Berita Terkini

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali menggelar Rapat Evaluasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Persiapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten Buleleng beserta jajarannya, Ketua Bawaslu Provinsi Bali, Panwaslih Kabupaten Buleleng, Biro Tata Pemerintahan Provinsi Bali dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng.(22/11/16)Dalam sambutannya pada rapat yang digelar di ruang rapat KPU Bali, Ketua KPU Provinsi Bali menyampaikan bahwa data pemilih merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan Pilkada Buleleng. Rapat ini diselenggarakan untuk melakukan koordinasi dan evaluasi menyangkut hal-hal yang menjadi kendala serta memastian regulasinya dengan Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Buleleng.Anggota KPU Bali Kadek Wirati dalam paparannya menambahkan agar dalam masa perbaikan Daftar Pemilih Sementara yang berlangsung pada 20 s.d. 24 November 2016 dapat tercipta daftar pemilih yang akurat dan tidak ada lagi data pemilih yang invalid serta kita harus lebih fokus terhadap permasalahan daftar pemilih yang belum memiliki KTP elektronik.Dilanjutkan Biro Tata Pemerintahan Provinsi Bali menyampaikan solusi yang ditujukan kepada Disdukcapil Buleleng. Untuk perekaman KTP elektronik dibagi beberapa kecamatan dan Disdukcapil Buleleng dapat meminjam mesin Mobile perekaman dari Kabupaten lain.Sementara itu, KPU Buleleng dalam hal ini sedang melakukan sosialisasi yang dilakukan bersama-sama dengan Kesbangpol Kabupaten Buleleng, Bawaslu Bali dan Panwaslih Buleleng diharapkan untuk ikut mengawal proses sinkronisasi data pemilih yang sedang berlangsung saat ini. (cg.red/Foto KPU Bali/gb/Hupmas)

Dengan pemukulan gong sebanyak lima kali, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Juri Ardiantoro membuka acara Rapat Evaluasi Tahapan Pencalonan dan Konsolidasi Data Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2017 yang diadakan di Pecatu - Bali.(21/11/16) Dalam sambutannya menyampaikan bahwa kita sebagai jajaran KPU wajib untuk memperkuat sistem kelembagaan kita yang hierarki dan berkomitmen bagi yang menyelenggarakan Pilkada pada tahun 2017 untuk dapat terselenggara serentak. Rapat evaluasi yang diikuti oleh 101 daerah yang melaksanakan Pilkada di tahun 2017 ini diselenggarakan dalam rangka mewujudkan prinsip akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan Pilkada 2017 khususnya terkait dengan data dan informasi terkait penyelenggaraan tahapan Pilkada. Para peserta wajib memahami data dan informasi yang wajib disampaikan kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2017 sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Disamping itu Ketua KPU Bali I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dalam sambutannya selaku tuan rumah menyampaikan berterima kasih karena Bali telah dipercaya sebagai tuan rumah dan akan berupaya agar kegiatan ini dapat dilaksanakan sebai-baiknya karena dalam hal ini kita sebagai penyelenggara pemilu mengemban tanggung jawab yang besar dan tahapan pencalonan merupakan tahapan yang penting dalam tahapan Pemilihan.(cg.red/Foto KPU Bali/gb/Hupmas)

Dengan diselenggarakannya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 dan yang terpenting Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2017 nanti, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali  mengadakan rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.(18/11/16) Bertempat di kantor KPU Provinsi Bali, rapat ini bertujuan untuk membahas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang berkaitan dengan pungut hitung sebagai persiapan dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018 dan yang terpenting dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng 2017. Selain membahas tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum,  Ni Putu Ayu Winariati juga menyampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota se-Bali yang hadir untuk dapat berkoordinasi antar divisi teknis dan logistik untuk membahas tentang persiapan pemungutan penghitungan suara di TPS, rekapitulasi di PPK dan Rekapitukasi di Kabupaten/Kota serta pola kerja yang berkaitan dengan teknis dan logistik saat Pemilihan nanti dan dilakukan simulasi penulisan C1 untuk dapat menemukan solusi jika ada kekeliruan dalam penulisan. Pentingnya koordinasi antara devisi teknis dan logistik karena sering terjadi perbedaan pandangan terkait dengan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan ada aturan yang berbeda Apa yang dibutuhkan oleh divisi teknis terkadang tidak bisa difasilitasi oleh divisi logistik karena aturannya tidak memungkinkan. (cg.red/Foto KPU Bali/gb/Hupmas)

Sebagai usaha untuk menjaga komunikasi yang baik dengan para awak media, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali (KPU Bali) melaksanakan acara Media Gathering dengan mengundang seluruh Media Nasional maupun Lokal yang ada di Bali.(18/11) Media Gathering kali ini dilaksanakan dengan kemasan yang sedikit berbeda dari biasanya, yakni dengan bertanding futsal bersama di lapangan yang bertempat dikawasan renon. Tak tanggung-tanggung, Ketua KPU Bali Dewa Raka Sandi dan Anggota I Wayan Jondra juga turut terjun kelapangan untuk “melawan” tim media yang diperkuat oleh gabungan dari jurnalis, fotographer dan cameramen dari berbagai media cetak, elektronik hingga media online. Pertandingan juga disaksikan oleh Sekretaris KPU Bali Arya Gunawan, jajaran pejabat struktural dan seluruh staf. Ketua Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat Ni Wayan Widhiasthini sebagai penggagas acara menyampaikan berharap acara ini dapat menjadi ajang untuk meningkatkan silaturahmi dengan pihak media. Dimana media merupakan salah satu yang memiliki peran penting dalam tahapan Pemilu yaitu sebagai sarana penyampaian informasi bagi masyarakat. Dewa Raka Sandi didampingi I Wayan Jondra dan Ni Wayan Widhiasthini menyampaikan tentang perkembangan tahapan Pilkada Buleleng kepada seluruh media yang hadir sembari menikmati bakso hangat yang disajikan setelah pertandingan usai.(cg.red/Foto KPU Bali/cg/Hupmas)

