Berita Terkini

Dalam upaya menjaga dan meningkatkan kesehatan para pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Bali, KPU Provinsi Bali bekerjasama dengan PT. Askes melaksanakan senam bersama dan medical check up, pada hari Jumat, 9 Desember 2011 di halaman Sekretariat KPU Bali. Kegiatan senam bersama dimulai pukul 07.00 Wita ini, dihadiri Kepala PT. Askes Cabang Denpasar Dr. Bimantoro R., para Kabag dan Kasubbag serta staf pegawai KPU Provinsi Bali.   Kepala PT. Askes Cabang Denpasar Dr. Bimantoro R., mengatakan kegiatan ini diharapkan dapat menjadi pola hidup dari masyarakat khususnya bagi PNS di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Bali untuk melakukan olah raga secara rutin sehingga bermanfaat bagi stamina tubuh dan terhindar dari penyakit. Sementara itu Kasubag SDM KPU Provinsi Bali, I Ketut Arjaya, SE mengatakan kegiatan yang dilaksanakan PT. Askes sangat bermanfaat bagi pegawai mengingat dari hari Senin hingga Kamis mereka sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Kegiatan sehat bersama Askes dapat dirasakan manfaatnya, terutama untuk kebugaran tubuh, sehingga mampu meningkatkan semangat dalam bekerja. Setelah senam bersama kegiatan kemudian dirangkaikan dengan pemeriksanaan kesehatan gratis (medical cek up). (wk)

Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota KPU Kabupaten Karangasem, I Gede Bajera, SH., M.Kn., dilantik oleh Ketua KPU Provinsi Bali di Kantor KPU Provinsi Bali, pada hari Rabu, 16 November 2011. I Gede Bajera, SH., M.Kn., dilantik menggantikan I Putu Mudiarta, SE., yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPU Kabupaten Karangasem karena memilih menjadi CPNS Kabupaten Klungkung.   Setelah dilakukan Pleno pemberhentian I Putu Mudiarta, SE, selanjutnya dilakukan pemanggilan terhadap calon pengganti yakni urutan peringkat berikutnya dari hasil fit and proper test yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi. Berkenaan dengan hal tersebut setelah dilakukan verifikasi persayaratan calon Pengganti Antar Waktu (PAW) pada nomor urut 8, I Gede Bajera, SH., M.Kn memenuhi syarat menjadi Pengganti Antar Waktu Anggota KPU Karangasem periode 2011-2013. Acara pelantikan dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota Se-Bali. Pengangkatan Sumpah dan Pelantikan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 dan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor : 902.b/Kpts KPU Prov-016/XI/2011.   Dalam sambutannya, Ketua KPU Provinsi Bali, I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, SH., MH., mengatakan, Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota KPU Kabupaten/Kota pada hakekatnya adalah mengisi atau melengkapi jabatan yang kosong. Ketua KPU Provinsi berharap dengan telah dilantiknya Anggota pengganti antar waktu akan memberikan dorongan maksimal didalam melaksanakan tugas-tugas Negara yang diemban, sehingga apa yang telah dilaksanakan sebelumnya seperti Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Pemilukada khususnya untuk KPU Provinsi Bali beserta seluruh jajarannya telah mendapat penghargaan dan pengakuan secara Nasional. Untuk mempertahankan dan menjaganya diperlukan kerja keras yang lebih tinggi menjelang pelaksanaan Pemilihan Bupati Buleleng dan Pemilihan Gubernur Provinsi Bali. Selain itu diminta kepada PAW Anggota KPU Kabupaten/Kota yang baru dilantik untuk dapat beradaptasi dan segera melakukan kosolidasi secara internal maupun eksternal. (wk

