Berita Terkini

Disiplin Jam Kerja Kunci Kinerja

Disiplin jam kerja baik komisoner maupun sekretariat menjadi kunci baiknya kinerja KPU Provinsi Bali beserta KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Bali demikian disampaikan oleh Dr. I Wayan Jondra Ketua Divisi Keuangan Umum dan Logistik KPU Provinsi Bali disampingi oleh Dra. Kadek Wirati M.H. Ketua Divis Perencanaan dan Data KPU Provinsi Bali dan Sekretaris Putu Arya Gunawan, S.H., menanggapi kekaguman KPU Kabupaten Lahat dan Komisioner KPU Provinsi Sumatera Selatan Heny Susantih terhadap kekompakan dan disiplin KPU di Provinsi Bali. Pertemuan yang berjalan dengan penuh keakraban ini dilakukan dalam rangka kunjungan KPU Kabupaten Lahat didampingi Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan H. Aspahani SE Ak MM CA dan Anggota Heny Susanthi(09/05/2017). Kunjungan KPU Kabupaten Lahat didampingi oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan disambut baik oleh KPU Provinsi Bali. Dengan kunjungan ini kita dapat melakukan komunikasi dan diskusi yang efektif antara KPU Provinsi Bali dengan KPU Kabupaten Lahat khususnya dan KPU Provinsi Sumatera Selatan dalam upaya meningkatkan kinerja masing-masing. Kinerja KPU sangat dipengaruhi oleh kedisiplinan kehadiran Komisioner dan sekretariat. Dengan kedisiplinan kehadiran memberi dampak pada kedisiplinan-kedisiplinan aspek kehidupan yang lain. Kedisiplinan hadir bersamaan pulang bersamaan meningkatkan rasa kebersamaan dan keharmonisan semua pihak termasuk antara Komisioner dengan Sekretariat. Kedisipilinan akan dimulai dari pimpinan berlanjut kepada bawahan, dari propinsi  berlanjut ke KPU Kabupaten Kota. Kedisplinan ini akan berdampak bagi kepatuhan bawahan terhadap atasan, demikian pungkas Jondra dalam pertemuan tersebut. Pertemuan ini ditutup dengan acara tukar menukar cindra mata, antara KPU Provinsi Bali dengan KPU Kabupaten Lahat dan KPU Provinsi Sumatera Selatan.

