Berita Terkini

Semarapura, Dipilihnya Kabupaten Klungkung Bali, sebagai tempat untuk melaksanakan study banding Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh KPU Kabupaten Meranti, Kepulauan Riau ini dikerenakan KPU kabupaten Klungkung yang merupakan salah satu yang melaksanakan Pemilu Kepala Daerah untuk tingkat Kabupaten paling akhir di Bali dan keberhasilan yang dicapai sangat bagus, ini terbukti berjalan lancar, damai, aman, tentram dan bahkan tidak ada jadwal yang melenceng dari yang telah diagendakan. Ini diungkapkan oleh Kasubag Hukum KPU Kabupaten Meranti Fresly, saat ditemui disela – sela kegiatan. Pihaknya juga menyampaikan bahwa Kabupate Meranti yang merupakan daerah kepulauan hampir mirip dengan geografis Kabupaten Klungkung, dari jumlah penduduk juga hampir sama, serta pemilih. Klungkung punya Nusa Penida, Lembongan, Ceningan, sedangkan Meranti juga cukup banyak daerahnya kepulauan, Fresly juga menjelaskan Meranti termasuk kabupaten baru di bawah koordinasi Provinsi Kepulauan Riau yang dulunya bergabung di Provinsi Riau. Dalam Kesempatan tersebut KPU meranti mengikut sertakan seluruh Komisioner dan Staf Sekretariat, bertujuan agar bisa menimba ilmu dan pengetahuan dalam pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang lebih duluan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Klungkung, dimana hampir tidak terjadi permasalah mulai dari masa persiapan, Anggaran, Pelaksanaan, hingga Penyelesaian (Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati) dan bahkan gugatan ke Mahkamah Konstitusipun tidak ada. Prestasi ini menjadi titik tolak kenapa dipilihnya KPU Kabupaten Klungkung sebagai objek dalam study banding KPU Meranti, tegas Kasubag Humuk asal Riau ini. Rombongan yang berkisaran 30 orang ini diterima langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Klungkung I Made Kariada, SE, SH didampingi oleh Anggota KPU Provinsi Bali seluruh Anggota Komisioner, Sekretaris, Kasubag serta staf di Ruang Rapat KPU Kabupaten Klungkung (September 2014). I Made Kariada memaparkan dari awal proses Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berlangsung di Kabupaten Klungkung terutama proses perencanaan dan pelaksanaan Pemilu Kada. Klungkung memang Kabupaten yang wilayahnya cukup kecil dibanding kabupaten lain di Bali, namun mempunyai daerah kepulauan yang harus disikapi dengan bijaksana terutama dalam distribusi logistik agar tidak terlambat dan sesuai jadwal. Memang KPU Kabupaten Klungkung sangat merencakanan secara matang dalam penysunan jadwal dan kegiatan sampai ke hal – hal kecil, sehingga tidak mengganggu bahkan sesuai dengan kenyataan di lapangan, dan bahkan sampai melihat kegiatan – kegiatan masyarakat terutama adat dan budaya lokal, sebelum menentukan hari pemungutan suara, KPU Kabupaten Klungkung memohon hari baik kepada Pendeta Hindu yang sangat mengerti akan hari dan waktu baik, Bali tidak bisa dipisahkan dengan Budaya, jadi seluruh kegiatan dan tahapan pasti diakaitkan dengan adat dan Budaya, di hari pemungutan suara seluruh penyelenggara memakai pakaian adat dan pemilihpun dihimbau untuk memakai pakaian adat, maka Pemilu di Klungkung selain menegakkan Demokrasi juga melestarikan Budaya, tuturnya.  Rombongan setelah diterima secara resmi langsung menuju Kasubag sesuai dengan yang ditangani untuk mendapat data yang diperlukan, kegiatan diakhiri dengan penyerahan souvenir, KPU Klungkung serahkan Buku Laporan Kegiatan Pemilu Kada tahun 2013 dan Lukisan Khas Kamasan yang sudah terkenal. KPU Kabupaten Meranti mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang sangat baik kepada KPU Kabupaten Klungkung karena bisa menerima dan bahkan memberikan data yang diperlukan dalam menunjang Pemilu Kada di Kabupaten Meranti.(sumber : kpu-klungkungkab.go.id)

