Berita Terkini

Bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni, Apel pagi di KPU Provinsi Bali diikuti oleh segenap pimpinan, pejabat dan  staf dipimpin oleh Komisioner KPU Provinsi Bali DR. I Wayan Jondra. Apel yang berjalan dengan khidmat tersebut diisi pengarahan tentang Peran KPU dalam menjaga Nilai-nilai Pancasila. Dalam pengarahannya Jondra demikian panggilan akrab komisioner KPU Provinsi Bali ini menyampaikan bahwa seperti yang disampaikan oleh Bung Karno dalam sidang Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan  Indonesia (BPUPKI) tanggal 1 Juni 1945, membeberkan Lima Dasar Indonesia Merdeka, antara lain  Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau Prikemanusiaan,  Mufakat dan Demokrasi, Kesejahteraan sosial, dan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kelima sila ini berasal dari satu yaitu Keadilan Sosial. Dalam menjamin keadilan inilah peran strategis KPU selaku penyelenggara Pemilu dalam menjaga nilai-nilai Pancasila. Dengan melaksanakan tugas sebagai Komisioner dan jajaran KPU yang berpedoman kepada Kode Etik Penyelenggara Pemilu, tentu akan terwujud sebuah demokrasi yang berintegritas dan berbudaya. Dengan pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang berintegritas dan berbudaya maka keadilan kepada peserta Pemilu/Pemilihan dan masyarakat akan dapat ditegakkan. Tegaknya keadialan kepada peserta Pemilu/Pemilihan akan mendorong pemenang baik eksekutif maupun legislatif akan bertidak adil kepada masyarakat Indonesia. Pancasila adalah dasar bagi kita untuk melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila bukanlah pilar tetapi dasar tegas Jondra, sesuai dengan putusan mahkamah konstitusi Nomor : 100/PUU-XI/2013 selengkapnya dapat didownload di http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/mk/2013/100%20PUU-XI-2013.pdf . Dengan demikian tindakan komisioner KPU beserta jajaran yang patuh terhadap kode etik merupakan sebuah langkah yang sangat strategis untuk menjaga  kelestarian dasar kehidupan berbangsa dan negara  yaitu Pancasila demikian pungkas Jondra dalam pengarahannya saat Apel Pagi di Kantor KPU Provinsi Bali.(wjd)

Pada tanggal 31 Mei 2016 KPU Provinsi Bali melakukan kunjungan ke Kantor Partai Politik Keadilan Sejahtera, kinjungan ini rangakain dari Monitoring Pendataan Partai Politik Tingkat Provinsi bali yang bertujuan melakukan pendataan Parpol dan juga untuk silahturahmi dan menjalin hubungan baik kepada partai. Pada kesempatan ini Ketua KPU beserta TIM diterima oleh Ketua DPW PKS  H. Mudjiono, S.Pd.I.  dan sangat bersyukur KPU Bali bisa bersilaturohim, semoga sinerginitas  dengan KPU bisa kita bangun secara terus menerus, sehingga dengan kegiatan ini kader PKS bisa mendapat pengetahuan untuk pemilu kedepan. Di PKS ini kami juga sering melakukan pertemuan-pertemuan baik tingkat wilayah atau tingkat daerah 2 pekan sekali. Secara Umum kepengurusan DPW PKS tidak banyak perubahan demikian ucap H. Mudjiono, S.Pd.I Diakhir pertemuan Ketua DPW PKS menyerakan SK kepengurusan yang diterima langsung oleh Ketua KPU Provinsi,  I Dewa Kade WIarsa Raka Sandi, S.T.

                Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi memimpin Tim Monitoring mengunjungi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada, Senin 30 Mei 2016 bertempat di Sekretariat PDIP Provinsi Bali , Renon – Denpasar. Pada kesempatan itu I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menyampaikan , bahwa monitoring pendataan partai politik tingkat Provinsi Bali merupakan program KPU Bali yang telah terjadwal untuk 12 Sekretariat DPD/DPW/DP Partai Politik Pemilu 2014 tingkat Provinsi Bali. Materi yang menjadi objek dalam pelaksanaan kegiatan ini ialah SK Kepengurusan DPD/DPW/DP Partai Politik Tingkat Provinsi Bali terbaru dan informasi lengkap Partai Politik (alamat, no telepon, fax ,contact person dan email resmi partai politik. Tjok Gede Agung (Wakil Sekretaris Eksternal PDIP) yang berkesempatan menerima kunjungan Tim monitoring, menyambut baik pelaksanaan monitoring ini. “Jika ada aturan-aturan terkait kepemiluan yang belum kami pahami kami akan koordinasikan dengan KPU” demikian ucap Tjok Gede Agung dalam pertemuan tersebut. Di akhir pertemuan I Dewa Kade Raka Sandi juga menyampaikan, bahwa KPU saat ini sudah membentuk Rumah Pintar Pemilu (RPP) sebagai wujud Soko Guru Demokrasi dan Pusat Pelayanan Informasi Publik (PPID) untuk memudahkan masyarakat mengakses data terkait kepemiluan dan Demokrasi yang dalam penguasaan KPU Provinsi Bali.