Ratusan Masyarakat Meriahkan GMSD KPU Bali

Semarapura, kpud-baliprov.go.id - Ratusan Masyarakat yang terdiri dari siswa SD, SMP dan SMA, Jajaran Pemerintah Kabupaten Klungkung serta seluruh warga turut serta meramaikan Acara Gerakan Masyarakat Sadar Demokrasi (GMSD) yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali di Lapangan Puputan Klungung. (07/05/17) Acara yang dilaksanakan bertepatan dengan Car Free Day (CFD) yang rutin dilaksanakan setiap hari Minggu oleh Pemerintah Daerah Klungkung tersebut dihadiri oleh Anggota KPU Republik Indonesia Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Partisipasi Masyarakat Wahyu Setiawan beserta jajaran, didampingi oleh Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta, Wakil Bupati Klungkung I Made Kasta, Anggota KPU Provinsi Bali, Ketua Bawaslu Bali dan Anggota KPU Kabupaten Klungkung serta jajaran pejabat struktural Pemerintah Daerah Kabuapaten Klungkung. Anggota KPU Provinsi Bali Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat Ni Wayan Widhiasthini dalam laporannya selaku Ketua Panitia menyampaikan beberapa alasan ditetapkannya Kabupaten Klungkung sebagai lokasi kegiatan GMSD yang nantinya akan dilaksanakan dalam skala nasional di Provinsi Jawa Barat pada pertengahan tahun mendatang. Menurut Widhiasthini, selain akan melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada Serentak tahun 2018 mendatang, Kabupaten Klungkung beserta masyarakatnya dipandang mempunyai antusiasme yang tinggi terhadap berbagai kegiatan, sehingga dipandang tepat ditunjuk sebagai tuan rumah kegiatan. Widhiasthini juga menambahkan bahwa Acara GMSD ini merupakan gerakan yang diinisiasi untuk menanamkan kesadaran berdemokrasi  sejak dini, sehingga tidak saja bermuara pada partisipasi optimal dalam Pemilu, tetapi juga menghadirkan kesadaran yang bersifat inklusi. Atas nama KPU Provinsi Bali Widhiasthini menyadari sepenuhnya bahwa acara ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, untuk itu rasa terima kasih yang tak terhingga disampaikan kepada Bupati Klungkung beserta jajarannya atas dukungan saran dan prasarananya, jajaran KPU Kabupaten Klungkung dan masyarakat Klungkung sehingga acara dapat terlaksana dengan sukses. Pada kesempatan yang sama Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta dalam sambutannya menyampaikan bahwa acara GMSD merupakan suatu niat yang baik dari KPU Bali untuk bisa memaksimalkan mensosialisasikan arti penting sebuah demokrasi. Menurutnya,Demokrasi tidak hanya berjalan ketika masyarakat memilih Bupati dan Wakil Bupati, Anggota Legistlatif dan lainnya tetapi juga pada kehidupan sehari-hari. Suwirta juga berharap kepada para remaja Bali khususnya Klungkung agar melek demokrasi dan tidak bersifat antipati terhadap dunia politik. Suwirta juga berharap, acara GMSD ini dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya demokrasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Wahyu Setiwan  sebagai Ketua Divisi Pengembangan SDM dan Partisipasi Pemilih KPU RI dalam sambutannya mengatakan bahwa Kabupaten Klungkung merupakan Kabupaten pertama di Indonesia yang yang dipilih menjadi tempat dilaksanakannya acara Gerakan Masyarakat  Sadar Demokrasi. Acara ini sangat penting, karena acara ini merupakan "dari Klungkung untuk Indonesia" Ujar Wahyu. Wahyu juga berharap semangat Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung dapat menginspirasi Pemilu Daerah Damai di Wilayah Republik Indonesia tahun 2018 mendatang. Acara Gerakan Masyarakat Sadar Demokrasi yang nantinya akan dilaksanakan kembali di Kabupaten Gianyar ini dikemas dalam dua rangakaian acara inti yakni Bugar Bersama serta Pentas Seni Budaya. Bugar Bersama diisi dengan melakukan senam jantung sehat bersama yang mendatangkan instruktur dari Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan diikuti oleh seluruh peserta dan ratusan masyarakat yang sedang berolahraga di area lapangan puputan Klungkung. Sedangkan acara Pentas Seni dan Budaya menampilkan 10 peserta dari berbagai Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Klungkung yang memperebutkan trofi serta piagam berdasarkan perolehan suara terbanyak dari pemungutan suara oleh penonton yang dilaksanakan layaknya pemungutan suara di TPS. Acara juga dimeriahkan oleh penampilan khusus dari SLB Negeri 1 Klungkung yang membawakan Tari Puspa Wresti dan Pendidikan Pemilih oleh Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi yang merupakan embrio yang nantinya akan menjadi mitra KPU dan masyarakat dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas Pemilu dan Demokrasi di Indonesia. (gb.red/Foto KPU Bali/gb/Hupmas)

Pendidikan Juga Menjadi Tanggungjawab KPU

Apel pagi ini memang spesial, walaupun bukan hari Senin, Apel Pagi ini dipimpin Ketua KPU Provinsi Bali Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi. Dalam pengarahannya, Ketua KPU Provinsi Bali menyampaikan apel pagi ini sangatlah penting, sehingga walau hujan, apel dipindahkan kedalam ruang rapat, karena hari ini bertepatan dengan hari pendidikan Nasional.KPU jugabertanggungjawab terhadap pendidikan untuk meningkatkan kualitas Demokrasi bangsa Indonesia (02/05/2017). Dalam apel yang juga diikuti oleh Komisioner KPU Provinsi Bali serta segenap pejabat dan staf KPU Provinsi Bali, Raka Sandi juga menyampaikan bahwa pendidikan mesti dilakukan oleh segenap jajaran KPU Provinsi Bali untuk selalu meningkatkan kinerja, sehingga kedepan KPU Provinsi Bali semakin gemilang prestasinya. Pendidikan Politik untuk meningkatkan kesadaran demokrasi masyarakat menjadi tanggungjawab besar segenap jajaran KPU Provinsi Bali, sehingga gerakan-gerakan dan kegiatan-kegiatan dalam upaya mendidik masyarakat baik pemilih pemula, perempuan, penyandang disabilitas dan masyarakat umum lainnya harus selalu ditingkatkan baik secara kualitas maupun kuantitas. Sebagaimanabiasa, apel pagi dibuka dengan laporan kehadiran staf, pengarahan dan ditutup doa dan pembubaran barisan.(wjd)