Sebanyak 27 orang dari 9 KPU Provinsi Reginal IV ( DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, NTB, NTT dan Bali) mengikuti Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Provinsi Regional IV yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Bali di Hotel Inna Grand Bali Beach pada tanggal 2 Oktober 2014 sampai dengan 4 Oktober 2014. SPIP mewajibkan seluruh lembaga yang berada di Lingkungan KPU untuk mengendalikan seluruh kegiatannya dengan menyelenggarakan sistem pengendalian intern, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Acara yang dihadiri pula oleh seluruh Pejabat Struktural jajaran Sekretariat dan Komisioner KPU Provinsi Bali menghadirkan Narasumber dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat dan Perwakilan Bali. Ida Budiarti (Anggota KPU RI) dalam sambutannya sebelum membuka acara mengatakan dimasa sekarang ini, tantangan yang harus dihadapi oleh KPU semakin kuat, terutama dalam rangka penguatan kelembagaan. Oleh karena itu diharapkan kepada seluruh jajaran KPU agar terus meningkatkan performance terutama pada aspek tata kelola program kegiatan dan anggaran serta kinerja dalam melaksanakan Pemilu. Ida juga meminta kepada seluruh jajaran agar meningkatkan kerjasama diantara penyelenngara sehingga masih tetap dipercaya untuk diberikan mandat sebagai penyeleggara Pemilu.

Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan logistik, KPU Provinsi Bali melaksanakan Rapat Koordinasi Evaluasi Pengelolaan Logistik Pemilu Tahun 2014 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Bali. Rapat koordinasi yang dilaksanakan di Hotel Amaroossa, Nusa Dua pada tanggal 22-24 September 2014 tersebut dihadiri oleh Ketua, Anggota, Sekretaris beserta jajaran pejabat Sekretariat KPU Provinsi Bali dan diikuti oleh 40 peserta yang terdiri dari 4 orang dari KPU Provinsi dan 4 orang dari masing-masing KPU Kabupaten/kota se-Bali dengan menghadirkan Narasumber dari Biro Logistik Setjen KPU RI, Bapak Hery Susila Prabawa. Ketua KPU Provinsi Bali Dewa Raka Sandi dalam sambutannya meminta agar logistik eks Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dikelola sebagai persiapan menghadapi Pemilu Kepala Daerah yang akan dilaksanakan oleh 6 (enam) KPU Kabupaten/Kota pada tahun 2015 mendatang. Koordinasi antara Komisioner dan Sekretariat KPU juga harus ditingkatkan terutama didalam proses pengadaan logistik. Dalam pelaksanaan pengadaan logistik juga diminta untuk tetap menjaga transparansi, akuntabilitas serta ketapatan jumlah dan waktu didalam pengadaan. Raka Sandi juga berharap, dengan rapat koordinasi ini dapat memperbaiki kinerja pengelolaan logistik pemilu baik pada tahap perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian kedepan lebih baik.

Dalam rangka mengevaluasi Pelaksanaan Anggaran serta mengetahui Serapan Anggaran Tahapan Pemilu Tahun 2014, KPU Provinsi Bali melaksanakan Rapat Kerja Rekonsiliasi Anggaran Pemilu Tahun 2014 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Bali. Rapat Kerja yang dilaksanakan di Hotel Harris Jimbaran pada tanggal 18 September 2014 sampai dengan 20 September 2014 tersebut dihadiri oleh Aggota KPU RI Arif Budiman, Anggota, Sekretaris beserta jajaran pejabat Sekretariat KPU Provinsi Bali dan diikuti oleh 30 peserta yang terdiri dari 3 (tiga) orang dari KPU Provinsi dan 3 (orang) dari masing-masing KPU Kabupaten/kota se-Bali dengan menghadirkan Narasumber dari Biro Perencanaan dan Data Setjen KPU RI. Ketua KPU Provinsi Bali Dewa Raka Sandi dalam sambutannya yang dibacakan oleh Anggota KPU Provinsi Bali Wayan Jondra mengatakan dengan dilaksanakannya rapat kerja ini, diharapakan dapat menginventarisasi permasalahan dalam merealisasikan anggaran untuk mendukung tahapan pemilu sesuai dengan jadwal dan tahapan. Sehingga apabila terdapat sisa alokasi anggaran atau dengan kata lain ada efisiensi akan menjadi masukan dalam menyusun Rencana Anggaran Pemilu 5 (lima) tahun kedepan. Raka Sandi juga berharap kepada seluruh peserta raker agar benar - benar dapat merencanakan Rencana Kerja Tahun 2015 dengan sebaik - baiknya sehingga apa yang menjadi program atau perencanaan lembaga kedepan dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Memperingati Hari Olahraga Nasional (Haornas) yang jatuh pada tanggal 9 September 2014, KPU Provinsi Bali melaksanakan senam bersama pada hari Jumat, 12 September 2014. Senam yang diikuti juga oleh jajaran KPU Kabupaten/Kota tersebut mendatangkan 2 (dua) instruktur. Senam yang berlangsung kurang lebih selama 1(satu) jam tersebut selain ditujukan untuk memperingati Haornas, juga bertujuan untuk menjaga kondisi fisik seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum agar selalu dalam keadaan yang sehat dalam melaksanakan dan mengawal pelaksanaan Pemilu.

