Berita Terkini

"Peran Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi sangat penting dalam mewujudkan Pemilu yang lebih berkualitas" begitu papar Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali (KPU Bali) Dewa Raka Sandi dalam sambutan pembukaannya pada acara Kursus Kepemiluan Lanjutan Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi yang dilaksanakan di Rumah Pintar Pemilu KPU Bali. (25/04/17) Acara yang diikuti oleh seluruh Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi tersebut dihadiri juga oleh Anggota KPU Bali dan KPU Kabupaten Klungkung sebagai narasumber. Anggota KPU Bali Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat Ni Wayan Widhiasthini dalam kesempatan tersebut menyampaikan materi mengenai Pola Komunikasi Pendidikan Pemilih Terhadap Kaum Disabilitas, Perempuan, Pemilih Pemula dan Marginal. Widhiasthini juga memberikan arahan kepada para perwakilan komunitas yang akan melakukan sosialisasi pada masing-masing segmen pada acara Pentas Seni Budaya Gerakan Sebanyak tujuh orang Komunitas juga mendapatkan pelatihan sebagai petugas KPPS oleh Anggota KPU Bali Ni Putu ayu Winariati. Nantinya seluruh Anggota Komunitas yang diresmikan oleh KPU Bali pada tanggal 22 September 2016 yang lalu tersebutdan akan berperan aktif pada acara GMSD yang digawangi oleh KPU Bali dengan dukungan dari KPU Kabupaten Klungkung dan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung tersebut. Acara GMSD tersbut akan meliputi Senam Bersama, Pentas Seni dan Budaya serta pemungutan suara di TPS untuk menentukan pemenang/juara dari peserta pentas. Diakhir acara Dewa Raka Sandi berharap agar kedepan para Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi dapat menjadi kader politik atau penyelenggara pemilu.(gb.red/Foto KPU Bali/gb/Hupmas)

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali melaksanakan Apel Senin yang diikuti oleh Anggota KPU, jajaran Pejabat Struktutral beserta staf. (17/04/17) Apel dipimpin oleh Ketua KPU Bali Dewa Raka Sandi. Dalam arahannya, Raka Sandi menyampaikan beberapa hal antara lain mengenai tema Rapat Pleno rutin yang dilaksanakan setiap minggu pada hari Senin. Rapat Pleno kali ini akan membahas lebih dalam mengenai anggaran Pilgub yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 mendatang. Raka Sandi berharap dengan persiapan yang matang, Anggaran Pilgub Bali dapat terealisasi tepat waktu. (gb.red/Foto KPU Bali/gb/Hupmas)

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali (KPU Bali) akan melaksanakan seleksi terbuka jabatan Sekretaris. Hal tersebut dibahas dalam Rapat Pleno rutin yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota serta segenap jajaran pejabat struktural KPU Bali. Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua KPU Bali Dewa Raka Sandi tersebut, ada beberapa hal yang menjadi topic utama antara lain, perkembangan anggaran PIlgub serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam persiapan seleksi terbuka jabatan Sekretaris KPU Bali Putu Arya Gunawan yang akan memasuki batas usia pension pada tanggal 1 Juli 2017 mendatang. Berdasarkan Surat Edaram KPU RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Seleksi Terbuka Jabatan Sekretaris KPU, pihak KPU Bali akan membentuk Tim Seleksi yang berjumlah 5 (lima) orang dan terdiri dari 1 (satu) orang dari Sekretariat Jenderal KPU RI, 2 (dua) orang Komisioner KPU Bali, 1 (satu) orang dari PNS Pemerintah Provinsi dan 1 (satu) orang professional/pakar/akademisi perguruan tinggi daerah. Panitia Seleksi akan disulkan oleh KPU Provinsi untuk ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal KPU dengan melampirkan surat kesediaan dari masing-masing calon Panitia Seleksi. Ruang lingkup seleksi terbuka jabatan Sekretaris KPU akan meliputi Tahapan Seleksi, Pelaksanaan Seleksi, Hasil Seleksi, Proses Pengusulan calon Sekretaris dan Anggaran Seleksi Sekretaris. (gb.red/Foto KPU Bali/gb/Hupmas)

Jakarta,kpu.go.id,- Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) terpilih Periode 2017 – 2022, Arief Budiman menyatakan, dirinya terpilih menjadi Ketua KPU RI, bukan berarti yang paling hebat. Seluruh Komisioner KPU RI mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi Ketua. Jadi, dibutuhkan seorang manager untuk mengatur pembagian kinerja kemudian menjembatani hubungan dengan para pihak, Rabu (12/4).“jadi saya dipercayakan sebagai koordinator dalam melaksanakan pekerjaan ini. atau istilahnya, dibutuhkan dirigen untuk bisa memainkan musik yang harmonis. Jadi semua memberikan distribusi, satu saja suaranya sumbang, tidak bisa bekerja dengan baik. Nah, saya optimisme bahwa semua dapat memberikan sumbangsih yang lebih baik,” Kata Arif dengan penuh optimis.Hal itu dikatakan Arief pasca konferensi pers pengumuman Ketua KPU RI Periode 2017 – 2022 yang digelar di Media Center, Gedung KPU RI, Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta.Arif juga menampik pemilihan Ketua KPU RI berjalan dengan alot. Rapat pleno diawali dengan terlebih dahulu membahas pekerjaan, baru diteruskan dengan pemilihan Ketua. Dalam proses pemilihan Ketua, Seluruh komisioner menyampaikan pandangannya tentang sosok Ketua seperti apa yang dibutuhkan KPU saat ini untuk menyelenggarakan proses pemilu lima tahun ke depan. “Semua memberikan pandangannya, lalu semua manyakatakan kata sepakat. Jadi saya ditunjuk jadi ketua ini, Jadi tidak langsung tunjuk-tunjuk saja,” jelasnya.kedepan, dirinya dan jajaran KPU RI akan melakukan pekerjaan yang bersifat jangka pendek dan panjang. Untuk jangka pendek, Arif mengaku, akan menyelesaikan residu perjalanan Pilkada 2017.“Untuk jangka panjang, Kami akan mempersiapkan pelaksanaan Pilkada 2018 serta Tahapan Pemilu 2019. Ya saat ini kita fokus jangka pendek, sambil yang jangka panjang kita siapkan,” pungkasnya. (ook/red. FOTO: Dod/HumasKPU)