Dalam rangka mengevaluasi pengelolaan data dan dokumen tahapan teknis Pilkada Tahun 2015 dan 2017, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Pengelolaan Data dan Dokumen tahapan Teknis Pilkada yang bertempat di Ruang Rapat Sekretariat KPU Provinsi Bali.(16/11/2016) Rapat yang dibuka oleh Anggota KPU Bali Ni Putu Winariathi dan dihadiri oleh Kadek Wirati dan para undangan dari Anggota KPU Kabuaten/Kota se-Bali ini membahas dan mengevaluasi penggunaan program Sistem Informasi Tahapan Pilkada (SITAP) dan Sistem Informasi Pencalonan Pilkada (SILON)  dari KPU RI yang sudah digunakan di enam KPU Kabupaten/Kota yang telah melakukan Pilkada dan sekarang sedang diselenggarakan di Kabupaten Buleleng. Selain melakukan evaluasi, rapat ini juga dimaksudkan untuk merangkum Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang dialami oleh para operator didalam mengoprasikan SITAP dan SILON selama Pilkada 2015. Dimana pada masa Pilkada tahun 2015  SITAP dan SILON masih sering mengalami pembaharuan (update) software dan selalu berubah-ubah karena masih dalam tahap penyempurnaan. Untuk KPU Kabupaten Buleleng yang saat ini sedang menyelenggarakan Pilkada, SILON dirasa masih ada beberapa kekurangan salah satunya yakni aplikasi ini belum menangani tentang sengketa pencalonan. Sedangkan untuk program SITAP, Anggota KPU Bali Kadek Wirati menyampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dapat mengunggah data yang ada dengan segera, karena kita harus melakukan keterbukaan data kepada masyarakat. Dan bagi komisioner diharuskan untuk selalu melakukan pengecekan pada program tersebut. Dengan terselenggaranya rapat ini diharapkan dapat menginventarisir segala permasalahan yang ada dan akan disampaikan kepada KPU RI untuk mendapat solusi kedepannya.(cg.red/Foto KPU Bali/gb/Hupmas)

Rumah Pintar Pemilu (RPP) KPU Provinsi Bali kembali mendapat kunjungan. Kali ini seluruh Komisioner beserta jajaran pejabat struktural KPU Kabupaten Lampung Selatan mendatangi RPP KPU Bali dengan tujuan melaksanakan studi banding.(16/11) Diterima oleh Anggota KPU Bali Ni Wayan Widhiasthini (Ketua Divisi SDM dan Pasrtisipasi Masyarakat), Kadek Wirati (Ketua Divisi Perencanaan dan Data), Sekretaris KPU Bali Putu Arya Gunawan beserta jajaran pejabat struktural Sekretariat KPU Bali, Ketua KPU Lampung selatan M. Abdul Hapip menyampaikan maksud kunjungannya yakni untuk bertukar pikiran dan mendapat informasi dalam hal pembentukan RPP dan pengelolaan PPID yang baik. KPU Lampung Selatan berencana membentuk RPP dalam waktu dekat ini. Abdul Hapip menambahkan, selama ini pengelolaan PPID yang telahberjalan di KPU Lampung Selatan sudah berjalan seperti biasa, namun maih banyak hal yang masih perlu disempurnakan lagi. Hapip juga menyampaikan bahwa saat ini jenis permohonan informasi yang paling sering dicari adalah informasi dan data-data yang berhubungan dengan tahapan Pencalonan. Pada kesempatan ini Kadek Wirati menyampaikan bahwa pengelolaan PPID KPU Bali selama ini mendapat penilaian baik dan tidak ada persoalan yang sampai mengakibatkan terjadinya sengketa Informasi. Dalam pengelolaan PPID hanya dibutuhkan pemahaman oleh tiap bagian serta pemahaman yang baik mengenai kategori informasi yang boleh diberikan dan yang dikecualikan. Ni Wayan Widhiasthini menambahkan, dalam pembentukan RPP KPU Bali yang merupakan pilot project dari KPU Republik Indonesia ini tidak lepas dari berbagai macam kendala. Namun dengan tekad yang besar dalam memberikan yang terbaik bagi pendidikan Pemiludi Bali,maka terwujudlah RPP KPU Bali seperti yang kita lihatsaat ini.Widhiasthini juga menekankan, untuk materi yang dimuat dalam RPP harus sesuai dengan petunjuk teknis yang dibuat oleh KPU RI dengan tetap memuatunsur kearifan lokal. Dan sebagai salah satu cara menarik minat masyarakat agar untuk datang mengunjungi RPP, KPU Bali melakukan MoU dengan beberapa instansi pemerintah, instansi pendidikan serta kaum disabilitas. Diakhir kunjungan, seluruh rombongan KPU Lampung Selatan dipandu oleh Ni Wayan Widhiasthini mengelilingi setiap ruang yang ada pada RPP KPU Bali dan ditutup dengan bertukar cendramata.