Berita Terkini

Sekretariat KPU Kabupaten Badung mempunyai Sekretaris baru, I Wayan Warta, S.Sos., dilantik Sekretaris KPU Provinsi Bali pada tanggal 27 September 2012 menggantikan I Wayan Wedastra, SH., yang telah dimutasi ke Pemerintah Kabupaten Badung. Bertempat di Gedung Kartagosana Mangupura, pelantikan Sekretaris Badung dihadiri oleh Pelaksana Harian Bupati Badung, Sekkab Pemkab Badung, Kepala Biro SDM KPU RI (Dra. Farida Fauziah, M.Si), Ketua dan Sekretaris KPU Provinsi Bali, Keua dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota Se-Bali, serta seluruh jajaran SKPD Kabupaten Badung. Pelantikan Sekretaris KPU Kabupaten Badung dilaksanakan berdasarkan Keputusan Sekjen KPU Nomor 406/kpts/Setjen/2012 tanggal 21 September 2012. Selanjutnya, Sekretaris KPU Provinsi Bali, memberikan arahan kepada Sekretaris KPU badung yang baru agar menjalin komunikasi sebaik-baiknya sehingga yang menjadi tujuan lembaga dapat tercapai. Hal yang senada diungkap Pelaksana Harian Bupati Badung yang menekankan agar Sekretaris dan Komisioner KPU kabupaten Badung dapat membangun komunikasi yang lebih baik. Pelantikan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Ketua KPU, anggota serta seluruh undangan yang hadir. Selamat bekerja dan mengemban amanah yang baru untuk Sekretaris KPU Kabupaten Badung, I Wayan Warta, S.Sos.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali menggelar Acara Penyuluhan/Sosialisasi Peraturan KPU tentang Verifikasi Partai Politik bagi KPU Kabupaten/Kota dan Partai Politik yang ada di Provinsi Bali. Acara berlangsung di Hotel Nikki Denpasar pada tanggal 24 dan 25 September 2012.   Anggota KPU RI Wakil Koordinator Wilayah Bali, Arief Budiman hadir sebagai Narasumber dalam acara tersebut. Pada kesempatan tersebut, Arief Budiman memaparkan proses perkembangan verifikasi, tahap demi tahap, serta dokumen apa saja yang harus dilengkapi sebagaimana ketentuan. "Untuk Pemilu Legislatif kali ini, dari 73 Partai peserta yang ada, hanya 43 Partai yang mendaftar ke KPU RI, sedangkan yang lolos Administrasi sebanyak 34 Partai, jadi Partai Politik masih mempunyai kesempatan 4 (empat) hari lagi sampai tanggal 29 September ini" ucapnya. Beberapa hal penting terkait jadwal verifikasi, yang tercantum dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 7 2012 yang telah dirubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal, dan PKPU Nomor 8 Tahun 2012 yang telah dilengkapi dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu juga tidak lupa dijelaskan secara terinci oleh Arief Budiman. "Pemenuhan kelengkapan dokumen dan penerimaan Kartu Tanda Anggota (KTA) sampai tanggal 29 September 2012, pukul 16.00 WIB. Verifikasi administrasi sampai tanggal 6 Oktober 2012, dan hasilnya akan disampaikan pada 7-8 Oktober 2012. Setelah itu, tanggal 9-15 Oktober 2012, KPU akan memberikan kesempatan kepada Partai Politik untuk memperbaiki dan/atau melengkapi dokumen. Selanjutnya, verifikasi admnistrasi tahap II akan dilakukan pada 16-22 oktober 2012, dan hasilnya akan disampaikan pada 23-25 Oktober 2012. Sedangkan verifikasi faktual pada 26 Oktober-3 November 2012, dilakukan secara paralel oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota, dimana KPU Kabupaten/Kota akan membentuk 5 tim yang masing-masing terdiri dari 5 orang (1 (satu) Komisioner dan 4 (empat) Staf Sekretariat) untuk terjun ke lapangan dalam melakukan Verifikasi Faktual" lanjut Arief. Pada kesempatan tersebut, Ketua KPU Provinsi Bali, Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa juga menyatakan bahwa KPU akan berusaha secara maksimal dalam menegakkan keadilan bagi seluruh peserta Pemilu Legislatif didalam pelaksanaannya dengan berpedoman pada semua Peraturan dan Prosedur yang ada. Sementara, Ketua Panwaslu Provinsi Bali, I Made Wena juga menyatakan kesiapannya dalam melakukan pengawasan pelaksanaan tahapan Pemilu Legislatif yang sedang berlangsung ini. Made Wena berharap agar antara KPU sebagai pelaksana dan Panwaslu sebagai Pengawas tetap menjalin Komunikasi sehingga Pemilu Legislatif berjalan dengan baik. Partisipasi aktif masyarakat untuk mengawasi jalannya Pemilu Legislatif ini juga sangat kami harapkan" demikian tegas Wena. (gb)

