Berita Terkini

KPU Bali kembali menerima audiensi dari Tim Peneliti Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Udayana Program Studi Sosiologi, Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Politik di Ruang Media Center KPU Provinsi Bali pada Kamis (30/04/2015). Kedatangan Tim Peneliti yang terdiri dari Ketua Tim Nazrina Zuryani beserta 3 orang Anggota Riset tersebut diterima oleh Ketua KPU Provinsi Bali didampingi Anggota, Sekretaris dan Kepala Bagian Program & SDM Sekretariat KPU Provinsi Bali.  Nazrina menjelaskan audiensi dilakukan dalam rangka rencana pelaksanaan observasi singkat oleh Mahasiswa semester genap tentang akuntabilitas Partai Politik di Bali yang merupakan salah satu bahan ajar untuk dimasukkan kedalam mata kuliah.  Salah satu aspek dalam menilai akuntabilitas Partai Politik adalah melalui pelaporan Dana Kampanye yang dilakukan Partai Politik dan dikelola oleh KPU Provinsi pada saat Pemilu Legislatif Tahun 2014. Untuk itu Tim Peneliti Fisip Unud meminta Komisioner KPU Bali untuk menjadi pendamping dalam penyusunan buku bahan ajar terutama mengenai pelaporan dana kampanye Partai Politik. Ketua KPU Bali, Dewa Raka Sandi menyatakan komisioner KPU Bali siap melakukan pendampingan kepada mahasiswa yang akan melakukan observasi singkat dengan catatan menyesuaikan waktu dan jadwal komisioner, mengingat saat ini KPU Provinsi Bali sedang melakukan monitoring serta supervisi terkait persiapan Pilkada di 6 Kabupaten/Kota di Bali, demikian lanjutnya. Kegiatan observasi rencananya akan dilaksanakan pada minggu ke tiga Bulan Mei 2015.

Gde Sumarjaya Linggih menyerahkan Surat Keputusan Penunjukan Pelaksana Tugas Pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Bali kepada Ketua KPU Provinsi Bali, hari Kamis (30/4/2015). Kedatangan Partai GOLKAR yang dipimpin oleh Gede Sumarjaya Linggih yang juga sebagai Ketua Pelaksana Tugas Pengurus DPD I Partai Golkar Provinsi Bali didampingi oleh Dewa Widiyasa Nida dan pengurus lainnya diterima oleh Ketua KPU Provinsi Bali, Dewa Raka Sandi, Anggota dan Sekretaris KPU Provinsi Bali. Sumarjaya Linggih menyebutkan berkas yang diserahkan kepada KPU Provinsi Bali diantaranya adalah Keputusan Kemenkumham Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR, Amar putusan Mahkamah Konstitusi Partai GOLKAR dan Surat Keputusan DPP Nomor Kep-28/DPP/GOLKAR/III/2015 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Pengurus DPD Partai GOLKAR Provinsi Bali yang ditandatangani oleh Ketua Umum HR. Agung Laksono dan Sekretaris Jendral Zainudin Amali. Hal ini untuk memperkuat dasar hukum bagi Partai GOLKAR dalam pelaksanaan pesta demokrasi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015 yang dilaksanakan secara serentak di 6 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Provinsi Bali, Dewa Raka Sandi menyampaikan bahwasanya KPU Provinsi Bali dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada menunggu arahan dan petunjuk lebih lanjut dari KPU RI. Selain itu jajaran KPU Provinsi Bali juga berharap agar semua pihak tetap menjaga kondusivitas Bali selama penyelenggaraan Pilkada Tahun 2015.

Menyambut kegiatan politik akbar di Tahun 2015 yakni Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di 269 Daerah di Indonesia, Komisi Pemebrantasan Korupsi (KPK) mengunjungi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali (KPU Bali) pada hari Senin, (27/04/15). Pertemuan yang dihadiri oleh Anggota KPU Bali dan Jajaran Sekretariat serta Anggota KPU Kabupaten/Kota se-Bali tersebut dibuka oleh Ketua KPU Bali Dewa Raka Sandi. Kehadiran Plt. Direktur Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Guntur Kusmeiyono dan Spesialis Kampanye dan Sosialisasi KPK Alfi Rahman Waluyo juga sangat diapresiasi oleh Raka Sandi, dengan harapan pemahaman mengenai melaksanakan Pilkada yang bersih dapat tersampaikan secara baik. Guntur Kusmeiyono mengatakatan, KPK saat ini sedang menjalankan Program Pilkada Berintegritas yang bertujuan untuk mendorong terlaksananya Pilkada yang bersih dan berintegritas. Dan Kabupaten Badung merupakan salah satu Kabupaten yang dipilih  menjadi tempat untuk mengimplementasikan program tersebut. Saat ini KPK sedang berkonsentrasi dalam beberapa hal salah satunya terkait pembangunan sistem integritas nasional dan manajemen resiko kegiatan. Dengan demikian pemimpin yang beritegritas akan dapat diciptakan dan secara tidak langsung dapat menekan angka kejahatan korupsi.

Penyerahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) kepada jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) dan Stakeholder terkait menandai dimulainya tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) di 6 Kabupaten/Kota di Bali (Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Tabanan, Jembrana, Bangli dan Karangasem) bertempat di Pura Sakenan pada hari Rabu (22/04/15). Dihadiri juga oleh Bawaslu Provinsi Bali, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada beserta Sekretaris dan Panwaslu, launching yang dikemas dengan persembahyangan bersama tersebut dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Bali Dewa Raka Sandi. Dalam sambutannya Raka Sandi mengatakan tujuan persembahyangan bersama kali ini adalah untuk mendoakan agar pelaksanaan Pilkada dapat berjalan dengan baik didasari oleh pikiran yang damai dan jernih. Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bali Mangku Pastika yang diwakili oleh Asisten I Pemerintah Provinsi Bali menghimbau agar seluruh stakeholder, partai politik, tokoh agama dan masyarakat serta aparat kemanan (TNI/POLRI) dapat menjaga Bali dan memberikan pendidikan politik yang berbudaya kepada masyarakat. “mari kita jaga citra daerah Bali baik secara Nasional dan Internasional” tambahnya. Untuk saat ini tahapan Pilkada sudah memasuki masa pendaftaran untuk Panita Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali (KPU Bali) terus melakukan program-program guna meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu khususnya di Provinsi Bali. Kelas Pemilu merupakan program yang dicanangkan ke setiap Kabupaten/Kota masing-masng selama 4 (empat) kali pertemuan dengan berbagai segmen pemilih yang ada. SMA Negeri 1 Petang Badung pada hari Kamis (16/04/15) dikunjungi oleh pihak KPU Provinsi Bali didampingi oleh KPU Kabupaten Badung. Diikuti oleh seluruh siswa Kelas XII, Anggota KPU Provinsi Bali Ni Wayan Widhiasthini memaparkan materi-materi yang berisikan informasi mengenai kepemiluan selama 90 menit. Acara yang berlangsung di Aula SMA Negeri 1 Petang tersebut juga dihadri oleh Kepala Sekolah beserta jajaran pengajar. Widhiasthini beharap dengan adanya kelas pemilu ini diharapkan para pemilih pemula akan lebih mengerti akan pentingnya menggunakan hak suaranya. “suaramu tentukan nasib bangsamu” katanya sembari mengakhiri materi yang dikemas secara interaktif.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi persiapan anggaran pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2015, bersama Pemkab Jembrana, KPU Kabupaten Jembrana, dan Panwaslu Kabupaten Jembrana, bertempat di ruang rapat KPU Provinsi Bali, Kamis 16/4/2015. Rapat koordinasi yang dihadiri oleh Sekda Kabupaten Jembrana yang mewakili Bupati Jembrana beserta jajarannya dari Bappeda, Bagian Keuangan dan Kesbangpol Kabupaten Jembrana,juga dihadiri oleh Anggota Bawaslu Provinsi Bali serta perwakilan dari Biro keuangan, Biro Hukum dan Kesbang Provinsi Bali. Dalam kesempatan tersebut, Sekda Kabupaten Jembrana menyatakan bahwa Pemkab siap melaksanakan Pemilukada Tahun 2015 dan telah mengalokasikan anggaran sebesar 10,3 M untuk pelaksanaan Pemilukada di Jembrana. Saat ini tengah dipersiapkan NPHD Pemkab dengan KPU Kabupaten Jembrana. Kekurangan anggaran yang diusulkan KPU Kabupaten Jembrana akan dipenuhi dalam anggaran perubahan Kabupaten Jembrana dan akan dituangkan dalam Naskah Kerjasama Pemkab Jembrana dengan KPU Kabupaten Jembrana. Dewa Raka Sandi, Ketua KPU Provinsi Bali diakhir rapat menekankan agar anggaran tersedia dengan jumlah yang dibutuhkan sehingga pelaksanaan pemilukada dapat berjalan sesuai tahapan dan yang terpenting benar dalam pengelolaan administrasinya.