Sebanyak 43 orang peserta yang berasal dari Sekretariat KPU Provinsi, KPU Kabupaten /Kota Se-Bali, NTB dan NTT mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Bendahara Pengeluaran di Hotel The Grand Santi Jalan Patih Jelantik Denpasar-Bali. Acara pembukaan Diklat yang dimulai pukul 18.00 WITA dihadiri oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU, Drs. Suripto Bambang Setyadi, M.Si, Kepala Biro SDM Sekretariat Jenderal KPU, Dra. Farida Fauzia., M.Si.,   Ketua, anggota dan Sekretaris KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-Bali, Kepala Balai Diklat Keuangan, para tenaga pengajar dan pejabat struktural di lingkungan KPU Provinsi Bali. Pembukaan diawali dengan laporan penyelenggaraan diklat oleh ketua panitia penyelenggara dan diteruskan dengan sambutan dari Sekjen KPU yang sekaligus membuka secara resmi Diklat Bendahara. Dalam sambutannya beliau menyampaikan pentingnya peran dan tugas Bendahara Pengeluaran dalam penyerapan realisasi anggaran serta dengan adanya diklat ini diharapkan dapat mendukung dalam usaha mencapai laporan keuangan KPU menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2012.   Diklat Bendahara Pengeluaran berlangsung dari 1 November sampai 12 November 2011, bertujuan agar staf/pegawai mampu melaksanakan tugas pembendaharaan baik menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang persediaan untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada satuan kerja masing-masing serta untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para calon bendahara pengeluaran tentang perusahaan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan. Sesuai arahan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), setiap bendahara pengeluaran harus memiliki sertifikat bendahara. (wk)

Dalam rangka tercapainya pemungutan dan penghitungan suara yang baik, lancar dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, maka dengan itu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali mengadakan Simulasi pemungutan dan penghitungan suara pemilukada di lingkungan KPU Provinsi Bali, pada hari Senin, 31 Oktober 2011. Simulasi adalah proses yang diperlukan untuk operasionalisasi model, atau penanganan model untuk meniru tingkah laku sistem yang sesungguhnya. Jadi simulasi adalah tindakan menggunakan model. Kemudian dirancang skenario percobaan guna mendapatkan hasil simulasi yang kelak diolah menjadi jawaban atas sistem nyatanya. Simulasi dapat memperkirakan dampak dari suatu keputusan yang diambil. Acara yang berlangsung di pelataran parkir KPU Provinsi Bali ini, dihadiri oleh Anggota KPU Pusat, Bapak I Gusti Putu Artha, S.IP, M.Si, Ketua dan Anggota KPU Provinsi Bali, Sekretaris KPU Provinsi Bali, Anggota KPU bidang Teknis, Logistik, Sosialisasi, Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas KPU Kabupaten/Kota se Bali, dan dipandu oleh anggota KPU Provinsi Bali, Putu Ayu Winariati, SP. Dalam kesempatan ini anggota KPU Pusat, I Gusti Putu Artha, S.IP, M.Si mengharapkan agar, simulasi ini nantinya tidak hanya menginventarisasi permasalahan-permasalahan administrasi, tetapi juga permasalahan – permasalahan yang terkait dengan proses dan teknis penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara itu sendiri, seperti dimana posisi pemantau, lembaga survei, Linmas, Panwas dan lain sebagainya selama proses tersebut. Dalam proses simulasi ini panitia membagi peran kepada peserta simulasi. Peran peserta terdiri dari : petugas logistik, KPPS, Saksi, PPL, pemilih dan lain sebagainya. Selama proses ini ada banyak hal – hal yang menjadi bahan diskusi antara lain