Berita Terkini

Denpasar, bali.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali pada Senin, 21 Oktober 2024, menerima kunjungan dari siswa-siswi SMK Saraswati 1 Denpasar dalam rangka kegiatan Program Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dengan tema "Suara Demokrasi". Sebanyak 38 siswa dan 3 guru pendamping turut serta dalam kunjungan ini. Kedatangan rombongan disambut oleh Kepala Bagian Perencanaan Data dan Informasi, Parmas dan SDM KPU Bali, I Gede Budiartha, serta Kasubbag Parmas dan SDM, Anak Agung Sagung Manik Vivi Trisia, dan Kepala Sub Bagian Teknis di ruang RPP KPU Bali. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih dalam kepada para siswa mengenai sistem demokrasi di Indonesia, khususnya terkait peran KPU dalam penyelenggaraan pemilu dan Pemilihan serentak 2024. Dalam sesi diskusi, para siswa aktif mengajukan pertanyaan seputar proses pemilihan umum dan peran pemilih pemula dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan inspirasi bagi generasi muda, terutama dalam memahami pentingnya partisipasi aktif dalam proses demokrasi di masa mendatang.(ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id - KPU Provnsi Bali melaksanakan Rapat Koordinasi Pengelolaan Logistik Pemilihan Tahun 2024, bertempat di Ruang Rapat Kantor KPU Provinsi Bali, Minggu(20/10/2024). Kegiatan Rapat dibuka oleh Sekretaris KPU Provinsi Bali, I Made Oka Purnama yang menyampaikan "Saat ini kita sudah menyelesaikan pengelolaan pasca pemilu, hampir selesai 100% dan evaluasi penerimaan logistik, semoga aman tidak ada kendala. Setelah ini yang lebih penting lagi akan dibahas terkait dengan anggaran atau biaya untuk sortir lipat dan lain sebagainya. Agar tidak ada terjadi lagi kekeliruan atau kesalahan yang terjadi di pemilihan sebelumnya.". Dilanjutkan dengan arahan Kepala bagian Kuangan, Umum, dan Logistik, Santi Chovarida yang menyampaikan "Banyak hal yang bisa dipelajari terkait ini, apa bila SK sudah ditetapkan maka yang menjadi pedoman untuk lapangan adalah SK KPU Provinsi Bali. Diakhir kegiatan masing-masing Pokja (Kelompok kerja) menyampaikan arahan tambahan atau saran terkait pengelolaan Logistik tersebut. Rapat ditutup oleh Sekretaris KPU Bali Oka Purnama yang menyampaikan closing statement "Oleh karena itu apa yang kita tetapkan, itu yang kita gunakan. Sehingga efektif dan efisien sperti yang disampaikan tadi. Terimakasih".(ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id - Dalam rangka menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, KPU Provinsi Bali menggelar acara coffee morning di Karangasem yang berlangsung di Ramayana Hotel Candidasa, 18 Oktober 2024  Rapat dibuka oleh I Gede John Darmawan, Anggota KPU Provinsi Bali Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, yang mempertemukan Forkopimda Provinsi dengan Forkopimda Kabupaten Karangasem serta sejumlah stakeholder penting lainnya untuk membahas berbagai isu dan tantangan dalam pelaksanaan Pilkada serentak. Dalam sambutannya, Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, menekankan pentingnya forum ini sebagai ajang bertukar informasi dan memperkuat koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota terkait pelaksanaan Pilkada. "Kegiatan ini kami nilai sangat penting karena selain melaksanakan Pilkada, kami juga berfungsi sebagai pengawas dan pemantau, untuk memastikan seluruh tahapan Pilkada di Bali berjalan dengan kondusif, sesuai dengan tagline kita, 'Ngardi Bali Shanti lan Jagadhita'," ujarnya. Dalam diskusi, beberapa masalah terkait pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) menjadi perhatian utama. Ketua KPU Bali menegaskan bahwa penertiban APK akan terus dilakukan sesuai aturan, dan KPU akan bekerjasama dengan Satpol PP, Kepolisian, dan TNI untuk memastikan tidak ada pelanggaran. "Kami sudah memberikan instruksi kepada penyedia agar pemasangan APK dilakukan sesuai spesifikasi yang telah disepakati. Jika tidak, akan ada tindakan tegas, termasuk blacklist terhadap penyedia yang melanggar aturan," ungkap I Dewa Agung Gede Lidartawan. Pada kesempatan tersebut, Ketua KPU Kabupaten Karangasem, I Putu Darma Budiasa, melaporkan perkembangan tahapan Pilkada di wilayahnya yang saat ini sudah memasuki masa kampanye. "Kami telah membagi tiga zona untuk kampanye paslon secara bergilir, serta memfasilitasi pemasangan baliho dan billboard di seluruh wilayah Karangasem," ujarnya. Forkopimda Kabupaten Karangasem, TNI, Polri, serta stakeholder lainnya juga turut memberikan masukan terkait keamanan, netralitas ASN, serta langkah-langkah untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Plt. Bupati Karangasem menegaskan pentingnya penertiban APK yang tidak sesuai aturan, sementara perwakilan dari Dandim Karangasem menekankan empat indikator keberhasilan Pilkada, yakni pelaksanaan yang aman, partisipasi masyarakat yang tinggi, tidak adanya konflik antar paslon, dan pemerintahan yang tetap berjalan efektif. Pertemuan yang dihadiri oleh Ketua KPU Bali  dan Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Provinsi Bali, Forkopimda dan Stakeholder Provinsi Bali, Perwakilan KPU Kabupaten Karangasem, Forkopimda dan Stakeholder Kabupaten