Berita Terkini

Denpasar, bali.kpu.go.id - Anggota KPU Bali Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM, I Gede John Darmawan  menjadi narasumber dalam Talk Show dengan tema Pemliu 2024 di Era Digital, Mewaspadai Hoaks dan Acaman Digital Security, bertempat di Kubu Kopi, Sabtu (19/11/2022)   Kegiatan yang diadakan oleh Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Bali diikuti oleh media - media AMSI, wartawan dan perwakilan dari asosiasi perusahaan media Bali, serta KPU Kabupaten/Kota Se-Bali bertujuan untuk mewaspadai berita Hoaks dan acaman digital Security didalam menghadapi perkembangan teknologi digital yang semakin berkembang, terutama dalam menghadapi Pemilu 2024.   John Daramawan pada kesempatan ini memaparkan materi terkait berita hoaks dan ancaman digital Security di Era digital, KPU sudah bekerja sama dengan lembaga Sandi Negara dan Kepolisian untuk menjaga data kepemiluan. seperti NIK yang  berhak memiliki hanya KPU dan sesuai dengan per Undang Undangan akses hanya diberikan oleh yang berhak kepada yang ditunjuk dalam hal ini adalah Kementerian Dalam Negeri Kepada KPU.   John Darmawan menekankan KPU belajar dari Pemilu Pemilu sebelumnya terkait berita Hoaks dimana KPU akan memperkuat system di Website dan semua media sosial sebagai pembanding jika ada berita hoaks terkait kepemiluan.   Selain menghadirkan narasumber dari KPU Bali, Talk Show kali ini juga menghadirkan narasumber dari Akademisi Universitas Udayana, DR Made Ras Amanda, Ketua Bidang Cek Fakta AMSI Bali, I Ketut Adi “Centong” Sutrisna dengan moderator wartawan senior Rofiqi Hasan, diwarnai dengan dikusi dan tanya jawab yang menarik dan seru dari persera dan narasumber. (ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan membukan Rakor Penyusunanan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 yang berlangsung di Seres Hotel Ubud, Kamis (17/11/2022) Rakor yang diselengggarakan  dari tanggal 17 November sampai dengan 18 November menghadirkan Ketua KPU Kabupaten/Kota, Anggota KPU  Divisi Rendatin  KPU Kabupaten/Kota, Secretaris KPU Kabupaten/Kota, Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kabupaten/Kota se-Bali serta  Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali. Dalam sambutanya, Agung Lidartawan menyampaikan tujuan dilaksanakan Rakor ini  adalah bentuk kesiapan KPU Bali dalam menyambut Pemilihan Serentak 2024 pendatang dan diharapkan adanya update laporan hasil koordinasi KPU Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Daerah masing - masing, dengan itu dapat diketahui sejauh mana progres yang sudah diupayakan. Pada sesi selanjutnya, kegiatan dipimpin oleh Ketua KPU Bali yang didampingi Oleh Anggota KPU Bali Anak Agung Raksa Nakula, Luh Putu Sri Widhyastini,  I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya dimana masing masing menyampaikan urgensi dari pelaksanaan Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024,  evaluasi RKB Pemilihan Serentak 2024 dan Arahan  Sekretaris KPU Bali Oka Purnama  yang membahas terkait serapan anggaran dari masing masing KPU Kabupaten/Kota (ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)

Denpasar, balai.kpu.go.id - KPU Bali menyelenggarakan Rapat Koordinasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se- Bali diselenggarakan di Hotel Luwih, Sabtu, (12/11/2024)   Rapat Koordinasi yang dibuka oleh Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan didampingi oleh Anggota KPU Bali Anak Agung Raka Nakula, Putu Sri Widyastini dan Sekretaris KPU Bali Made Oka Purnama membahas permasalahan terkait sarana dan prasarana penunjang logistik, bagaimana menata kedepannya, dengan optimalisasi anggaran yang tersedia sehingga sarana dan prasarana terpenuhi.   Agung Lidartawan dalam sambutannya menyampaikan agar KPU Kabupaten/Kota lebih memperhatikan kebutuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang digunakan untuk jangka panjang, baik itu perlengkapan kantor ataupun kebutuhan lainnya. Agung Lidartawan mengharapkan adanya layanan sebagai penunjang kegiatan perkantoran bukan hanya pada kegiatan kepemiluan tetapi juga pada kegiatan rutin. Kegiatan yang dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Operator Aplikasi SAKTI KPU Kabupaten/Kota se-Bali ini berlangsung selama 2 (dua) hari, dari tanggal 12- 13 November 2022 dan untuk menambah wawasan dan diskusi permasalahan-permasalahan terkait sarana dan prasarana penunjang logistik, menghadirkan narasumber dari Kepala Bidang PKN, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara, Desak Putu Jeny, Kasubbag Pengelolaan BMN Wilayah 1, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) KPU RI, Dicky Kurniawan, Kepala Seksi Penetapan dan Pendaftaran Hak Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan, I Made Aryasa, S.H.   (ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id KPU Bali menyelenggarakan Rapat Koordinasi Persiapan Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 dihadiri oleh Ketua KPU Bali  I Dewa Agung Gede Lidartawan yang didampingi oleh Anggota KPU Bali Anak Agung Raka Nakula, Gede John Darmawan, Luh Putu Sri Widyastini dan I Gusti Ngurah Agung Dharmasanjaya bertempat di Rumah Luwih Gianyar, Senin (7/11/2022) Konsinyering ini diadakan bertujuan dalam upaya menjaga kegiatan verifikasi faktual yang telah terlaksana dengan baik pada tahap awal agar dapat diselesaikan dengan baik, aman dan lancar tanpa menimbulkan pelanggaran hukum maupun pelangggaran administrasi hingga tahapan penetapan partai politik dilaksanakan.  Agung Lidartawan dalam membuka acara menyampaikan secara lugas agar KPU Kabupaten/ Kota se-Bali mampu bekerja secara bersama-sama dengan optimal sehingga hasil yang tersampaikan kepada masyarakat pun akan maksimal guna menumbuhkan rasa kepercayaan yang tinggi masyarakat terhadap lembaga KPU Bali. Serta tambahan, masing-masing KPU Kabupaten/ Kota diharapkan dalam melaksanakan tugas selanjutnya mampu tertib dan berpartisipasi aktif dalam menyukseskan penyelenggaraan G20 di Bali. Kegiatan yang dihadiri oleh jajaran pimpinan KPU Bali ini juga menghadirkan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI Muchammad Afifudin yang pada kesempatan kali ini mengapresiasi kinerja verifikasi faktual Provinsi Bali sebab memperoleh kedudukan nomor satu dari 19 provinsi yang sudah mengakomodasikan hasil verifikasi faktual mereka. Afifudin juga berpesan agar segenap KPU Kabupaten/ Kota se-Bali berkolaborasi menyelesaikan tugas-tugas yang tersisa dengan cekatan. Kegiatan ini dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh I Ketut Rudia selaku Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Bali  yang kemudian acara dilanjutkan dengan sesi diskusi kepada seluruh KPU Kabupaten/ Kota se-Bali dan dilanjutkan dengan pemateri kedua Posda Denpasar Badan Intelijen Daerah Provinsi Bali, Gede Wirawan, Yang dimoderatori oleh Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM, I Wayan Nopi Suryanto. (ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)

