Berita Terkini

Bertempat di Rumah Pintar Pemilu Provinsi Bali, Komisioner KPU Provinsi Bali Dr. Ni Wayan Widhiasthini,S.Sos,M.Si, didampingi oleh Sekretaris KPU Provinsi Bali Putu Arya Gunawan, SH menerima kunjungan dari KPU Kabupaten Sarolangun  (rabu,10/8) Pada kesempatan ini KPU Kabupaten Sarolangun yang diwakili oleh Ketua KPU Kabupaten Sarolangun, Ahyar yang didampingi oleh komisioner KPU Kabupaten Sarolangun dan Sekretaris KPU Kabupaten Sarolan serta Kasubag dan staf yang mendampingi mengatakan bahwa tujuan dari kunjungan ini adalah untuk melaksanakan Studi Pembelajaran tentang produk-produk hukum agar tidak menyalahi aturan yang berlaku dan menambah referensi tentang transparansi informasi Pemilu di Bali.

Dalam upaya mengamankan pelaksanaan Asian Electoral Stakeholder Forum III (AESF III)yang akan dilaksanakan tanggal 22-26 Agustus 2016 di Provinsi Bali, Komisi Pemilhan Umum (KPU) Republik Indonesia dan KPU Provinsi Bali selaku tuan rumah terus melaksankan koordinasi dengan aparat keamanan, Kamis kemarin dilaksanakan koordinasi dengan Polda Bali yang diterima langsung oleh Wakapolda Bali (4/8/2016). Nampaknya Polda Bali menaruh atensi yang luar biasa terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU. Sebagai bukti atensi Polda Bali dalam audiensi yang dikoordinasikan melalui Whatsapp, Anggota KPU RI Ferry Kurnia Rizkiansyah didampingi oleh Kepala Biro dan Wakil Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal KPU RI, Ketua KPU BaliI Dewa Kade  Wiarsa Raka Sandi, dan AnggotaI Wayan Jondra serta Kadek Wirati diterima langsung oleh Wakapolda Bali. Dalam diskusi yang cukup cair nampaknya Wakapolda Bali telah memahami latar belakang pemilihan tempat konfrensi ini di Discovery Kartika Plaza. Walaupun sedikit terbuka, hotel ini, namun Wakapolda Bali menjajikan pelaksanaan pengamanan secara proporsional. Anggota KPU RI Ferry Kurnia Rizkiansyah, pada kesempatan tersebut memaparkan rencana pelaksanaan AESF tersebut, menyangkut peserta, narasumber, dan akan dibuka oleh Presiden RI. Menanggapi hal ini, Wakapolda Bali didampingi KaroOp, Dir Intel, Satlantas, mengharapkan agar dilaksanakan koordinasi lebih lanjut terkait dengan kegiatan yang pasti guna penyiapan sistem pengamanan yang memadai. Terlebih jika Presiden yang membuka agar KPU berkoordinasi dengan Pangdam selaku Panglima pengamanan Presiden di Bali. Dalam kesempatan yang baik tersebut Anggota KPU RI Ferry Kurnia Rizkiansyah, menitipkan keamanan pelaksanaan Pilkada Kabupaten Buleleng yang sedianya dilaksanakan tahun 2017. Menanggapi hal tersebut Wakapolda menyatakan kesiapannya, terlebih Wakapolda, Danrem, dan Gubernur dari Buleleng, tentu sudah menjadi kewajiban Polda untuk mengamankannya. Audiensi yang berlangsung kekeluargaan ini ditutup dengan foto bersama di lobby Mapolda Bali.(wj)