Jakarta, kpu.go.id – Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) secara resmi melantik tujuh Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2017-2022 di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (11/4). Dalam pengucapan sumpah jabatan yang dipimpin oleh Presiden Jokowi itu, para Anggota KPU periode 2017-2022 berjanji akan menegakkan demokrasi dan keadilan dalam menggelar pemilihan umum (pemilu) legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden, serta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.  "Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya pemilu DPR, DPD, dan DPRD, pemilu presiden dan wakil presiden, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan negara RI daripada kepentingan pribadi atau golongan," tutur Presiden Jokowi diikuti oleh ketujuh Anggota KPU RI periode 2017-2022.  Tujuh Anggota KPU dan Lima Anggota Bawaslu RI mengucapkan sumpah/janji jabatan disaksikan oleh tamu undangan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (11/4)  Selain melantik anggota KPU, Presiden Jokowi juga melantik lima Anggota Bawaslu periode 2017-2022, dan Hakim Mahkamah Konstitusi, Saldi Isra.  Hadir dalam pelantikan tersebut, para Anggota KPU periode 2012-2017, Juri Ardiantoro, Hadar Nafis Gumay, Sigit Pamungkas, Ida Budhiati, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Jimly Asshiddiqie, Ketua Badan Pegawas Pemilu (Bawaslu) periode 2012-2017, Muhammad, sejumlah Menteri Kabinet Kerja, Tjahyo Kumolo, Pratikno, Lukman Hakim Saifuddin, serta tamu undangan lainnya.  Berikut merupakan anggota KPU dan Bawaslu periode 2017-2022 yang dilantik oleh Presiden Jokowi:  Anggota KPU Periode 2017-2022:Pramono Ubaid Tanthowi;Wahyu Setiawan;Ilham Saputra;Hasyim Asy’ari;Viryan;Evi Novida Ginting Manik;Arief Budiman.  Anggota Bawaslu Periode 2017-2022:Ratna Dewi Pettalolo;Mochammad Afifuddin;Rahmat Bagja;Abhan;Fritz Edward Siregar. (rap/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)  

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali (KPU Bali) meraih peringkat II (sangat patuh) kategori standar kepatuhan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Provinsi di seluruh Indonesia. Pemeringkatan tersebut dilakukan berdasarkan tujuh kategori penilaian, yang terdiri dari penilaian berdasarkan sosialisasi regulasi, ruang pelayanan informasi, website, daftar informasi publik (DIP), laporan pelayanan, E-PPID, serta PPID, dari ketujuh kategori tersebut diperoleh empat penilaian yakni sangat patuh, patuh, kurang patuh dan tidak patuh. Pada peringkat pertama diraih oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nusa Tenggara Barat pada peringkat ketiga. Pemberian penghargaan tersebut dilaksanakan dalam acara Rapat Evaluasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan di Ruang Rapat Sekretariat Jenderal KPU RI. (04/04/17) Ketua KPU RI Juri Ardiantoro dalam sambutannya mengatakan, Keterbukaan Informasi Publik itu harus dipandang sebagai investasi yang menguntungkan bagi jajaran KPU, bukan sebagai beban. Menurutnya, dengan adanya Keterbukaan Informasi Publik ini akan mendorong peran masyarakat dalam memberikan saran, masukan dan apresiasinya untuk KPU. Dimana hal tersebut bisa dipakai sebagai pemacu untuk meningkatkan kualitas layanan yang bisa kita berikan ke masyarakat. Selain itu, sebuah keterbukaan tentunya akan dapat mencegah sebuah potensi konflik bisa muncul sewaktu waktu.  “KPU sebagai penyelenggara pemilu yang tugas utama memfasilitasi orang-orang dalam berkompetensi memperebutkan kekuasaan politik secara linier pasti akan timbul konflik di dalamnya, salah satu caranya agar konflik bisa diminimalisir adalah dengan membuka diri,”jelasnya.  Juri juga menekankan proses ketuk tular keterbukaan informasi harus di dorong tidak hanya dari KPU RI tetapi juga harus diupayakan secara mandiri oleh setiap satuan kerja KPU Provinsi dan KIP Aceh, sehingga perubahan paradigma akan terjadi disetiap lini. Sehingga KPU dapat sepenuhnya menjadi badan publik yang professional, transparan dan akuntabel dimata masyarakat. (gb/red.FOTO KPU RI)