jumlah kursi yang disediakan untuk saksi, posisi petugas KPPS, Panwas, saksi, PPL dan lain sebagainya, syarat kotak logistik dibuka, penggunaan surat suara, dan teknis – teknis lainnya selama proses pemungutan dan penghitungan suara pemilukada. Selama simulasi, banyak hal-hal yang menjadi persoalan teknis, sehingga langsung diadakan evaluasi terhadap hal-hal tersebut. Salah satu masukan Pak Artha bahwa "prinsipnya semua surat suara dimasukkan ke kotak suara, sehingga jumlah surat suara balance, dan surat suara dalam keadaan apapun, tidak boleh dibawa pulang atau keluar dari TPS, karena hal tersebut adalah pelanggaran pidana pemilu". Sebagai penutup Bapak Putu Artha, mengharapkan KPU Provinsi Bali menyusun SOP pemungutan dan penghitungan suara termasuk didalamnya tentang penyebutan atau pengucapan dalam proses pemungutan suara, sehingga hal – hal ini nantinya dapat dituangkan dalam Juknis (petunjuk teknis) pada pilkada Buleleng.(ty)

Dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini maka sangat dimungkinkan untuk melakukan Pemilihan Umum (Pemilu) secara elektronik yang merupakan pilihan yang inovatif dan sangat penting dan diharapkan mampu mengatasi permasalahan dalam penyelenggaraan Pemilu yang telah lalu. Sudah saatnya dilakukan perubahan yang inovatif dalam setiap tahapan Pemilu seperti adanya Daftar Pemilih Tetap (DPT) Online, daftar calon/kandidat serta pemanfaatan KTP elektronik. Berkaitan dengan hal tersebut, KPU Bali turut berpatisipasi menjadi peserta dan mendapat kesempatan membuka stand untuk memperkenalkan DPT Online KPU Bali dalam Acara Dialog Nasional dan Pameran Menuju Pemilu Elektronik di Indonesia yang terselenggara atas kerja sama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kementerian Negara Riset dan Teknologi, Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum. KPU Bali yang merupakan penginisiasi pelaksanaan DPT Online dan menjadi satu-satunya KPU yang memilki DPT secara online di Indonesia. Stand KPU Bali memamerkan kegiatan pelaksanaan DPT Online dan implementasi DPT Online yang dapat diakses melalui internet dengan membuka web www.kpud-baliprov.go.id. Materi seperti dasar hukum dan alur kerja dikemas dalam bentuk brosur yang dibagikan kepada peserta dialog saat mengunjungi stand DPT Online KPU Bali. Para peserta dialog yang mengunjungi stand DPT Online KPU Bali terbilang cukup banyak dan antusias mengetahui lebih lanjut mengenai pembuatan DPT Online, terutamanya KPUD dari provinsi lain yang akan menyelenggarakan Pemilukada. KPU Bali telah menjalankan DPT Online saat pelaksanaan Pemilu Presiden dan Legislatif tahun 2009 serta Pemilukada tahun 2010 di 6 Kabupaten/Kota. Selain memberi kemudahan kepada pemilih, DPT Online merupakan suatu program yang mudah diterapkan yang dapat meningkatkan akurasi daftar pemilih. Karena tidak membutuhkan biaya yang besar, DPT online memungkinkan untuk diterapkan secara nasional. Menteri Negara Riset dan Teknologi (Menristek) Suharna Surapranata, Kepala BPPT Dr. Ir. Marzan A. Iskandar, Ketua KPU RI, Prof. Dr. H.A. Hafiz Anshary, Kementerian Dalam Negeri yang diwakili Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil, Dirjen Aptel Kemkominfo, Ashwin Sasongko, para Pejabat Daerah menghadiri acara tersebut yang bertempat di Auditorium BPPT Gedung II, Lt.3 Jl. MH.Thamrin No.8 Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 21 September 2011. Dialog Nasional dengan tema "Peningkatan Inovasi Produk Nasional untuk Pemilu Elektronik di Indonesia" tersebut diadakan dalam rangka