Sehubungan dengan Rencana Kerja Kegiatan Pemilu Elektronik Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi, Tim BPPT melakukan kunjungan kerja ke KPU Provinsi Bali. Rombongan yang berjumlah 7 orang tersebut diterima langsung oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Bali di ruang Media Center KPU Provinsi Bali. Rombongan yang dipimpin oleh Dr.Ir. Hamman Riza, MSc, Direktur PTIK - BPPT, berharap agar bisa mensosialisasikan dan melaksanakan Pemilu Elektronik di Indonesia. Sebagai tindak lanjut kedepan, BPPT akan mengadakan Dialog Nasional tentang Pemilu Elektronik di Bali. Berbagai upaya dalam mensosialisasikan Pemilu Elektronik telah dilakukan oleh Tim BPPT, salah satunya adalah dengan cara melakukan Simulasi dan Demo seperti yang sudah dilakukan di Bengkulu, Gorontalo dan Pandeglang Banten. Sedangkan untuk E-Pemilukada, TIM dari BPPT telah melakukan beberapa Kajian mengenai Transfer of Technology agar dapat melaksanakan Pilot Project sebagai bahan percontohan. Kepala Program Rekomendasi Sistem Pemilu Elektronik BPPT, Dra. Andrari Grahitandaru, MSc mengatakan, Bali merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang telah sukses melaksanakan E-Voting, tepatnya di Kabupaten Jembrana. Dimana pada saat ini Kabupaten Jembrana merupakan satu-satunya Kabupaten yang telah memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pemilu Kepala Desa. Hal ini bisa dijadikan sebagai miniatur (contoh) dalam melaksanakan perhelatan yang lebih besar yaitu Pemilukada. Untuk Standar Pelaksanaan E-Voting yang diatur pada ISO 17582, diperlukan Infrastuktur pendukung yang kuat seperti, penyediaan Logistik (Komputer, Server dll) yang memadai serta didukung oleh SDM (Tim IT) yang mampu mengoprasikan semua perangkat secara benar. Ketua KPU Provinsi Bali, Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, SH.,MH menyampaikan apresiasi terhadap keinginan kerjasama dari pihak BPPT dan berharap Indonesia dapat segera melaksanakan Pemilu Elektronik dalam upaya pengembangan demokrasi dan kepemiluan di Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Ketua KPU Provinsi Bali juga menekankan agar tidak mengesampingkan kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh sistem Pemilu Elektronik tersebut, karena tidak menutup kemungkinan akan adanya pihak-pihak yang memanfaatkan kelemahan tersebut. Acara diakhiri dengan pemberian cinderamata dari Ketua KPU kepada Direktur PTIK – BPPT disertai dengan foto bersama. (gb)  

