KPU Bali. Para peserta dialog yang mengunjungi stand DPT Online KPU Bali terbilang cukup banyak dan antusias mengetahui lebih lanjut mengenai pembuatan DPT Online, terutamanya KPUD dari provinsi lain yang akan menyelenggarakan Pemilukada. KPU Bali telah menjalankan DPT Online saat pelaksanaan Pemilu Presiden dan Legislatif tahun 2009 serta Pemilukada tahun 2010 di 6 Kabupaten/Kota. Selain memberi kemudahan kepada pemilih, DPT Online merupakan suatu program yang mudah diterapkan yang dapat meningkatkan akurasi daftar pemilih. Karena tidak membutuhkan biaya yang besar, DPT online memungkinkan untuk diterapkan secara nasional. Menteri Negara Riset dan Teknologi (Menristek) Suharna Surapranata, Kepala BPPT Dr. Ir. Marzan A. Iskandar, Ketua KPU RI, Prof. Dr. H.A. Hafiz Anshary, Kementerian Dalam Negeri yang diwakili Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil, Dirjen Aptel Kemkominfo, Ashwin Sasongko, para Pejabat Daerah menghadiri acara tersebut yang bertempat di Auditorium BPPT Gedung II, Lt.3 Jl. MH.Thamrin No.8 Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 21 September 2011. Dialog Nasional dengan tema "Peningkatan Inovasi Produk Nasional untuk Pemilu Elektronik di Indonesia" tersebut diadakan dalam rangka memperingati HUT ke 33 BPPT serta selaras dengan hari jadi ke 16 Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) 2011. BPPT, dalam hal ini berperan sebagai lembaga intermediasi antara industri pemasok teknologi e-voting, dengan penyelenggara pemilihan umum yang menggunakan e-voting. BPPT sangat berkompeten dan ikut bertanggung jawab di sisi teknologi agar penerapannya secara nasional dapat berjalan lebih efisien, transparan dan akuntabel. Oleh karena itu dalam acara Dialog Nasional menuju pemilu elektronik ini selain memamerkan beberapa produk yang mendukung pemilu elektronik seperti e-KTP dan DPT Online, dipamerkan pula beberapa produk mesin e-Voting dan infrastruktur pendukung yang sudah dipakai di beberapa negara. Selanjutnya diharapkan pemilu elektronik dapat menggairahkan industri nasional, menumbuhkan inovasi serta meningkatkan kemandirian produksi dalam negeri baik dalam bentuk barang maupun jasa. (wk)

Semarapura, Hal tersebut disampaikan Anak Agung Gde Parwatha, Ketua KPU Kabupaten Klungkung dalam acara yang berlangsung di ruang Rapat Sabha Mandala DPRD Kabupaten Klungkung pada hari Jumat, 14 Oktober 2011. Dalam kesempatan tersebut hadir istri-istri anggota DPRD Kabupaten Klungkung yang tergabung dalam GATRIWARA ( Gabungan Istri Anggota Dewan) Kabupaten Klungkung dan Gabungan Organisasi Wanita di Kabupaten Klungkung sebagai peserta. Diwaktu satu setengah jam tersebut Anak Agung Parwatha yang ditunjuk sebagai narasumber tunggal ini banyak menyoroti mengenai berita terkini mengenai Pemilihan Umum di tingkat pusat serta keterwakilan kaum perempuan di DPRD Kabupaten Klungkung. Dalam pemaparannya, tokoh dari Puri Satria Klungkung ini, menyampaikan mengenai kuota minimal 30 % perempuan dalam kepengurusan partai politik dan pengajuan calon legislatif dalam Pemilu. Dalam aturannya kuota perempuan memang sudah diperhatikan namun kedepan hal ini bisa ditngkatnya lebih dari 30 %. hal ini bertujuan untuk memperhatikan kesetaraan Gender antara Wanita dan Laki-Laki dalam bidang Politik, sehingga amanah dari Peraturan Perundang-undangan bisa terpenuhi. Kedepan diharapkan akan diadakan penyederhanaan Partai Politik melalui proses Pemilu, berdasarkan pilihan dari masyarakat, sehingga masyarakat lebih mudah menggunakan haknya dan juga tidak dibingungkan oleh banyaknya pilihan.   