Berita Terkini

Denpasar, bali.kpu.go.id-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam rangka menyambut Pemilu 2024, yang berlangsung dari tanggal 15 – 17 Desember 2023. Acara ini dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Bali dan diselenggarakan di Prime Plaza Hotel. Jumat (15/12/2023) Acara ini dibuka dengan sambutan dari Anggota KPU Provinsi Bali, I Gede John Darmawan, yang didampingi oleh Anggota KPU lainnya, Anak Agung Raka Nakula, I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya, Luh Putu Sri Widyastini, dan Sekretaris KPU Bali, Made Oka Purnama. Dengan peserta sebanyak lima ratus peserta hadir dalam kegiatan ini. John Darmawan dalam sambutannya pembukaan acara menyampaikan urgensi pertemuan ini, "Dikumpulkannya PPK ini karena proses pemilu tinggal 59 hari lagi, ini sudah fase siaga." Beliau juga menekankan bahwa persiapan teknis sangat penting untuk semua penyelenggara pemilu, mulai dari tingkat Provinsi hingga Desa. Dalam konteks kesibukan PPK, John Darmawan mengungkapkan, "Dibulan ini PPK memiliki kesibukan yang sangat banyak, banyak tahapan yang terlaksana bersamaan." Ia mengajak peserta untuk membuka pikiran dan kosongkan pengetahuan yang sudah ada agar lebih mudah menyerap ilmu baru yang akan diberikan oleh KPU RI. Kegiatan Bimtek ini diisi oleh narasumber yang kompeten di bidangnya, antara lain, I Wayan Wirka dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bali, Isa Ulin Nuha dari Kejaksaan Tinggi Bali, dan I Gusti Agung Dana Aryawan dari Kepolisian Daerah Bali. Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan pemahaman mendalam kepada PPK se-Bali dalam menghadapi Pemilu 2024 yang semakin dekat. KPU Bali berharap agar penyelenggara pemilu dapat bekerja dengan baik dan memastikan proses pemilu berjalan lancar dan transparan. ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali menggelar Rapat Koordinasi Identifikasi dan Solusi atas Potensi Sengketa Hukum pada Pemilu 2024. Acara ini berlangsung di Four Star by Trans Hotel pada Kamis, 14 Desember 2023. Acara dibuka secara resmi oleh Anggota KPU Provinsi Bali, Luh Putu Sri Widyastini, yang didampingi oleh Anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan, Anak Agung Raka Nakula, serta Sekretaris KPU Bali, Made Oka Purnama. Rapat dihadiri oleh para Anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan, serta Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kabupaten/Kota di Bali. Para peserta hadir untuk bersama-sama mengidentifikasi potensi dan sengketa hukum yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Pemilu 2024.   Pada pembukaan acara, Sri Widyastini menyampaikan arahan kepada anggota dan ketua serta kasubbag terkait potensi dan sengketa yang mungkin muncul pada setiap masalah yang dihadapi saat ini. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan kualitas pelaksanaan Pemilu.   Sebagai bentuk antisipasi, KPU Bali menghadirkan dua narasumber ahli yang berkompeten di bidangnya. Bapak Ivan Pahlavia Islamy, S.H., dari Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Bapak Dr. Suhartanto, S.H., M.H., dari Pengadilan Tinggi Bali, berbagi pandangan dan saran yang berharga sebagai bekal KPU dalam menghadapi potensi sengketa hukum. Rapat koordinasi ini menjadi langkah strategis untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan Pemilu 2024 di Provinsi Bali, serta menjunjung tinggi prinsip-transparansi, integritas, dan demokrasi yang berkualitas. ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id, Ketua KPU Hasyim Asy’ari Mendorong Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Seminar Nasional FISIP Warmadewa, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari menjadi narasumber utama dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Warmadewa di Bali pada Kamis (14/12/2023). Dalam seminar bertema "Menjaga Integritas Demokrasi dalam Pemilu Serentak 2024," Hasyim Asy’ari menyoroti pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik untuk memastikan proses pemilu yang transparan dan akuntabel.   Hasyim Asy’ari menjelaskan bahwa prinsip-prinsip good governance, termasuk transparansi dan akuntabilitas, merupakan elemen kunci dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam konteks pemilu, ia menekankan bahwa UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 telah mengadopsi standar asas-asas good governance sebagai bagian integral dari penyelenggaraan pemilu.   Dalam pemaparannya, Kepala KPU juga menekankan bahwa menjaga integritas demokrasi dalam Pemilu Serentak 2024 bukanlah tanggung jawab semata-mata KPU. Ia menegaskan bahwa hal tersebut merupakan tugas bersama yang melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, lembaga pemerintahan, dan semua elemen yang terlibat dalam proses pemilu.ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id-Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar sukses menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema "Mewujudkan Pemilu yang Demokrasi dan Bermartabat". Acara ini dilaksanakan secara hybrid di Aula Ganesha Gedung Rektorat Lantai 4 Universitas Mahasaraswati Denpasar pada hari Kamis, 14 Desember 2023. Seminar tersebut memiliki tujuan utama untuk membimbing dan mempersiapkan mahasiswa terkait Pemilu 2024, dengan menghadirkan para ahli dan praktisi di bidang hukum serta pemilihan umum. Keynote Speaker dalam acara ini adalah Hasyim Asy’ari, S.H., M.Si., Ph.D., Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI). \Para narasumber yang turut berkontribusi dalam seminar ini antara lain I Dewa Agung Gede Lidartawan, S.TP., M.P., Ketua KPU Provinsi Bali; Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum., Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana; serta Dr. Abdul Kadir Jaelani, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Moderator yang memandu jalannya seminar adalah Ni Wayan Dita Maharani, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar. Diskusi yang intens dan informatif mencakup berbagai aspek terkait pemilu, demokrasi, serta nilai-nilai bermartabat dalam konteks pemilihan umum. Seminar nasional ini menjadi momentum penting dalam mempersiapkan mahasiswa menghadapi Pemilu 2024, menggali wawasan dari para ahli di bidangnya, dan menjadikan demokrasi sebagai fondasi kuat bagi kemajuan bangsa. Universitas Mahasaraswati Denpasar berharap bahwa kegiatan ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pemahaman mahasiswa tentang pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi serta meningkatkan kualitas Pemilu yang demokratis dan bermartabat. ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id-Ketua. KPU RI, Hasim Asy’ari mengunjungi Gudang Logistik KPU Denpasar, yang berlokasi di GOR Kompyang Sujana (Lapangan Buyung) di Jalan Gunung Agung, Denpasar Utara pada, Rabu (13/12/2023) malam pukul 22.00 Wita. Hasyim dan rombongan KPU RI didampingi Ketua KPU KPU Bali, Anggota KPU Bali dan Sekretaris KPU Bali serta jajaran KPU Denpasar mengecek kesiapan logistik Pemilu 2024 di Bali khususnya Kota Denpasar.  Kunjungan ke Gudang Logistik KPU Denpasar merupakan agenda pertama Ketua KPU RI di Bali  dan tinjauan logistik pemilu pada Rabu malam ini hanya ke gudang KPU Denpasar.  Hasyim menjelaskan, kedatangannya memang dibuat mendadak atau direncanakan dalam hitungan beberapa jam sebelum mendarat di Bali. "Ini untuk menunjukkan teman-teman KPU di daerah masih stand by bekerja," ungkap Hasyim. Pada kesempatan ini, Hasyim mengecek kondisi para petugas pelipatan surat suara dan surat suara yang sudah terlipat di dalam box yang sudah terkode dan memiliki QR code. Hasyim menambahkan Untuk seluruh jenis surat suara KPU menargetkan harus sudah ada di gudang KPU Kabupaten/Kota paling lambat 11 Januari 2024.   Dalam pendistribusian logistik, Hasyim menyampaikan bahwa KPU sudah dari tahun lalu memetakan daerah TPS yang masuk kategori terjauh, terpencil, terpencil, hingga terluar. “KPU sejak  tahun lalu sudah koordinasi dengan kepolisian dan TNI untuk meminta dukungan baik personel, moda transportasi dan lain-lain untuk mendistribusikan logistik pemilu yang sudah di packing dalam bentuk kotak-kotak suara menuju TPS-TPS itu,” ucap Hasyim. Terkait Pemilu di luar negeri, Hasyim menyampaikan surat suara untuk pemilih luar negeri sudah dicetak semua dan sudah dikirim ke 128 Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN). “Cetak surat suara pemilu luar negeri, melayani pemilih sekitar 1.750.000 warga itu sudah dicetak semua, dilipat, dan dikirim. Ke 128 panitia pemilihan luar negeri (PPLN), yang diutamakan kloter pertama yang jaraknya jauh," ucap Hasyim. Kunjungan Hasyim kali ini merupakan rangkaian kegiatan Ketua KPU RI Sebagai Narasumber pada Universitas Swasta Mahasaraswati dan Universitas Warmadewa Denpasar.ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali turut serta dalam kegiatan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan buku daftar alokasi Transfer ke Daerah (TKD) secara digital untuk tahun anggaran 2024 Provinsi Bali. Acara berlangsung di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, pada Senin pagi. (11/12/2023) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Bali membuka acara dengan menyampaikan laporan awal. Proses penyerahan DIPA dan TKD dilakukan oleh Pejabat Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya yang didampingi oleh Ketua DPRD Provinsi Bali dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Bali.   Sebagai bagian dari upaya menjaga integritas, dilakukan penandatanganan fakta integritas oleh para pihak terkait. Kemudian, Pejabat Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, menyampaikan kata sambutan. "Marilah kita bekerja keras, bersinergi, dan bahu-membahu dalam mengelola APBN dan APBD agar dapat digunakan secara optimal sebagai kebijakan untuk melindungi masyarakat, menjaga stabilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi," ujar Pejabat Gubernur Bali. Acara ini menandai langkah awal dalam persiapan implementasi program dan proyek yang akan dilaksanakan di Provinsi Bali pada tahun 2024. Dengan penggunaan teknologi digital dalam penyerahan DIPA dan TKD, diharapkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran dapat semakin ditingkatkan. ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)