Denpasar, balio.kpu.go.id Dalam rangka bagian dari rangkaian acara Press Tour Tahapan Pemilu Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh KPU RI, KPU Provinsi Bali menerima kunjungan media massa, bertempat di Sekretariat KPU Provinsi Bali , Sabtu (5/11/2022).  Pada kesempatan tersebut, Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan didampingi Anggota KPU Provinsi Bali menyampaikan sambutannya dan sekaligus menyampaikan progres pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 yang sudah mencapai 100%. Disela-sela penyampaian tersebut, Agung Lidartawan juga menyampaikan kondisi riil yang terjadi di Kabupaten/Kota ketika proses pelaksanaan verfikasi faktual keanggotaan melalui tayangan video pendek.  Tidak hanya itu, para media massa berkesempatan mengenal Rumah Pintar Pemilu KPU Provinsi Bali yang dipandu oleh Anggota KPU Provinsi Bali I Gede John Darmawan. Para kesempatan tersebut, hadir Anggota KPU RI August Mellaz didampingi Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Lidartawan yang turut mengikuti jalannya pengenalan rumah pintah pemilu sekaligus berkeliling melihat kondisi kantor sekretariat KPU Provinsi Bali.  Hadir juga pada kesempatan tersebut, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari dan Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat. (ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id – KPU Provinsi Bali melaksanakan Bimbingan Teknis Pengadaan Logistik Pemilu Serentak Tahun 2024 dan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) kepada Ketua, Sekretaris, Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) KPU Kabupaten/Kota se-Bali sebagai peserta, bertempat di Mercure Resort Sanur, Minggu (30/10/2022).  Kegiatan yang dilaksakan dari tanggal 29 s.d 30 Oktober tersebut, berkesempatan dihadiri oleh Ketua KPU RI Hasyim Asya’ri di hari terakhir pelaksanaan bimtek. Hasyim dalam arahannnya menghimbau SOP (Standard Operational Procedure) harus ada pada setiap mekanisme pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sebagai sarana controling. Selain itu, KPU RI akan mempersiapkan tim implementasi Peraturan KPU tentang standar pengadaan yang mengundang dari kejaksaan, kepolisian, supervisi dan BPK, sehingga setiap proses dapat terkontrol dan diantisipasi jika pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku  Pada hari pertama bimtek, acara dibuka oleh Anggota KPU Provinsi Bali I Gede John Darmawan didampingi Anggota KPU Provinsi Bali I Gusti Ngurah Darmasanjaya dan Sekretaris KPU Provinsi Bali I Made Oka Purnama . John Darmawan dalam arahannya menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus memiliki strategi yang matang, tepat sasaran dan efisien mengingat padatnya tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 kedepan.  Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi materi oleh Auditor Penyelia Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali Imam Mulyo Widodo sebagai narasumber mengenai “Pedoman Teknis Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)”. Tujuan pelaksanaan P3DN antara lain adalah memberdayakan industri dalam negeri, memperkuat struktur industri dalam negeri serta mengoptimalkan produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah. Salah satu bentuknya adalah dengan mewajibkan instansi pemerintah untuk memaksimalkan penggunaan hasil produksi dalam negeri dalam kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh APBN/APBD.  Pada hari terakhir, para peserta mendapat pembekalan materi dari Advisor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa RI I Made Sudarsana, S.E sebagai narasumber mengenai “Bimtek Dokumen Pengadaan Langsung dan Swakelola”. Sudarsana pada kesempatan tersebut memaparkan prosedur pengadaan langsung dan metode kualifikasi, evaluasi dan penyampaian dokumen penawara yang secara langsung mengajak para peserta untuk berdiskusi.  Acara selanjutnya ditutup oleh Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Lidartawan yang memberikan apresiasi kepada seluruh peserta bimtek atas keseriusan mengikuti pelaksanaan bimtek. Harapannya kedepan, para peserta dapat mendapatkan manfaat dan menerapkan output dari pelaksanaan bimtek ini dengan baik di masing-masing satker untuk mendukung pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. (er.red/Foto KPU Bali/er/hupmas)