"Setelah dilakukan pengundian, didapatkan, jika pasangan Cokorda Gede Putra Nindia dan AA. Ngurah Agung (Ning) yang diusung oleh Partai Golkar, mendapatkan nomor urut 1. Sedangkan pasangan kandidat AA. Gede Agung Bharata dan I Made Mahayastra (Bagus 12), yang diusung Partai PDIP dan Demokrat, mendapatkan nomor urut 2," ujar Ketua KPUD Gianyar, AA. Gede Putra, saat ditemui di Balai Budaya, Gianyar, Kamis 20 September 2012. Penetapan nomor urut tersebut adalah hasil final yang bersifat mengikat dan tidak bisa diubah. Ketua KPU Kabupaten Gianyar menjelaskan nomor urut tersebut resmi dan akan digunakan dalam surat suara oleh KPU Gianyar pada saat pencoblosan tanggal 4 November 2012.   Bupati Gianyar, Tjokorda Oka Sukawati (Cok Ace) dalam sambutannya berpesan pada kedua pasangan kandidat, agar dalam Pemilukada Gianyar, yang berlangsung 4 November 2012, diharapkan, masing-masing tim pemenangannya untuk tetap menjaga kekondusifan Gianyar. Mengingat, tak jarang, di momen tersebut, kerap terjadi gesekan-gesekan antar pendukung. "Siapapun yang nantinya terpilih. Saya minta bisa memimpin Kabupaten Gianyar dengan baik. Dan saya pinta, masing-masing tim pemenangan dan juga pasangan kandidat, untuk menjaga kekondusifan Gianyar," pungkas Cok Ace.                    

Pakta Integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang, dan peran sesuai peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Penandatanganan pakta integritas oleh KPU Bali merupakan salah satu wujud KPU Bali untuk mengoptimalkan kinerja dalam pelaksanaan Pemilu ke depan. Penandatanganan pakta integritas diselenggarakan di Ruang rapat KPU Provinsi Bali pada hari Senin, 9 Juli 2012 yang dihadiri Lembaga, Ormas, LSM dan media serta Ketua KPU Kabupaten/Kota Se-Bali. Setelah ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Bali, lampiran Pakta integritas kemudian ditandatangani oleh para saksi yang terdiri dari Lembaga, ormas dan LSM, seperti Panwaslu Provinsi Bali, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Provinsi Bali, Komisi Informasi (KIP) Bali, Majelis Utama Desa Pekraman (MUDP) Bali, Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Yayasan Bali Sruti, Yayasan Manikaya Kauci, dan WALHI. "KPU Bali telah menetapkan hari Nyoblos Pemilukada Provinsi Bali pada tanggal 15 Mei 2013" demikian disampaikan Ketua KPU Provinsi Bali dalam kesempatan yang baik tersebut. Dalam sosialisasi dijelaskan pula mengenai tahapan penting dalam Pemilukada Provinsi Bali, tata cara pencalonan, dan anggaran Pemilukada Provinsi Bali 2013. Pada Bulan April lalu, untuk mendukung pelaksanaan Pemilukada Provinsi Bali, KPU Bali meluncurkan Daftar Pemilih Online (DPT Online). Dengan diterapkannya sistem online diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi para pemilih dalam mengakses segala informasi yang berhubungan dengan Daftar Pemilih. "Seluruh divisi dari regulasi, teknis, sosialisasi, logistik dan antar lembaga harus mempersiapkan diri agar dapat menghasilkan Pemilukada yang berkualitas."demikian tambahnya. Selain itu beliau berharap tidak ada perubahan peraturan atau undang-undang menjelang Pemilukada 2013.

Provinsi Bali pada tahun 2010 telah menyelenggarakan Pemilukada serentak di 5 Kabupaten/Kota, diantaranya Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Bangli dan Kabupaten Karangasem kemudian dilanjutkan pada akhir tahun 2010, diselenggarakannya Pemilukada di Kabupaten Jembrana. Tahun 2011 merupakan persiapan bagi KPU Kabupaten Buleleng untuk melaksanakan Pemilukada. Tahapan Pemilukada Buleleng dilaksanakan pada Bulan Desember 2011 dan hari pemungutan dan penghitungan suara jatuh pada bulan Mei 2012. Kabupaten Gianyar kemudian menyusul memulai tahapan pada Bulan April 2012 dan hari pemungutan dan penghitungan suara jatuh pada bulan November 2012. Dengan telah terselenggaranya Pemilukada di hampir seluruh Kabupaten/Kota di Bali, KPU Bali melakukan evaluasi pelaksanaan Pemilukada tahun 2010 s/d 2012 untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dan permasalahan yang dihadapi serta solusi yang diambil oleh KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan tahapan Pemilukada.