Para Peserta yang merupakan kebanyakan kaum Perempuan mempertanyakan cara mengantisipasi terjadinya money politik pada saat pelaksanaan Pemilu, selain itu juga menekan agar anggaran untuk maju sebagai calon dalam Pemilu bisa lebih murah, dan apakah mungkin untuk periode sekarang bisa memperjuangkan kesetaraan gender dalam bidang politik. Menyikapi hal tersebut Gung Parwatha menyatakan jika masyarakat ada yang mengetahui dan punya bukti pada saat Pemilu adanya praktek money politik agar segera melaporkannya ke pihak berwenang seperti Panwas Pemilu. Dan KPU dalam hal ini selalu menghimbau kepada siapapun untuk menghindari praktek yang kurang baik dalam Pemilu dan bahkan saat ini telah membuat himbauan berupa spanduk tentang No Money Politic, No Money Laundry, No Corruption. Untuk biaya murah bagi calon legislatif itu tergantung pada kemampuan, serta jika bisa disarankan dalam sosialisasi memakai sistem yang lebih efektif seperti tidak lagi membuat baliho, namun mengedepankan pertemuan – pertemuan langsung seperti simakrama. Mengenai perjuangan kesetaraan Gender pihak KPU Kabupaten Klungkung selalu mendukung dan bahkan mendorong kuota caleg perempuan lebih dari 30 %. (twinamediacenter)

Nemoning Purnama Kapat, Anggara Paing, Sasih Kapat, Selasa, 11 Oktober 2011, Umat Hindu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung mengadakan Upacara Puja Wali /Piodalan ngetiban (satu tahun sekali menurut kalender Bali) di Pelinggih Padmasana dan Penunggun Karang. Sebagai Umat Hindu harus selalu eling terhadap apa yang telah digariskan oleh leluhur dan sesuai dengan kitab suci Weda maupun dasar sastra yang telah ada. Dalam Agama Hindu dikenal yang namanya Panca Yadnya yaitu : Dewa Yadnya (persembahan/korban suci tulus iklas kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa beserta prebawanya), Rsi Yadnya (persembahan suci tulus iklas kepada para Rsi/Pendeta/Pemuput yadnya/Orang Suci), Pitra Yadnya (persembahan suci tulus iklas kepada para leluhur), Manusa Yadnya (upacara suci kepada sesama manusia), Butha Yadnya (korban suci tulus iklas kepada para Butha/Ibu Pertiwi). Dengan konsep tersebut jajaran Komisi Pemilihan Umum mengadakan Puja Wali setiap tahun sekali di Padmasana setempat. Upacara Puja Wali yang dilengkapi dengan Pecaruan Eka Sato (ayam brumbun) diareal masing – masing pelinggih ini dipuput oleh Jero Mangku Pura Dalem Kresek (Jero Mangku Suar), diawali dengan pemrayascita di lingkungan kantor. Menurut Srati Banten Ni Nyoman Ardani, Upakara Prayascita bertujuan membersihkan sarana dan prasarana upakara serta lingkungan tempat pujawali agar nantinya saat pelaksanaan upacara berlangsung dengan suci, prayascita juga dilakukan kepada umat pemedek agar mereka dalam persembahyangan nanti bisa khusuk dan bakti suci antara pikiran, ucapan dan prilaku tegas wanita yang juga merupakan istri dari staf secretariat. Sedangkan menurut Ketut Sukiasna yang dipercaya untuk mengurus segara keperluan upakara Puja Wali mengatakan, agar memaknai Puja Wali ini tidak hanya pada upakara sesaat namun agar menjadi sebuah tonggak bagi umat Hindu untuk menjalankan ajaran agama serta selalu bakthi kehadapan Ida Sang Hyang Widi dalam kesempatan apapun setiap hari. Puja Wali yang berjalan khidmat ini dihadiri oleh Ketua KPU Anak Agung Gde Parwatha, Anggota Tjokorda Raka Partawijaya, Sekretaris I Dewa Ketut Sueta Negara beserta staf sekretariat ini dilanjutkan dengan persembahnyangan bersama dengan Puja Trisandya dan Kramaning Sembah. Suasana keakraban dan rasa kekeluargaan terlihat pada saat nunas lungsuran atau nyaagang, dimana seluruh umat nunas/makan bersama tanpa mengenal status dan derajat. Seluruh jajaran nyaagang lungsuran dengan tidak merasa canggung dan saling bercengkrama, tawa canda membuat kenikmatan tersendiri yang belum tentu didapat pada saat suasana kerja. Hal ini menjadi sebuah contoh harmonisasi antar umat yang harus selalu dipupuk kemudian hari serta rasa gotong royong guna dalam menyelesaikan sebuah permasalahan nantinya. Kini waktunya jajaran KPU Klungkung untuk mendekatkan diri kepeda sang pencipta setelah beberapa lama berkutat pada tugas/kewajiban menjalankan Pemilihan Umum. Ketua KPU Klungkung Anak Agung Gde