Karangasem dan Perwakilan jurnalis media cetak, elektronik, dan online di Kabupaten Karangasem ini ditutup  oleh Ketua KPU Provinsi Bali dengan kesimpulan bahwa kesepakatan bersama telah dicapai untuk penertiban APK dan penegakan aturan yang lebih tegas. "Dengan sinergi antara KPU, Bawaslu, Forkopimda, TNI, dan Polri, kita berharap Pilkada di Bali dapat berjalan lancar, partisipasi pemilih mencapai 75%, dan tidak ada sengketa di Mahkamah Konstitusi," pungkasnya (ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id - KPU Provinsi Bali gelar Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se Bali, bertempat di Grand Palace Hotel Sanur, Selasa(15/10/2024) Kegiatan rapat dibuka dan sekaligus memberi arahan oleh Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan yang menyampaikan "saya harap semua meningkatkan kapasitas diri dengan diskusi dan pelatihan-pelatihan yang dilakukan. Jangan sampai kita gagap teknologi. Dokumentasi penting tidak hanya untuk laporan kinerja kita tetapi untuk kita menjawab sengketa-sengketa yang akan disampaikan ke kita.". Dilanjutkan dengan arahan dari Anggota KPU Provinsi, I Gede John Darmawan yang menyampaikan "Terkait peningkatan kapasitas, jika diperhatikan website JDIH pasti akan melihat proses peningkatan, kunjungannya meningkat. Ini artinya banyak membutuhkan produk hukum kita. Ini akan menjadi control pada semua system JDIH, banyak keputusan yang sudah kita buat pada pilkada ini.". Kemudian arahan dari Anggota KPU Provinsi Bali, Anak Agung Gede Raka Nakula yang menyampaikan "Tentunya JDIH ini merupakan suatu pengelolaan dokumen yang bersifat berkesinambungan, hal yang sangat penting kita lakukan dan mengeluarkan produk hukum selalu kita unggah di JDIH.". Kegiatan dilankutkan dengan penyampaian mater dari para narasumber. Narasumber yang pertama dari Kasubbid Luhbankum dan JDIH Kanwil KemenkumHAM Provinsi Bali yang memaparkan materi terkait JDIH. Narasumber yang kedua dari Staf Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Biro Hukum yang memaparkan materi Mekanisme Pengelolaan dan Pengisian Metadata Informasi Hukum serta Penyusunan Abstrak Produk Hukum. Acara ditutup oleh Anggota KPU Provinsi Bali, Anak Agung Gede Raka Nakula yang memberi closing statemen "Saya mengucapkan terimakasih kepada narsumber atas materinya, materi akan kita gunakan dan kita jadikan pedoman dalam pembuatan produk hukum dan penyebaran informasinya." (ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id - KPU Provinsi Bali gelar Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, bertempat di Ruang Rapat KPU Provinsi Bali, Senin(14/10/2024) Kegiatan dibuka oleh Anggota KPU Provinsi Bali Divisi Teknis Penyelenggara, Luh Putu Sri Widyastini memberikan sedikit arahan diawal kegiatan bimtek. Dilanjutkan dengan arahan Anggota KPU Provinsi Divisi Hukum dan Pengawasan, Anak Agung Gede Raka Nakula menyampaikan yang terkait dalam hal apa saja yang menyangkut rekapitulasi hasil pengitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan. Kemudian dilanjutkan dengan memaparkan materi mekanisme dan tata tertib di TPS oleh Sri Widyastini. Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan menegaskan Kembali terkait mekanisme yang terjadi di TPS, "saya tekankan catat semua kejadian sedetail apapun yang terjadi supaya kita punya bukti yang kuat". dipenghujung kegiatan KPU Bali mengadakan simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara serta terkait bagaimana cara penulisan dalam specimen C Plano. (ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)

Denpasar. bali.kpu.go.id Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali menerima kedatangan delapan mahasiswa magang dari Universitas Pendidikan Nasional, Fakultas Hukum, pada Senin (14/10/2024). Program magang ini merupakan bagian dari implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025. Kegiatan magang ini difasilitasi oleh kerja sama antara Universitas Pendidikan Nasional dengan KPU Bali, berdasarkan hasil kesepakatan dan surat permohonan dari kedua belah pihak. Mahasiswa magang yang ditempatkan di KPU Bali akan menjalani program selama satu semester, mulai September 2024 hingga Februari 2025. Anggota KPU Bali, I Gede John Darmawan, menyambut baik kedatangan para mahasiswa tersebut dan menekankan pentingnya disiplin waktu dalam menjalankan tugas-tugas mereka selama magang. Ia berharap para mahasiswa dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar dan berkontribusi dalam kegiatan di lingkungan KPU Bali. Delapan mahasiswa yang mengikuti program magang ini adalah Ricko Chandra Halim, Laila Ramadhanti Nur Ikhsania, Robby Alfahrizi, Anak Agung Gede Bagus Suwendra Putra, Pande Made Gita Prasanti, Ni Kadek Nadya Putri Maharani, Ni Putu Nadhea Fernanda Veronica, dan Ketut Arya Amanta Wiguna. Mereka diharapkan dapat memperoleh pengalaman langsung dalam dunia kerja yang terkait dengan bidang hukum dan kepemiluan. Program magang ini merupakan salah satu upaya Universitas Pendidikan Nasional dalam mendukung program MBKM yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi melalui pengalaman praktis di dunia kerja.(ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)