Evaluasi Pilkada Buleleng 2017 Tahapan Penting

Serangkaian dengan kegiatan Evaluasi pelaksanaan Pilkada, dan pemberian penghargaan kepada penyelenggara Adhoc pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2017, dalam sambutannya  Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali (KPU Bali) I Wayan Jondra yang mewakili Ketua KPU Bali menyampaikan bahwa evaluasi merupakan tahapan penting dalam pelaksanaan Pilkada, dengan evaluasi kita akan melakukan kros cek atas perencanaan dengan pelaksanaan. Kegiatan evaluasi yang mengambil tempat di Hotel Melka Lovinatersebut dihadiri oleh penyelenggara Adhoc, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota se-Bali serta Stakeholder Pilkada 2017 di Kabupaten Buleleng.(28/04/2017) Dalam sambutannya, Jondra menegaskan kepada segenap jajaran KPU Kabupaten Buleleng untuk membuat laporan pertanggung jawaban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pilkada Buleleng tahun 2017 yang sudah berjalan dengan baik,damaidan lancar, jangan sampai ternodai oleh laporan keuangan yang tidak benar, apalagi jika ada kegiatan-kegiatan fiktif. Jondra jugamenegaskan agar Sekretaris KPU Kabupaten Buleleng untuk tidak segan-segan menagih kembali jika ada pembayaran yang terlanjur dilakukan namun tidak sesuai peruntukan, apalagi yang menerima tidak berhak lagi  untuk menerima. Pada kesempatan pemberian penghargaan kepada Panitia Adhoc dalam hal ini Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Jondra menyerahkan award untuk katagori DPT terbaik. Komisioner KPU Provinsi Bali Ni Putu Ayu Winariati menyerahkan award untuk katagori sosialisasi terbaik. Kegiatan evaluasi ini juga diisi dengan pemaparan hasil penelitian oleh peneliti Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksa).(wjd.red/Foto KPU Buleleng)

Jembatani Komunikasi Antara Masyarakat dan Pemerintah

Partisipasi pemilih merupakan kesadaran politik, dimana tinggi rendahnya partisipasi pemilih merujuk pada keberhasilan demokrasi,meskipun partisipasi pemilih tidak menentukan bagaimana penguasa yang terpilih bekerja”, papar Anggota KPU Provinsi Bali divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Ni Wayan Widhiasthini saat menyampaikan materi dihadapan  forum komunikasi dan konsultasi Organisasi Masyarakat Provinsi Bali yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali (27/4/17). Selain dari KPU Bali, acara tersebut juga menghadirkan 4 narasumber lainnya dari Dirjen Pol dan Pemerintah Umum Kemendagri RI, Kaban Kesbang Pol. Provinsi Bali, Danren 163/Wirasatya, dan Polda Bali. Sebanyak 50 orang peserta yang terdiri dari Aparatur Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se-Bali serta Organisasi Masyarakat  Provinsi Bali menghadiri acara yang bertujuan untuk menjembatani komunikasi antar masyarakat dan pemerintah, terutama dalam menyongsong Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 mendatang.(GA.red/Foto KPU Bali/GA/Hupmas)

Kunjungan Kemenko Polhukam

Bertempat di Ruang Rapat Kantor KPU Provinsi Bali, Komisioner KPU Provinsi Bali Ni Wayan Widhiasthini, Ni Putu Ayu Winariati, serta Kadek Wirati didampingi oleh Pejabat Struktural Sekretariat KPU Provinsi Bali menerima kunjungan dari Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (27/04/17). Dalam kunjungannya, Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia mengirimkan Tim Advance untuk melakukan koordinasi dan singkronisasi awal ke KPU Provinsi Bali  dalam acara Seminar Pilkada yang akan diselenggarakan dengan mengusung tema “Evaluasi Pilkada Tahun 2017 dalam rangka Menyongsong Pelaksanaan Pilkada sertentak Gelombang III Tahun 2018”. Seminar Pilkada akan diselenggarakan Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia di Bali tanggal 18 Mei 2017. Dalam acara tersebut Ketua KPU Provinsi Bali akan dilibatkan sebagai narasumber dengan mengangkat tema “Peran Strategi KPU dalam menyukseskan Pilkada 2018”, papar Tedi Rustendi Asdep 3/1 Poldagri Kemenko Polhukam RI. Sebagai penutup, Anggota KPU Provinsi Bali Ni Wayan Widhiasthini menambahkan kepada Tim Advance yang hadir agar kegiatan Seminar Pilkada yang akan diselenggarakan nanti dapat menjembatani komunikasi antara KPU dengan instansi terkait.