Parwatha berharap kedepan upacara puja wali bisa ditingkatkan dengan kelengkapan Mlaspas Madya dengan Upakara Bebangkit. Hal ini perlu karena bangunan Padmasana sudah rampung diperbaiki dan dulu hanya diupacarai dengan upakara pemlaspas alit. Mlaspas Madya penting guna menyucikan sarana padmasana dan Penunggun karang agar suci dan selalu menjadi pelinggih Beliau serta menjadi tempat bagi umat dalam mendekatkan diri serta bakti tulus kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Dapat disampaikan untuk pembangunan tembok penyengker dan lantai tempat suci tersebut merupakan hasil gotong royong dan swadaya jajaran KPU Klungkung serta pengerjaannya juga dilakukan staf. (wpmediacenterkpuklk)

Dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, KPU Provinsi Bali mengundang KPU Pusat untuk melakukan asistensi atau pendampingan penyusunan laporan Triwulan ketiga tahun 2011, pada hari Kamis, 6 Oktober 2011.  Acara yang dilaksanakan di Ruang Rapat KPU Provinsi Bali tersebut menghadirkan Endah Purnawati selaku Kasubag Evaluasi dan Dokumentasi bersama seorang staf, Fidiar Fahudin, serta mengundang Kasubag Program dan Data KPU Kabupaten/Kota se-Bali. Rapat yang dibuka Kabag Program, Data, organisasi dan SDM, Ni Made Reponi, SE., M.Si., ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan memperbaiki laporan Triwulan III KPU Kabupaten/Kota yang belum sempurna. Sehingga dengan adanya pendampingan dari KPU Pusat diharapkan laporan keuangan Triwulan III Tahun 2011 khususnya KPU Provinsi Bali dan KPU Kabupaten/Kota Se-Bali dapat terselesaikan dengan baik untuk diteruskan ke KPU Pusat sebagai wujud pertanggungjawaban dan evaluasi penggunaan anggaran berbasis kinerja di setiap satuan kerja Pemerintah. (wk)

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali telah mulai merancang anggaran Pemilukada-Provinsi Bali 2013 sejak tahun 2010. Rapat dengan instansi terkait seperti Biro Keuangan, Biro Hukum dan Inspektorat Setda Bali, Disnakerduktrans Provinsi Bali, Bappeda, Kesbangpollinmas, BPS, dan BPKP Provinsi Bali , telah dilakukan beberapa kali untuk mendapatkan masukan dan menyamakan persepsi dalam menyusun draft anggaran Pemilukada-Provinsi Bali 2013 serta menyampaikan estimasi anggaran 2012, estimasi 2013 dan tahapan Pemilukada-Provinsi Bali tahun 2013 kepada instansi terkait. Dengan perkiraan pertumbuhan pemilih sebesar 0,8 persen, maka jumlah pemilih pada tahun 2013 diperkirakan mencapai 3.493.505. Jumlah pemilih sebelumnya 2.773.253 orang. Rencana anggaran biaya Pemilukada-Provinsi Bali terbagi atas beberapa pos yakni untuk honor penyelenggara, logistik/pengadaan barang, sosialisasi, pencalonan, biaya operasional dan biaya lain yang timbul dari tahapan dimaksud. Sekitar 35 persen dari anggaran merupakan honor untuk KPPS sampai PPK. Dengan rincian PPK di 61 Kecamatan akan berjumlah 305 orang yang , PPS di 714 desa akan berjumlah 2.142 orang dan KPPS untuk 6.359 TPS akan berjumlah 44.513 orang. Dengan asumsi pemilih 3.493.505, anggaran Pemilukada-Provinsi Bali diestimasi sebesar Rp.143.706.315.814. Peningkatan biaya juga disebabkan karena dimungkinkan pada Pemilukada-Provinsi Bali 2013 akan ada calon perseorangan sebanyak 6 pasang, di samping paket calon dari kalangan partai politik yang memenuhi syarat yang diperkirakan sebanyak 4 pasang. Anggaran tersebut merupakan jumlah anggaran sementara yang meliputi Putaran I, Putaran II dan pemungutan suara ulang. Pada bulan Maret 2012 akan dimulai tahapan persiapan yakni penyusunan juklak-juknis. Menurut Ketua KPU Bali, I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, SH., MH., "anggaran Pemilukada-Provinsi Bali sebesar 143 Miliar merupakan penganggaran maksimal, bukan penghabisan, selain itu dalam penggunaannya nanti akan memperhatikan prinsip pengelolaan keuangan yaitu keuangan akan dikelola dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan ". (wk)