Jakarta, kpu.go.id- Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan Kabupaten/Kota Bali mendatangi KPU RI untuk melakukan koordinasi mengenai pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 2015 yang akan digelar serentak di lima Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, Senin (8/9). Lima Kabupaten/Kota yang rencananya akan menggelar Pemilukada secara serentak antara lain Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Tabanan, Bangli, dan Karangasem. Komisioner KPU RI, Juri Ardiantoro, yang memimpin jalannya rapat, menyetujui dan menyambut baik jika KPU Daerah akan menyelenggarakan Pemilukada secara serentak. “Jika di satu provinsi dapat disatukan akan jauh lebih baik, berkaitan dengan tahapan, kami setuju jika dilakukan secara bersama-sama,” tuturnya. KPU berharap, jika dilaksanakan secara serentak, proses Pemilukada dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, yang hadir dalam rapat, mengatakan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait mengenai pelaksanaan Pemilukada yang akan berlangsung serentak di lima kabupaten/kota tersebut. “Kami di daerah dan di provinsi sudah melakukan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Pemerintah Daerah (Pemda) setempat mengenai penyelenggaraan Pemilukada yang akan digelar serentak,” ujar Sandi. Dari hasil koordinasi tersebut, KPU Provinsi Bali rencananya akan menyelenggarakan Pemilukada pada 19 Mei 2015. Tanggal tersebut ditentukan karena masa jabatan Bupati Karangasem akan habis pada 21 Juli 2015. Menurut Juri, dua bulan penyelenggaraan tahapan pemilu adalah jangka waktu yang ideal. “Memang ada risiko, tetapi waktu tersebut adalah waktu yang ideal untuk melaksanakan pemilu, sesuai dengan tahapan yang sudah direncanakan sebelumnya,” jelas Dia. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Komisioner KPU RI yang turut hadir dalam kesempatan tersebut, menyebutkan, ada empat hal penting yang perlu dipersiapkan secara matang oleh penyelenggara pemilu. “Perlu dipersiapkan empat hal penting dalam penyelenggaraan pemilu, yaitu budget, regulasi, rancangan tahapan dan SDM (Sumber Daya Manusia),” jelasnya. Menurutnya, KPU Daerah perlu menyusun anggaran yang baik, sekaligus jeli mempertimbangkan hal-hal yang muncul di luar konteks KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu. “Perlu diperhatikan juga mengenai kejadian-kejadian yang muncul di luar konteks KPU, seperti Pemungutan Suara Ulang, dan gugatan PHPU,” lanjut Ferry. Mengenai RUU Pilkada yang saat ini sedang digarap oleh DPR, Juri menjelaskan kepada KPU Provinsi dan semua jajaran untuk tetap mempersiapkan semua tahapan Pemilukada sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang saat ini berlaku. “Apapun keputusan DPR, kita ikuti saja perkembangannya. Sepanjang belum ada peraturan, kita persiapkan saja setiap tahapan sesuai dengan regulasi yang berlaku saat ini,” tandas Juri. Mantan Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta tersebut mengingatkan kepada Ketua dan Anggota KPU Bali untuk tidak terpengaruh dengan dinamika yang sedang terjadi di Badan Legisatif tersebut. “KPU secara kelembagaan tidak pada tempatnya untuk turut andil dalam penyusunan peraturan tersebut, lebih baik kita (KPU) melakukan diskusi intensif dengan lembaga negara terkait mengenai persiapan dan penyusunan format penyelenggaraan pemilukada yang baik, transparan dan sesuai dengan oeraturan yang berlaku,” tegasnya. (ris/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)