Untuk pertama kalinya setelah diresmikan, Rumah Pintar KPU Provinsi Bali mendapat kunjungan dari Mahasiswa Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Program Studi Administrasi Negara. Kunjungan Mahasiswa yang juga didampingi oleh beberapa dosen tersebut beranggotakan kurang lebih 15 orang peserta dan disambut langsung di Rumah Pintar Pemilu oleh Anggota KPU Bali Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan SDM Dr. Ni Wayan Widhiasthini.,S.Sos.,Msi. (26/05/16) Didampingi oleh Anggota KPU Bali Divisi Hubungan Masyarakat, Data Informasi dan Hubungan Antar Lembaga Dra. Kadek Wirati.,MH serta Kabag Hukum Teknis Hupmas Sekretariat KPU Bali Nengah Sudiarta, SH.,MH, Widhiasthini memaparkan secara singkat tentang sejarah umum kepemiluan di Indonesia kepada seluruh peserta yang hadir. Pimpinan rombongan yang juga dosen Fisip Undiknas Drs. I Wayan Joniarta.,M.Si menyampaika maksud dan tujuan kunjungan yakni untuk mengimplementasikan Tri Darma Perguruan Tinggi khususnya bidang pengabdian pada masyarakat serta memberikan gambaran mengenai kondisi instansi/perusahaan secara nyata serta untuk memberikan pengalaman praktis pada mahasiswa yang relevan dengan Program Studi Administrasi Negara. Seluruh peserta sangat antusias saat melihat-lihat isi dari Rumah Pintar Pemilu KPU Bali didampingi oleh Ni Wayan Widhiasthini sembari memperkenalkan serta menjelaskan seluruh materi kepemiluan yang ada didalamnya seperti Maket TPS, poster, brosur, foto, Ruang Audio Visual serta Ruang Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS . (gb)

Komisi Pemilihan umum (KPU) Provinsi Bali  melaksanakan kegiatan Monitoring dan Supervisi ke KPU Kabupaten Karangasem pada selasa 24/5/2016 dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik melalui Website dan PPID . Komisioner KPU Provins Bali Kadek Wirati menyampaikan pentingnya Tampilan website yang memudahkan pengunjung untuk melihat dan mencari berita maupun data yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui website. Bagaimana kita menempatkan diri kita sebagai masyarakat  yang menginginkan dengan mudah memperoleh informasi ketika membuka Website suatu lembaga. Disampaikan pula oleh Wirati, bahwa website harus mampu memberikan informasi yang maksimal terhadap masyarakat  terkait dengan informasi ke pemiluan . Masukan dan saran kepada KPU Kabupaten Karangasem : 1. Agar mendokumentasikan setiap kegiatan yang dilaksanakan, hal ini sebagai pertanggung jawaban kinerja KPU Kabupaten Karangasem serta selanjutnya di muat di website KPU Kabupaten Karangasem. 2. Website agar ditambahkan beberapa tombol untuk memuat sitem informasi yang dimiliki oleh KPU. 3.Pengelolaan website agar detail. Sedangkan Untuk Desk pelayanan PPID sudah tertata dengan apik ditambahkan dengan adanya perpustakaan mini pada ruang Desk PPID nya. Saat monitoring di dampingi oleh Ketua beserta anggota KPU Kabupaten Karangasem.(kw)

Sebagai Ketua Divisi Logistik KPU Provinsi Bali, Dr. I Wayan Jondra menilai gudang yang disediakan Pemerintah Kabupaten Buleleng relatif terbatas, karena bangunannya yang terpisah-pisah, ruang seting yang relatif kecil di ruang utama areal bekas kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Buleleng tersebut, pendapat tersebut disampaikan pada saat peninjauan pada hari Rabu 23 Mei 2016. Peninjauan tersebut didampingi oleh Ketua Divisi Data KPU Provinsi Bali dra. Kadek Wirati, MH serta Ketua KPU Kabupaten Buleleng. Secara geografis gudang tersebut letaknya sangat strategis, dimana bagian depan terdapat markas Kodim Buleleng dan RRI Buleleng, sedangkan tak jauh dibelakangnya terdapat kantor Polres Buleleng. Secara geografis gudang tersebut cukup strategis dan aman. Gudang tersebut hendaknya nanti dilengkapi dengan sarana pemadam api yang yang memadai guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Memperhatikan kondisi gedung yang relatif tua, maka perlu dicek keadaan instalasi listrik, sehingga tidak terjadi kebakaran pada saat pengelolaan logistik berlangsung. Jondra berpesan, gudang tersebut hendaknya dikelola sepenuhnya dengan baik oleh KPU Kabupaten Buleleng sehingga mampu menunjang persiapan pelaksanaan Pilkada Kabupaten Buleleng yang akan berlangsung pada tanggal 15 Februari 2016 mendatang. Namun perlu juga diantisipasi kemungkinan terjadinya luberan air dari jalan pada saat hujan. (wjd)