Menyambut pelaksanaan Asian Electoral Stakeholder Forum III (AESF III)yang akan dilaksanakan tanggal 22-26 Agustus 2016 di Provinsi Bali, Komisi Pemilhan Umum (KPU) Republik Indonesia dan KPU Provinsi Bali selaku tuan rumah terus memantapkan persiapannya salah satunya dengan berkoordinasi ke pemerintah daerah Provinsi Bali(4/8/2016). Disambut langsung oleh Gubernur Bali Made Mangku Pastika, Anggota KPU RI Ferry Kurnia Rizkiansyah didampingi oleh Kepala Biro dan Wakil Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal KPU RI, Ketua dan Anggota KPU Bali, Sekretaris KPU Bali, Asisten I serta jajaran Pejabat Struktural Setda Pemprov Bali menyampaikan secara rinci agenda-agenda pada acara yang rencananya akan dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Diikuti oleh 182 orang peserta dari 43 Negera di Asia serta Jajaran KPU se-Indonesia, acara yang mengusung tema “Transparency and Integrity for Quality Elections” ini sangat disambut baik dan didukung oleh Gubernur Bali. Ia menyatakan akan menjamu seluruh peserta untuk makan malam pada tanggal 23 Agustus 2016 di Jayasabha (Rumah Dinas Gubernur Bali). Menurutnya, acara semacam ini dapat juga dijadikan sebagai ajang mempromosikan pariwisata Bali dan Indonesia khususnya bagi peserta yang berasal dari Luar Negeri.Dalam diskusi yang berjalan penuh keakraban tersebut bahkan tanpa terasa lebih dari satu jam perbincangan berlalu dengan santai dan berbobot. Bahkan tidak sedikit pemikiran-pemikiran cerdas Gubernur Bali tentang keadaan bangsa ini dititipkan kepada Ferry  Kurnia Rizkiansyah. Acara yang bertujuan untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang pelaksanaan Pemilu yang transparan,  berintegritas dan berkualitas antara pemangku kepentingan Pemilu se-Asia,  membangun hubungan baik bukan hanya antar penyelenggara Pemilu negara-negara peserta namun juga dengan pemangku-pemangku kepentingan Pemilu lainnya serta memperkenalkan pada dunia Internasional sistem pemilu di Indonesia yang  transparan ini rencananya akan mendatangkan narasumber seperti Prof. Dr. Jimmly Asshiddiqie, SH (Ketua DKPP RI), Hadar Nafis Gumay dan Arief Budiman(Anggota KPU RI), Michael McNulty (Senior Program Manager, National Democratic Institute for International Affairs) serta Koul Panha(Deputy Chairman of ANFREL). (gb)

Dari segi regulasi mekanisme pencalonan pilkada serentak mengalami beberapa kali perubahan dan penyempurnaan. Untuk menyamakan persepsi, KPU Kabupaten Buleleng, Senin (01/8) menggelar Sosialisasi Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng  Tahun 2016di Ruang Rapat KPU Kabupaten Buleleng. Kabupaten Buleleng merupakan satu-satunya kabupaten di Bali yang mengikuti Pilkada serentak Tahun 2017 mendatang. KPU berharap tidak akan ada masalah krusial yang timbul dalam tahapan pencalonan. Untuk itu KPU Buleleng menggelar Sosialisasi yang dihadiri oleh partai politik dan tokoh masyarakat yang berkeinginan maju sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buleleng melalui jalur independen.Selain itu hadir pula Panwaslih Kabupaten Buleleng, KPU Kabupaten/Kota se-Bali serta instansi terkait. Dalam sambutannya, Ketua KPU Buleleng, Gede Suardana menegaskan bahwa pihaknya menghimbau seluruh komponen yang hadir untuk melakukan koordinasi yang intensif dan komunikatif tentang pencalonan.  “KPU Buleleng juga akan membuka desk pencalonan  untuk membantu pihak – pihak yang membutuhkan informasi mengenai pencalonan sehingga tidak ada lagi pihak yang merasa tidak terfasilitasi” demikian tambahnya. Dalam sosialisasi tersebut, hadir sebagai narasumber Anggota KPU Provinsi Bali, Ni Putu Ayu Winariati, SP yang memberikan pemaparan tentang proses pencalonan Pilkada tahun 2017. Wina menjelaskan tentang bagan proses pencalonan, syarat pencalonan dan syarat calon yang harus dipenuhi bakal calon dari gabungan parpol maupun perseorangan. Seperti diumumkan sebelumnya, bakal pasangan calon perseorangan harus memenuhi syarat minimal jumlah dukungan yang ditetapkan KPU Buleleng yaitu sebesar 40.283. Seluruhnya harus tersebar minimal di 5 Kecamatan di Kabupaten Buleleng. Verifikasi calon perseorangan ini akan dilakukan dengan cara sensus(mendatangi dan bertemu langsung dengan pendukung). Hal ini akan dilaksanakan oleh PPS selama 14 hari mulai tanggal 31 agustus s/d 13 September 2016, dengan supervisi oleh PPK, KPU Kabupaten Buleleng dan KPU Provinsi Bali. Untuk mengantisipasi hal ini berjalan sesuai waktu yang telah ditetapkan, maka KPU berharap pasangan calon menyiapkan tim untuk turun di masing-masing desa bersama KPU  dengan pengawalan dari PanwaslihKabupaten Buleleng. Narasumber lainnya, Anggota KPU Buleleng Divisi teknis Penyelenggaraan, Cakra Budaya menjelaskan tentang kebijakan penggunaan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dalam Pilkada 2017. Dengan adanya aplikasi SILON dapat mempermudah KPU Kabupaten dalam melaksanakan Pilkada dan mempermudah Pasangan Calon dalam mengikuti proses pelaksanaaan Pilkadakarena didalamnya mencakup pemberian informasi tahapan pelaksanaan, pendaftaran pasangan calon, sampai dengan penetapan pasangan calon peserta Pilkada. SILON juga merupakan implementasi asas-asas penyelenggaraan pemilihan, utamanya asas Efektivitas dan Akuntabilitas serta wujud upaya peningkatan pelayanan publik KPU kepada para stakeholder. (wk)

Sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan kualitas pemilih serta rasa tanggungjawab dalam melaksanakan pendidikan atas nilai-nilai demokrasi dan kepemiluan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem secara resmi me “launching” Rumah Pintar Pemilu. (28/07/16) Berbekal kemauan yang besar untuk mengedukasi masyarakat Karangasem pada khususnya akan pentingnya Pemilu serta pemahaman demokrasi, Ketua KPU Kabupaten Karangasem Made Arnawa beserta jajaran “menyulap” beberapa ruas ruang yang ada menjadi sebuah Rumah Pintar yang lengkap dengan fasilitas seperti penayangan audio visual, ruang pamer(info kepemiluan), ruang simulasiTPSdan ruang diskusi. KPU Kabupaten Karangasem juga melaksanakan MoU dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Kabupaten Karangasem sebagai langkah awal untuk meningkatkan sosialisasi ke kelangan pelajar SMA. Salah satu kesepakatan yang dituangkan adalah proses pemilihan ketua OSIS di setiap sekolah akan mengadopsi system pemilihan umum. Pada kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Juri Ardiantoro dalam sambutannya yang dibacakan oleh Ketua KPU Provinsi Bali Dewa Raka Sandi mengatakan membangun dan menumbuhkan pemilih yang cerdas, mandiri dan rasional membutuhkan penganan yang sistematis, komprehensif dan berkelanjutan. Juri juga berharap KPU Provinsi berama KPU Kabupaten/Kota juga dapat melakukan improvisasi untuk memperkaya materi dan metode pembelajaran sesuai kondisi social dan kultural masyarakat di daerah masing-masing. Diresmikan oleh Wakil Bupati Karangasem I Wayan Artha Dipa, Rumah Pintar KPU Kabupaten Karangasem mendapat Apresiasi positif oleh Bupati Karangasem yang disampaikan sambutannya. Menurutnya, KPUKabupaten Karangasem merupakan ujung tombak sebagai penyelenggaraPemilu yangdiharapkan dapat memberi pemahaman dan pendidikan politik serta meningkatkan koordinasi khususnya bagi masyarakat Karangasem. Hadir dalam kesempatan tersebutKetua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota se-Bali, Kepala SKPD terkait, Ketua Partai Politik tingkat Kabupaten Karangasemserta Kepala sekolah SMA/SMK se-Kabupaten Karangasem. (gb)

Jajaran komisioner dan pejabat struktural KPU Provinsi Bali menghadiri Rapat Pembahasan Anggaran  Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Bali Tahun 2018 di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Bali. (21/07/2016) Hadir dalam rapat tersebut Asistem Ketataprajaan Sekda Provinsi Bali, Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Bali, Kepala Inspektorat Provinsi Bali, Kepala Bappeda Provinsi Bali, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali, Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali, Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Bali dan Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bali. Ketua KPU Bali Dewa Raka Sandi dalam rapat tersebut menyampaikan pelaksanaan Pilgub Bali akan berjalan bersamaan dengan Pilkada Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Gianyar pada Tahun 2018 mendatang. Raka Sandi juga mengatakan sulitnya menyusun anggaran Pilgub secara tepat, dikarenakan ada beberapa hal yang masih belum bisa diprediksi seperti halnya jumlah pasangan calon. Hal tersebut tentu akan berdampak besar terhadap jumlah logistik yang harus tersedia. Pria kelahairan Yeh Sumbul Jembrana tersebut juga mengatakan dalam penyusunan anggaran selalu mengedepankan prinsip-prinsip “EFEKTIF EFISIEN”. Anggota KPU Bali Divisi Perencanaan Keuangan dan Logistik serta Umum, Rumah Tangga dan Organisasi Wayan Jondra juga menambahkan, mengingat tahapan Pilgub Bali akan melewati dua Tahun Anggaran (TA 2017 dan TA 2018) diharapkan dana hibah Pilkada ditandatangani dalam  satu Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Sedangkan untuk alokasidana dibagi di dua Tahun Anggaran, 45% di Tahun 2017 sisanya sebanyak 55% akan dialokasikanpada Tahun 2018. Sekretaris Daerah Provinsi Bali Cokorda Ngurah Pemayun selaku pimpinan rapat dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengatakan pada prinsipnya tidak ada tahapan yang boleh terhambat dikarenakan oleh ketidak tersediaannya anggaran. “Pemerintah Provinsi Bali mendukung penuh dari aspek anggaran sebagai komitmen menyukseskan Pilgub Bali” tegasnya. (gb)