memperingati HUT ke 33 BPPT serta selaras dengan hari jadi ke 16 Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) 2011. BPPT, dalam hal ini berperan sebagai lembaga intermediasi antara industri pemasok teknologi e-voting, dengan penyelenggara pemilihan umum yang menggunakan e-voting. BPPT sangat berkompeten dan ikut bertanggung jawab di sisi teknologi agar penerapannya secara nasional dapat berjalan lebih efisien, transparan dan akuntabel. Oleh karena itu dalam acara Dialog Nasional menuju pemilu elektronik ini selain memamerkan beberapa produk yang mendukung pemilu elektronik seperti e-KTP dan DPT Online, dipamerkan pula beberapa produk mesin e-Voting dan infrastruktur pendukung yang sudah dipakai di beberapa negara. Selanjutnya diharapkan pemilu elektronik dapat menggairahkan industri nasional, menumbuhkan inovasi serta meningkatkan kemandirian produksi dalam negeri baik dalam bentuk barang maupun jasa. (wk)

Semarapura, Hal tersebut disampaikan Anak Agung Gde Parwatha, Ketua KPU Kabupaten Klungkung dalam acara yang berlangsung di ruang Rapat Sabha Mandala DPRD Kabupaten Klungkung pada hari Jumat, 14 Oktober 2011. Dalam kesempatan tersebut hadir istri-istri anggota DPRD Kabupaten Klungkung yang tergabung dalam GATRIWARA ( Gabungan Istri Anggota Dewan) Kabupaten Klungkung dan Gabungan Organisasi Wanita di Kabupaten Klungkung sebagai peserta. Diwaktu satu setengah jam tersebut Anak Agung Parwatha yang ditunjuk sebagai narasumber tunggal ini banyak menyoroti mengenai berita terkini mengenai Pemilihan Umum di tingkat pusat serta keterwakilan kaum perempuan di DPRD Kabupaten Klungkung. Dalam pemaparannya, tokoh dari Puri Satria Klungkung ini, menyampaikan mengenai kuota minimal 30 % perempuan dalam kepengurusan partai politik dan pengajuan calon legislatif dalam Pemilu. Dalam aturannya kuota perempuan memang sudah diperhatikan namun kedepan hal ini bisa ditngkatnya lebih dari 30 %. hal ini bertujuan untuk memperhatikan kesetaraan Gender antara Wanita dan Laki-Laki dalam bidang Politik, sehingga amanah dari Peraturan Perundang-undangan bisa terpenuhi. Kedepan diharapkan akan diadakan penyederhanaan Partai Politik melalui proses Pemilu, berdasarkan pilihan dari masyarakat, sehingga masyarakat lebih mudah menggunakan haknya dan juga tidak dibingungkan oleh banyaknya pilihan.   Para Peserta yang merupakan kebanyakan kaum Perempuan mempertanyakan cara mengantisipasi terjadinya money politik pada saat pelaksanaan Pemilu, selain itu juga menekan agar anggaran untuk maju sebagai calon dalam Pemilu bisa lebih murah, dan apakah mungkin untuk periode sekarang bisa memperjuangkan kesetaraan gender dalam bidang politik. Menyikapi hal tersebut Gung Parwatha menyatakan jika masyarakat ada yang mengetahui dan punya bukti pada saat Pemilu adanya praktek money politik agar segera melaporkannya ke pihak berwenang seperti Panwas Pemilu. Dan KPU dalam hal ini selalu menghimbau kepada siapapun untuk menghindari praktek yang kurang baik dalam Pemilu dan bahkan saat ini telah membuat himbauan berupa spanduk tentang No Money Politic, No Money Laundry, No Corruption. Untuk biaya murah bagi calon legislatif itu tergantung pada kemampuan, serta jika bisa disarankan dalam sosialisasi memakai sistem yang lebih efektif seperti tidak lagi membuat baliho, namun mengedepankan pertemuan – pertemuan langsung seperti simakrama. Mengenai perjuangan kesetaraan Gender pihak KPU Kabupaten Klungkung selalu mendukung dan bahkan mendorong kuota caleg perempuan lebih dari 30 %. (twinamediacenter)